Martani: “Partai Politik Lain Hanya Memanfaatkan Buruh!”

Martani adalah seorang buruh PT Keramindo Megah Pertiwi di Balaraja, Tangerang. Selain menjadi anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP), ia adalah anggota serikat buruh SPSI KEP di pabriknya. Namun sudah sejak tahun 2008 serikatnya itu vakum. Kegagalan serikat dalam perundingan PKB di pabrik membuat pengurusnya mengundurkan diri. Hingga saat ini kondisi serikatnya masih sama, tanpa pengurus dan vakum. “Itu merupakan kegagalan dalam berserikat...

Klarifikasi Terhadap Pernyataan Sikap SPRI Lampung

PERNYATAAN SIKAP DPN SPRI No: B/07/SP/DPN-SPRI/VI-2019 KLARIFIKASI TERHADAP PERNYATAAN SIKAP SPRI LAMPUNG ! Pada tanggal, 14 Juni 2019, DPW SPRI Lampung menggelar Konferensi Pers dan menyatakan sikap...

Perbedaan Rezim Orde Baru dengan Rezim Neoliberalisme

Ada seorang kawan dari gerakan kiri yang lain, yang beranggapan bahwa rezim Jokowi ini tidak ada bedanya dengan rezim fasisme Orde Baru yang telah tumbang. Ia melihat pada kekerasan yang terjadi saat ini, seperti represivitas aksi massa buruh di depan istana yang sama sadisnya dengan represi Orde Baru. Mungkin jika menggunakan analisa Hak Asasi Manusia (HAM) bisa saja itu sama, apa lagi analisa ini sedang berkembang karena...

Memahami Populisme dan Partisipasi Politik : Kasus Venezuela

Pada bulan Maret tahun 2008, proyek Program Amerika Latin “Pemerintahan Demokratik dan ‘Kiri Baru’ di Amerika Latin” mengadakan seminar “Memahami Populisme dan Partisipasi Politik”. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk baru dari partisipasi politik dan interaksi negara-masyarakat sipil di Bolivia, Ekuador, Nikaragua, dan Venezuela. Dalam beberapa tahun ini, polling opini publik mengenai...

Apa Arti Memilih Legislator Untuk Rakyat?

Paparan ini ditujukan pada para kader partai kiri progresif yang hendak menjalankan hak politiknya melalui pencoblosan pemilu legislatif Rabu, 9 April 2014. Pemilu Indonesia, semenjak 1955 adalah pemilu yang memobilisasi rakyat untuk tunduk pada kepentingan penguasa yang menjadi kaki tangan kapital internasional, di pusat maupun di daerah. Kapitalisme di Indonesia sendiri sifatnya hanya pinggiran, belum menjadi pemain utama. Di mana negara?

UU Dikti, Orang Miskin Dilarang Kuliah

Undang Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang telah disahkan oleh DPR pada Jumat 13/8/2012 lalu menimbulkan banyak kontroversi. Di tengah berbagai penolakan yang belum tuntas mengenai masalah pendidikan tinggi UU ini disahkan dan harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. UU Dikti ini sebenaranya adalah pengganti Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu...

Aksi Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Dibubarkan Polisi

Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa Jayabaya di Jl. A. Yani, depan kampus mereka, Jakarta Timur, selasa (11/11/2014), berakhir ricuh. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa Jayabaya ini diwarnai dengan orasi-orasi mengecam Presiden Jokowi yang berencana menaikkan harga BBM. "Kami kecewa dengan Presiden Jokowi yang akan menaikkan harga BBM, padahal harga minyak dunia sedang turun," kata Raja, koordinator aksi.
BPJS Kesehatan

Lemahnya ‘Kekuatan Produktif’ Sektor Kesehatan Indonesia

Masalah pokok sektor kesehatan Indonesia yang suka diangkat oleh kalangan gerakan adalah BPJS Kesehatan. Tetapi, masalah pokok di sektor kesehatan sebenarnya bukan hanya BPJS Kesehatan. Dunia fasilitas kesehatan Indonesia juga bermasalah. Yang dimaksud dengan ‘dunia fasilitas kesehatan’ di sini adalah para produsen kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, klinik, dan yang semacamnya. Bisa juga disebut dengan...
marsinah

Marsinah, Nurtin Waminu dan Kekerasan Korporasi

Tentunya kita semua tahu istilah May Day, setiap kali memasuki bulan Mei istilah “May Day” kerap kali menjadi simbol aksi massa, tagline di facebook atau bahkan menjadi istilah Meme di kalangan kelas menengah perkotaan. Mulai dari hari buruh sedunia, hari kenaikan Isa Almasih sampai hari jatuhnya rezim orde baru ada di bulan Mei. Dari sekian banyak momentum bersejarah itu, ada satu momentum bersejarah bagi rakyat Indonesia...

Kenapa Inpres No. 9 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Harus Dicabut?

Pada 27 September 2013, Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Dilihat dari waktu keluarnya, Inpres ini tampaknya merupakan salah satu tindak lanjut dari “Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi," yang dikeluarkan pemerintah pada 23 Agustus 2013...