Partai Rakyat Pekerja

Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 2013!

Pada akhir tahun 2012, rezim neoliberal telah mengumumkan di tahun 2013 akan menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL). DPR pun telah menyetujui usulan pemerintah agar dana subsidi untuk listrik tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp 78,63 triliun, dengan asumsi ada kenaikan tarif listrik sebesar 15 persen, terkecuali untuk kelompok pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Kenaikan tarif ini rencananya akan dinaikkan secara bertahap, dengan kenaikan 4,3 persen per tiga bulan.

Demi Perdamaian dan Demokrasi, Kami Menolak Kudeta dan Kekerasan di Bolivia

Mempertahankan demokrasi, perdamaian, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri di Bolivia berdasarkan pada hak-hak rakyatnya dan tanpa campur tangan eksternal, tidak bisa ditunda lagi. Kami...
Partai Rakyat Pekerja

Menolak Upeti Rezim SBY ke IMF!

Salah satu kesepakatan dari pertemuan KTT G20 di Los Cabos, Mexico, pada bulan Juni 2012 lalu adalah munculnya komitmen dari negara-negara anggota IMF untuk meningkatkan kekuatan IMF di aspek permodalan. Kongkritnya adalah negara-negara anggota IMF akan memberikan pinjaman kepada IMF. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menanggulangi krisis ekonomi di negara maju dan dampak krisis ekonomi di negara berkembang.
Partai Rakyat Pekerja

Lawan Politik Sektarian! Bangun Kekuatan Alternatif Rakyat Pekerja di Jakarta!

Pasca tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), politik sektarian semakin gencar dimainkan untuk menjegal Ahok di pertarungan...

Tolak Produksi Tambang yang Monopolistik!

Assalamualaikum dan selamat sore untuk rakyat pekerja kota Palu, Saya Adriansa Manu Ketua Komite PRP Kota Palu, Kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui pada tanggal 4 sepetember 2018...
Partai Rakyat Pekerja

Kerusuhan 21-22 Mei 2019 adalah Upaya Merusak Demokrasi

  Kami, rakyat pekerja, mengakui hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum sebagai salah satu hak dasar yang melekat dalam diri setiap insan...
Partai Rakyat Pekerja

Tetap Tolak Kenaikan Harga BBM!

Walaupun Sidang Paripurna DPR yang lalu memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi “tidak jadi naik” pada tanggal 1 April 2012, namun sesungguhnya kenaikan harga BBM bersubsidi tetap pasti akan dilakukan oleh rezim neoliberal. Pasal 7 ayat 6 (a) dalam Undang-Undang (UU) APBN-P tahun 2012 menyebutkan, “... dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata...
Partai Rakyat Pekerja

Perjuangan Rakyat Pekerja Adalah Perjuangan Kelas, Bukan Perjuangan Berdasarakan atas SARA (Suku, Agama, Ras,...

PIDATO POLITIK PIMPINAN PARTAI RAKYAT PEKERJA Nomor: 054/KP-PRP/PP/e/XI/16 Perjuangan Rakyat Pekerja Adalah Perjuangan Kelas, Bukan Perjuangan Berdasarakan atas SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) Kawan-kawan seperjuangan, Dua bulan terakhir...
Partai Rakyat Pekerja

Bangun Kolaborasi Multi-Sektoral Untuk Lawan Imperialisme Gaya Baru

Perlawanan rakyat pekerja bangkit di mana-mana dan hampir di semua setor dalam kuartal pertama 2016. Perlawanan sopir transportasi umum terjadi di Makassar dan Jakarta. Perlawanan petani terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kabupaten Sigi, Banggai dan lainnya. Perlawanan nelayan muncul di Sumatera Utara, Pesisir Utara Jawa, Teluk Donggala-Sulawesi Tengah.
Partai Rakyat Pekerja

Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!

Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.