Partai Rakyat Pekerja

Rakyat Pekerja Tergadai ke Kantor NEKOLIM!

Rakyat pekerja tidak pernah kuasa sejak 17 Agustus 1945. Seperti kata Soekarno: "Rakyat Indonesia dahulunya menderita di bawah feodalisme kerajaan bangsa sendiri, lalu menderita karena harus memikul regulasi imperialisme dari dunia Barat.... Rakyat Marhaen tidak pernah merdeka!" Namun setelah mempunyai negara merdeka dan terutama sejak rezim Orde Baru sampai dengan Rezim Reformasi ini, lagi-lagi, rakyat pekerja harus patuh pada regulasi imperialisme.
Partai Rakyat Pekerja

Cabut UU Pendidikan Tinggi yang Diskrimintatif!

Kritik terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) yang disahkan oleh DPR, belum juga usai dilakukan oleh masyarakat luas. UU Pendidikan Tinggi yang disahkan pada tanggal 13 Juli 2012 tersebut, kemudian diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji material dan baru saja menjalani sidang pertamanya pada tanggal 18 Oktober 2012 yang lalu. Pengajuan UU PT ke meja sidang Mahkamah Konstitusi ini memang...
Partai Rakyat Pekerja

Mendukung Aksi Mogok Nasional!

Hingga bulan September tahun ini, gejolak aksi-aksi buruh yang menuntut hak-haknya semakin marak dilakukan oleh berbagai serikat buruh/pekerja di berbagai kota. Tuntutan serikat-serikat buruh/pekerja ini hampir serupa, yakni penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing dan penolakan terhadap politik upah murah. Namun sering kali aksi-aksi yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh/pekerja tersebut dihadapi dengan tindakan represif oleh aparat...
Partai Rakyat Pekerja

Lawan Politik Sektarian! Bangun Kekuatan Alternatif Rakyat Pekerja di Jakarta!

Pasca tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), politik sektarian semakin gencar dimainkan untuk menjegal Ahok di pertarungan...
Partai Rakyat Pekerja

Mendukung Mogok Nasional Buruh!

Pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2013, jutaan buruh di Indonesia, yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), merencanakan aksi mogok nasional untuk menuntut kenaikan upah minimal 50%, serta penghapusan sistem kerja kontrak/outosurcing. Aksi-aksi pemanasan mogok nasional pun telah dilaksanakan sejak tanggal 28 Oktober hingga tanggal 30 Oktober di berbagai daerah. Mogok nasional yang akan dilaksanakan jutaan buruh tersebut pun telah mendapatkan...
Partai Rakyat Pekerja

Pembangunan Partai Politik Elektoral Sebagai Keharusan!

Pembangunan partai politik elektoral yang berasal dari gerakan buruh menjadi isu sentral dalam peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) 2015 lalu. Hampir seluruh organisasi-organisasi buruh menyuarakan perlunya kaum pekerja memiliki partai politik sendiri, sebagai saluran politik, yang menjadi alat perjuangan politik kelas. Hal ini didasari situasi nasional yang berkembang saat ini, mengingat manuver partai-partai...
Partai Rakyat Pekerja

Komodifikasi Politik SARA Jelang Pilkada 2017 adalah Rahim Kelahiran Fasisme Religius

Salam Rakyat Pekerja, Pilkada DKI Jakarta saat ini menjadi sorotan luas baik secara nasional maupun internasional. Hal ini terlihat dalam intensitas pemberitaan di media nasional...
Partai Rakyat Pekerja

Kaum Buruh, Bangun Partai Untuk Rebut Kekuasaan Negara!

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA Nomor: 056/KP-PRP/PS/e/IV/2017 Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017! Kaum Buruh, Bangun Partai Untuk Rebut Kekuasaan Negara! Hari Buruh Internasional 1 Mei yang...

Laksanakan Reforma Agraria Sejati

KOALISI PERJUANGAN RAKYAT (KOPRA) Hari Tani Nasional adalah hari yang bersejarah bagi Rakyat Indonesia, dimana manusia yang hidup bergantung kepada hasil Bumi,Air, Laut dan segala...
Partai Rakyat Pekerja

Tolak Kenaikan Harga BBM, Lawan Kebijakan Neoliberal!

Pada tanggal 18 November 2014, presiden Joko Widodo (Jokowi) secata resmi mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000,- untuk jenis Premium dan Solar. Harga Premium naik dari Rp 6.500,- menjadi Rp 8.500,- dan solar dari Rp 5.500,- menjadi Rp 7.500,-. Seperti kenaikan-kenaikan sebelumnya, kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK ini juga dilatarbelakangi soa beban subsidi yang sudah terlalu besar dan dianggap sangat memberatkan.