Partai Rakyat Pekerja

Kaum Buruh, Bangun Partai Rakyat Rebut Kekuasaan Negara!

Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2019! Kaum Buruh, Bangun Partai Rakyat Rebut Kekuasaan Negara! Hari Buruh Internasional 1 Mei atau biasa dikenal dengan sebutan May...
Partai Rakyat Pekerja

Tolak Pengesahan RUU Ormas! RUU Ormas Untuk Kepentingan Pemilik Modal!

Pada tanggal 12 April 2013, DPR berencana akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) menjadi sebuah Undang-Undang. Walaupun penolakan dari berbagai kalangan masyarakat muncul dimana-mana, namun nampaknya DPR tetap akan mengesahkan RUU yang penuh dengan kontroversial ini. Jika kita melihat isi dari RUU Ormas, maka kita dapat melihat apa motif dari rezim...
Partai Rakyat Pekerja

Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!

Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.
Partai Rakyat Pekerja

Negara Harus Menjamin Pemilu Presiden 2014 Bebas dari Kecurangan dan Kekacauan!!!

Kericuhan Pemilihan Presiden (Pilpres) pendahuluan di Hongkong, pada tanggal 6 Juli 2014, menunjukkan pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, tidak siap dalam menggelar hajatan pemilu. Meningkatnya jumlah pemilih hingga 23.863 pemilih seharusnya diantisipasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong untuk menjamin para pemilih tersebut mendapatkan haknya untuk memilih.
Partai Rakyat Pekerja

Selamat Hari Perempuan Internasional

Setiap tanggal 8 Maret, masyarakat dunia memperingati Hari Perempuan Internasional. Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi sangat penting mengingat keberhasilan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di bidang ekonomi, politik dan sosial. Gagasan ini muncul pada saat industrialisasi dan ekspansi ekonomi di New York yang menyebabkan timbulnya aksi protes mengenai kondisi kerja...
Partai Rakyat Pekerja

Lawan Politik Sektarian! Bangun Kekuatan Alternatif Rakyat Pekerja di Jakarta!

Pasca tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), politik sektarian semakin gencar dimainkan untuk menjegal Ahok di pertarungan...

Nasionalisasi Aset Pertambangan untuk Kesejahteraan Rakyat!

Selama bertahun-tahun hingga saat ini, Indonesia selalu menjadi salah satu negara pengekspor mineral mentah terbesar di dunia. Berbagai sumber daya mineral yang berada di tanah Indonesia, seperti tembaga, emas, mangan, bauksit, dan lain-lain, diangkut begitu saja oleh korporasi asing ke negara-negara pemilik perusahaan tambang di Indonesia. Di negara-negara itulah kemudian, mineral mentah tersebut diolah menjadi bahan...
Partai Rakyat Pekerja

Menolak Upeti Rezim SBY ke IMF!

Salah satu kesepakatan dari pertemuan KTT G20 di Los Cabos, Mexico, pada bulan Juni 2012 lalu adalah munculnya komitmen dari negara-negara anggota IMF untuk meningkatkan kekuatan IMF di aspek permodalan. Kongkritnya adalah negara-negara anggota IMF akan memberikan pinjaman kepada IMF. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menanggulangi krisis ekonomi di negara maju dan dampak krisis ekonomi di negara berkembang.
Partai Rakyat Pekerja

Kerusuhan 21-22 Mei 2019 adalah Upaya Merusak Demokrasi

Pernyataan Sikap PRP No: 001/KP-PRP/PS/e/V/2019 Kerusuhan 21-22 Mei 2019 adalah Upaya Merusak Demokrasi Kami, rakyat pekerja, mengakui hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum sebagai...
Partai Rakyat Pekerja

Batalkan UU Pendidikan Tinggi!

Walaupun Undang Undang (UU) Pendidikan Tinggi (PT) telah disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna pada tanggal 13 Juli 2012, namun penolakan terhadap UUPT ini masih saja dilakukan oleh berbagai kalangan. Hingga saat ini, beberapa kelompok telah mengajukan uji materi terhadap UUPT ini ke Mahkamah Konstutisi, karena menganggap UU Pendidikan Tinggi ini sangat diskrimintatif dan akan menjadikan dunia pendidikan di Indonesia menjadi komersil. Padahal pendidikan itu sendiri sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia...