Usut Keterlibatan Aparat Negara yang Membangun FPI sebagai Alat Teror Kebebasan Masyarakat Sipil!
Tanggal 14 Februari yang lalu, beberapa warga yang jengah terhadap aksi kekerasan yang selama ini dipraktikkan oleh FPI (Front Pembela Islam), melakukan aksi damai dengan tema Gerakan Tanpa FPI untuk menuntut pemerintah agar membubarkan organisasi FPI. Aksi ini sendiri ditengarai muncul karena beberapa hari sebelumnya terjadi penolakan dari komunitas masyarakat Dayak…
Baca selengkapnya →Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!
Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.
Baca selengkapnya →Solidaritas Atas Perlawanan Rakyat Pekerja Terhadap PT INCO
Akhir-akhir ini perlawanan rakyat terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan di Indonesia, yang kenyataannya malah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat pekerja di Indonesia, mulai menyeruak ke permukaan. Perlawanan yang dilakukan di Papua, Mesuji, dan Bima merupakan bentuk kekecewaan rakyat pekerja terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut yang hanya…
Baca selengkapnya →Hentikan Tindakan Brutal Rezim Neoliberal Terhadap Rakyat Pekerja di Indonesia!
Masih segar ingatan kita bagaimana kasus kekerasan yang menyelemuti sengketa lahan di Mesuji, kita pun kemudian dikagetkan dengan kasus penembakan dan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap rakyat di Bima. Lagi-lagi rakyat harus berhadapan dengan aparat keamanan yang melindungi para pemilik modal. Dengan demikian jelaslah, perlindungan terhadap para pemilik modal tersebut…
Baca selengkapnya →Tingkatkan Persatuan Progresif untuk Reorganisasi Produksi
Apa yang kita rasakan sebagai rakyat pekerja saat ini? Adalah keluhan massal. Tentang tingginya biaya untuk membeli pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, transportasi/otomotif, telekomunikasi, dan lain-lain. Hal tersebut masih ditambah oleh biaya untuk perumahan, baik sewa maupun kredit pemilikan. Jadi, apabila rakyat pekerja mengeluh, bukanlah karena kulturnya yang acapkali di-stigma “malas bekerja, rendah kualitas, dan gemar mengeluh”.
Baca selengkapnya →Hancurkan Politik Upah Murah yang dijalankan Rejim Neoliberal!
Aksi buruh yang terus berulang setiap tahun, untuk isu yang sama, jelas menunjukkan adanya persoalan serius dalam isu upah ini. Rezim neoliberal dari tahun ke tahun memang selalu mengedepankan politik upah murah bagi buruh untuk menarik para pemilik modal asing. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana BKPM dalam promosinya yang bertajuk Invest in Remarkable Indonesia, yang selalu menjual upah buruh murah sebagai daya tarik bagi pemilik modal.
Baca selengkapnya →Referendum Rakyat Indonesia untuk Menutup Freeport!
PT Freeport Indoensia, sejak mulai beroperasi pada tahun 1967, sepertinya sudah layak dievaluasi oleh rakyat Indonesia. Apa manfaat PT Freeport Indonesia bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan? Pertanyaan ini muncul karena banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia kepada kehidupan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua, seperti buruh PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini melakukan mogok kerja untuk menuntut kesejahteraan…
Baca selengkapnya →Rakyat Pekerja Tergadai ke Kantor NEKOLIM!
Rakyat pekerja tidak pernah kuasa sejak 17 Agustus 1945. Seperti kata Soekarno: “Rakyat Indonesia dahulunya menderita di bawah feodalisme kerajaan bangsa sendiri, lalu menderita karena harus memikul regulasi imperialisme dari dunia Barat…. Rakyat Marhaen tidak pernah merdeka!” Namun setelah mempunyai negara merdeka dan terutama sejak rezim Orde Baru sampai dengan Rezim Reformasi ini, lagi-lagi, rakyat pekerja harus patuh pada regulasi imperialisme.
Baca selengkapnya →