Progresifkan Radikalisasi Gerakan Buruh dalam Persatuan Politik Kelas Pekerja!
Tahun ini PRP genap berusia sewindu (delapan tahun). Dilahirkan pada 13 Mei 2004 di Solo, oleh bidan-bidan pergerakan kiri yang mencemaskan arah politik pasca kejatuhan rezim Soeharto yang dikuasai gerakan reformis untuk memoderasi kekuatan gerakan sosial ke arah pendulum politik demokrasi yang pro-kapitalisme. Sedangkan ada bagian-bagian dari gerakan kiri tergergaji oleh iming-iming pragmatis untuk berkolaborasi dengan…
Baca selengkapnya →Jadikan 8 Mei sebagai Hari Perjuangan Buruh Perempuan Indonesia dan Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Indonesia!
Setiap tanggal 8 Mei kita peringati hari gugurnya Marsinah, namun masih banyak buruh-buruh generasi baru yang tak tahu siapa Marsinah. Barangkali buruh-buruh saat ini lebih mengenal Ayu Ting Ting ketimbang Marsinah. Coba kami bertanya: apakah kawan-kawan tahu Ayu Ting Ting? Sekarang kami bertanya lagi: apakah kawan-kawan tahu Marsinah? Hanya sedikit yang tahu Marsinah sekali pun…
Baca selengkapnya →Satukan Semua Kekuatan Kelas, Nasionalisasi Industri Migas!
Saat ini kita sedang diguncang oleh persoalan bahan bakar minyak (BBM), di mana pemerintah mempunyai alasannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan rakyat pekerja mempunyai alasannya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Rakyat pekerja dan mahasiswa di seluruh Indonesia telah bangkit melawan, meski pemerintah melalui polisi dan tentara, melibasnya dengan semena-mena. Jangan berharap tuan-puan wakil rakyat akan bersatu padu membela kepentingan rakyat pekerja.
Baca selengkapnya →Tetap Tolak Kenaikan Harga BBM!
Walaupun Sidang Paripurna DPR yang lalu memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi “tidak jadi naik” pada tanggal 1 April 2012, namun sesungguhnya kenaikan harga BBM bersubsidi tetap pasti akan dilakukan oleh rezim neoliberal. Pasal 7 ayat 6 (a) dalam Undang-Undang (UU) APBN-P tahun 2012 menyebutkan, “… dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata…
Baca selengkapnya →Sistem Pengadilan Indonesia Harus untuk Kepentingan Rakyat!
Akhir-akhir ini, para hakim di seluruh Indonesia mengancam akan melancarkan aksi mogok sidang. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak sejahteranya kehidupan sebagian besar hakim di Indonesia, sehingga mereka menuntut peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Para hakim ini mengancam akan mogok bersidang jika tidak ada remunerasi dalam waktu dekat, karena sudah empat tahun gaji hakim tidak naik.
Baca selengkapnya →Perubahan UU No 22/2011 tentang APBN 2012 Menyengsarakan Rakyat!
Pada akhirnya DPR “menyetujui” kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini ditandai dengan keputusan DPR yang menetapkan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Dalam perubahan tersebut, DPR menyetujui penambahan pasal 7 ayat 6A dalam perubahan UU APBN 2012 tersebut, yang memungkinkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika…
Baca selengkapnya →Tolak Kenaikan Harga BBM!
Rezim neoliberal pada tanggal 1 April 2012, sepertinya tetap akan berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Rezim neoliberal pun sepertinya sudah mematok kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut antara Rp 1.000,- sampai Rp 1.500,-. Menurut rezim neoliberal, kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak bisa dihindari karena adanya krisis ekonomi di Eropa dan penerapan sanksi embargo terhadap Iran oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, alasan semakin membengkaknya anggaran subsidi di APBN juga selalu menjadi alasan pamungkas…
Baca selengkapnya →Usut Keterlibatan Aparat Negara yang Membangun FPI sebagai Alat Teror Kebebasan Masyarakat Sipil!
Tanggal 14 Februari yang lalu, beberapa warga yang jengah terhadap aksi kekerasan yang selama ini dipraktikkan oleh FPI (Front Pembela Islam), melakukan aksi damai dengan tema Gerakan Tanpa FPI untuk menuntut pemerintah agar membubarkan organisasi FPI. Aksi ini sendiri ditengarai muncul karena beberapa hari sebelumnya terjadi penolakan dari komunitas masyarakat Dayak…
Baca selengkapnya →Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!
Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.
Baca selengkapnya →Solidaritas Atas Perlawanan Rakyat Pekerja Terhadap PT INCO
Akhir-akhir ini perlawanan rakyat terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan di Indonesia, yang kenyataannya malah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat pekerja di Indonesia, mulai menyeruak ke permukaan. Perlawanan yang dilakukan di Papua, Mesuji, dan Bima merupakan bentuk kekecewaan rakyat pekerja terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut yang hanya…
Baca selengkapnya →