Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan, dan bertanggung jawab untuk kehidupan masa depan mereka. Karena dengan perhatian dari pemerintah akan hal ini, maka anak-anak yang menjadi pemulung dapat dikurangi. Sehingga mereka nantinya dapat hidup dengan layak seperti anak-anak yang lainnya. Kalau kita bicara tentang HAM, mereka juga mempunyai hak untuk sekolah, hak untuk hidup, dan hak untuk meraih masa depan. Hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya.

Kondisi di atas, sedikit mempengaruhi masa depan mereka. Dengan semakin terbatasnya akses anak-anak tersebut ke dunia pendidikan, maka akan mempengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari. Otomatis pengangguran akan semakin membengkak dengan tidak adanya keseriusan dari pemerintah di bidang pendidikan ini. Untuk memperoleh pekerjaan akan semakin sulit, karena yang dibutuhkan adalah keahlian yang didapat dari sekolah formal. Selain itu, karena minimnya jenjang pendidikan yang mereka terima, akan mempengaruhi honor yang akan diterima jika mereka bekerja.

Sekarang banyak warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai TKI karena kekurangan lapangan kerja di Indonesia. Begitu juga buruh-buruh yang ada di Indonesia, upah mereka sangat minim hingga mereka harus bekerja suami istri untuk memenuhi kehutuhan hidupnya. Salah satu pengaruh dari banyaknya orang yang bekerja di luar negeri dan upah yang minim, dikarenakan faktor pendidikan. Hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan sehingga mereka tidak memiliki biaya untuk sekolah. Oleh karena itu pemerintah harus bertanggung jawab atas kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Dan pemerintah harus memperbanyak lapangan kerja, upah yang layak, dan tidak ada lagi warga bangsa Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Karena masalah upah yang minim, buruh selalu memperjuangkan hak untuk mendapat upah yang layak. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi buruh karena dengan upah yang minim, tidak mungkin tercapai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Banyak anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai buruh. Namun untuk membiayai anaknya sekolahpun, mereka sudah sangat kesulitan. Bahkan banyak juga yang orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan sehingga menyebabkan mereka menjadi putus sekolah. utus sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk sekolah, bahkan biaya untuk sehari-hari pun tidak ada.

Jika hal ini terus dibiarkan oleh pemerintah, maka bukan tidak mungkin generasi yang akan datang akan banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Karena angka kemiskinan di Indonesia, hampir setiap tahun bertambah.

Sekarang saya akan menceritakan tentang anak korban dari kasus pelanggarn HAM Sipol.

Kasus pelanggaran HAM SIPOL adalah kasus yang pelakunya berhubungan dengan negara. Kehidupan korban pelanggaran HAM pun sangat memprihatinkan. Mereka pun rata-rata bekerja sebagai buruh. Karena ada yang bekerja di pabrik, di perusahaan, di pasar, dan lain-lain. Artinya persoalan korban pelanggaran HAM dan persoalan buruh dalam menjalani kehidupannya memiliki permasalahan yang sama.

Masalah upah yang selama ini dikeluhkan oleh para buruh, tentunya juga dirasakan oleh para korban pelanggaran HAM. Masalah kenaikan harga sembako, biaya pendidikan yang tinggi juga dirasakan oleh korban pelanggaran HAM. Para korban bukan hanya harus menuntut keadilan mengenai kasusnya, namun juga akan berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor masyarakat lainnya.

Saat ini masih banyak juga anak-anak korban yang akhirnya harus putus sekolah karena tidak ada biaya. Hal ini tentunya disebabkan karena penghasilan orangtuanya sebagai buruh tidak mencukupi untuk biaya sekolah anaknya. Belum lagi ketika orang tua mereka harus berjuang menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM yang menimpa diri mereka. Maka tentu saja, pendapatan atau penghasilan orang tua akan semakin berkurang, karena mereka tidak bekerja saat itu.

Selama ini anak-anak keluarga korban telah kehilangan orang yang mereka cintai. Keadilan yang mereka harapkan selama ini karena kehilangan orang yang mereka cintai belum juga muncul. Mereka pun harus berjuang untuk membiayai kehidupannya agar bisa sekolah yang tinggi. Pendidikan yang tinggi menjadi penting agar bisa menggapai cita-citanya, contohnya: menjadi anggota DPR, anggota MPR, dan bahkan menjadi Presiden. Anak korban juga harus diperlakukan sama dengan anak-anak lainnya, dan mendapatkan haknya yang sama dengan anak yang lainya. Apapun keadaannya kami adalah anak penerus bangsa yang akan memimpin bangsa ini

Maka dari itu, hak-hak anak bangsa Indonesia seharusnya dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah harus melihat kondisi anak-anak bangsa Indonesia, masih banyak impian yang tidak di miliki oleh mereka. Pemerintah harus bertanggung jawab, seperti:

·         bebas biaya sekolah bagi anak-anak

·         memberikan kesehatan gratis.

·         memberi lahan bagi kaum miskin kota yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap agar mereka bebas dari penggusuran

·         berikan lapangan kerja bagi kaum miskin kota

Komentar (2)

Beri Komentar
Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*