Pernyataan Bersama Regional Kiri: Kami bersama rakyat Thailand yang berjuang demi demokrasi

Ribuan orang bergabung dalam protes anti-pemerintah di Bangkok. Foto: Diego Azubel/ EPA, Sumber: The Guardian
Ribuan orang bergabung dalam protes anti-pemerintah di Bangkok. Foto: Diego Azubel/ EPA, Sumber: The Guardian

Gelombang aksi kelompok pro-demokrasi yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa telah melanda Thailand sejak Februari. Kelompok pemuda ini telah menyatukan generasi baru aktivis dengan mantan Kaos Merah dan bahkan beberapa orang yang tidak terpengaruh dari gerakan Kaos Kuning.

Seruan kelompok pro-demokrasi ini menuntut: 1) pengunduran diri rezim Prayut dan pemilihan umum ulang yang bebas dan adil, 2) perubahan konstitusi yang demokratis, 3) reformasi untuk menempatkan monarki di bawah aturan hukum, pengekangan hak-hak istimewa monarki, dan pengakhiran penggunaan hukum lese-majeste yang kejam untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Mantan Perdana Menteri dan saat ini Prayut Chan-O-Cha menyatakan keadaan darurat “genting” pada 15 Oktober. Keadaan darurat ini melarang pertemuan lebih dari lima orang dan pelarangan atas “publikasi berita, media lain, dan informasi elektronik yang berisi pesan yang dapat menimbulkan ketakutan atau sengaja memutarbalikkan informasi, menciptakan kesalahpahaman yang akan mempengaruhi keamanan atau perdamaian dan ketertiban nasional.”

Pasca pengumuman tersebut, polisi dan militer dikerahkan untuk membubarkan para pengunjuk rasa dengan kekerasan. Serangan polisi terhadap gelombang protes belakangan ini dimulai pada 13 Oktober di malam hari. Persisnya, serangan terjadi ketika para aktivis demokrasi tiba di Bangkok dari daerah miskin di timur laut Thailand dan mendirikan tempat penampungan sementara di sudut jalan.

Polisi merobohkan tempat penampungan ini dan sekitar 20 orang ditangkap. Polisi juga melakukan penggerebekan di pagi buta pada 15 Oktober untuk membubarkan para pengunjuk rasa di Gedung Pemerintah.

Beberapa pimpinan aktivis gerakan telah ditangkap, sementara saat ini banyak kekhawatiran akan semakin represifnya negara Thailand

Kami bersolidaritas dan bersama dengan kelompok pro-demokrasi di Thailand dan menuntut:

  • Pencabutan segera status ‘keadaan darurat’ dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan protes
  • Pembebasan segera para aktivis gerakan pro demokrasi dan semua tahanan politik
  • Akhiri kekuasaan yang didominasi militer dan segera adakan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk pemerintahan yang demokratis
  • Perubahan konstitusi yang demokratis
  • Hapuskan kekuasaan feodal dan hentikan penggunaan hukum yang represif termasuk hukum lese-majeste untuk membungkam kebebasan ber

 

Pernyataan ini didukung oleh:

  1. Partido Lakas ng Masa (PLM), Philippines
  2. Socialist Party of Malaysia (PSM), Malaysia
  3. North South Initiative, Malaysia
  4. Sedane Labour Resource Centre (LIPS), Indonesia
  5. Working People’s Party (PRP), Indonesia
  6. Socialist Alliance, Australia
  7. Federation of Karya Utama Union (FSBKU), Indonesia
  8. Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation, India
  9. BMP (Solidarity of Filipino Workers), Philippines
  10. Sanlakas, Philippines
  11. Partai Rakyat Demokratik (PRD), Indonesia
  12. SPERBUPAS GSBI PT. Panarub Industri, Indonesia
  13. Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia

LEAVE A REPLY