Lawan UU Cipta Kerja, Lakukan Konsolidasi Politik Gerakan Rakyat, Bangun Partai Massa Rakyat Pekerja

Aksi mahasiswa di Banyumas lawan Omnibus Law

Pada Senin 5 Oktober 2020, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Pengesahan undang-undang yang dikenal juga sebagai Omnibus Law tentu merupakan berita buruk bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. Dengan dalih pemangkasan regulasi ekonomi yang dianggap tidak tepat sasaran, UU Cipta Kerja pada dasarnya memberikan karpet  merah bagi kelas kapitalis yang beroperasi di Indonesia untuk bertindak sewenang-wenang tanpa ada aturan yang menghalangi.

Hal ini mengingat kelas berkuasa Indonesia percaya bahwa aturan-aturan yang ada hanya menghambat pertumbuhan ekonomi. Tidak heran jika UU ini membiarkan kelas kapitalis untuk tidak memberikan jaminan kerja layak kepada pekerja.

Upah diperkenankan untuk diberikan secara minim. Jam kerja diizinkan untuk tidak lagi dibatasi. Hak-hak pekerja seperti pesangon dan cuti kerja diperbolehkan untuk tidak dipenuhi. Kerja kontrak yang rentan dibiarkan menjadi norma hubungan kerja di Indonesia. Belum lagi aturan-aturan lain dalam UU yang bersifat non-ketenagakerjaan dimana kelas kapitalis diperbolehkan untuk mengacuhkan kelestarian lingkungan seperti pembiaran pembakaran hutan dan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh perusahaan.

Besarnya dampak perusakan yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja tentu diketahui oleh rakyat pekerja Indonesia. Bahkan sebelum secara resmi disahkan, implementasi UU Cipta Kerja sudah berlaku dimana-mana di Indonesia. Hal ini seperti dilihat dari tidak adanya kepastian kerja dengan praktek perekrutan pekerja kontrak/ outsourcing, upah murah, penjarahan lingkungan oleh perusahaan tanpa adanya penegakan hukum. Praktek-praktek ini merupakan fakta umum dari cara kerja kapitalisme yang berlaku di Indonesia.

Pengesahan UU Cipta Kerja hanyalah puncak dari praktek politik kelas kapitalis di Indonesia yang memerlukan instrumen formal untuk memperluas kesewenang-wenangan mereka. Dengan adanya UU ini, kelas kapitalis tidak lagi perlu khawatir dengan adanya pembatasan hukum atas prilaku seenaknya mereka.

Tidak heran jika kemudian dalam momen antara UU ini disiapkan sampai dengan UU ini disahkan, rakyat pekerja Indonesia secara spontan melawan keputusan ini. Konsolidasia antar sektor gerakan rakyat, seperti yang banyak diserukan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan Fraksi Rakyat Indonesia diselenggarakan untuk melakukan perlawanan terhadap UU ini.

Seruan untuk melakukan mogok kerja gencar disuarakan oleh kaum buruh Indonesia. Sementara dalam pandangan sebagian kalangan intelektual, rakyat pekerja dapat secara absah melakukan praktek pemberontakan sosial kepada keputusan pemerintah dan DPR ini.

Tentu perlawanan ini mendapat dukungan seluas-luasnya dari Partai Rakyat Pekerja. Sebagai organisasi politik yang menempatkan perjuangan kelas rakyat pekerja sebagai prinsip perjuangan, perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas selalu dibenarkan dalam sejarah. Akan tetapi perlawanan spontan selalu tidak mencukupi untuk mendorong rakyat  pekerja ke tujuan emansipasi sebenarnya.

Perlawanan tanpa ada arahan perebutan kekuasaan negara dapat menjebak perjuangan rakyat pekerja dalam kebingungan arah juang. Penting kemudian agar perlawanan yang dilakukan harus memiliki pukulan politik yang signifikan terhadap struktur kekuasaan kelas kapitalis yang semakin hari semakin sewenang-wenang.

Untuk itu menjadi penting agar perlawanan yang meluas saat ini agar dimajukan menjadi perlawanan politik. Konsolidasi serta dorongan untuk berlawan harus dikanalisasi menjadi bagian dari upaya untuk membangun partai politik yang dikendalikan oleh rakyat pekerja. Keberadaan partai politik rakyat ini merupakan kendaraan politik rakyat untuk mempertarungkan kepentingan rakyat itu sendiri dalam setiap pengesahan undang-undang yang dilakukan di institusi negara.

Pengesahan UU Cipta Kerja adalah buah dari absennya kekuatan rakyat pekerja bertarung dalam institusi politik negara yang ada sekarang. Hanya dengan menghadirkan daulat rakyat melalui partai politik rakyat pekerja yang demokratis, maka kita dapat memastikan bahwa kepentingan rakyat pekerja dapat hadir dalam setiap pengambilan keputusan di Indonesia.

Untuk itu kami menyerukan agar:

  1. Seluruh rakyat yang menolak Omnibus Law untuk membongkar kebobrokan sistem demokrasi kapitalis yang elitis dan dikuasai oleh oligarki untuk kepentingan penjarahan lingkungan dan eksploitasi pekerja.
  2. Gerakan rakyat yang menolak Omnibus Law untuk bersatu melakukan konsolidasi politik dalam rangka persiapan pembangunan partai politik rakyat pekerja
  3. Melakukan propaganda massif dan sistematis terkait dengan kebobrokan sistem demokrasi yang dikuasi oleh partai politik oligarki
  4. Seluruh massa rakyat untuk dengan gencar mengupayakan persatuan politik di antara semua sektor rakyat pekerja untuk bersatu dalam pembangunan partai massa rakyat pekerja
  5. Kapitalisme telah gagal mensejahterakan rakyat, hanya dengan SOSIALISME lah rakyat akan sejahtera.

 

Jangan lelah perjuangkan Sosialisme!

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!

Jakarta, 7 Oktober 2020
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja (KP-PRP)

 

LEAVE A REPLY