Hentikan Produksi Korporasi Kapital, Wujudkan Perlindungan Sosial Transformatif Untuk Rakyat Pekerja

Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia sebagai bencana non alam nasional pada Sabtu pekan lalu (14/3). Selain menyatakan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional, Presiden Jokowi juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Gugus tugas tersebut nantinya dalam rangka untuk mengkoordinasi penanganan dari pusat sampai daerah. Penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana non alam menunjukkan kegagalan negara dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya sesuai dengan yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yakni “…… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ……”.

Merebak dan semakin meluasnya sebaran spasial dan kuantitas pandemi Covid-19 tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dan dampak dari sistem masyarakat kapitalisme. Dimana yang paling rentan terserang Covid-19 adalah kaum buruh dan rakyat miskin. Kaum buruh dan rakyat miskin sangat rentan karena kondisi kerja yang mengeksploitasi secara berlebihan sehingga memperlemah daya tahan tubuh kaum buruh. Dengan daya tahan tubuh yang lemah maka sangat rentan terserang wabah virus corona.

Demikian pula halnya dengan kondisi korban bencana 28 September 2018 dan bencana ekologis lainnya Di Sulawesi Tengah. Di tengah ketidakpastian pemenuhan hak atas jaminan hidup, hunian layak oleh pemerintah, penyintas yang hidup di hunian sementara dan tentda-tenda pengungsian kemudian diperhadapkan dengan kerentanan serangan wabah Covid-19.

Himbauan Badan Kesehatan PBB World Health Organization (WHO) yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi perluasan wabah Covid-19 seperti social distance tidak juga dihiraukan oleh korporasi kapital produksi. Nyatanya korporasi kapital tambang, perkebunan sawit dan sektor produksi lainnya di Sulawesi Tengah tetap berproduksi dengan massif tanpa disertai dengan standar perlindungan sosial utamanya standar-standar kesehatan dan keselamatan kerja. Sementara itu buruh migran yang datang dari luar negeri dan berpindah-pindah antar pulau mendapatkan perlakuan dan stigma negatif di tengah masyarakat. Tanpa ada penelitian dan pemeriksaan mereka selalu dianggap sebagai penyebar virus Covid-19.

Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah siapa yang paling diuntungkan dengan semakin meluasnya sebaran wabah pandemik Covid-19 ini? Yang paling diuntungkan adalah korporasi kapital industri farmasi dan kapital dagang distribusi alat-alat kesehatan. Beberapa hari terakhir masyarakat merasakan kelangkaan dan kenaikan harga masker, handsanitizer, obat-obatan dan perlengkapan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan Covid-19. Bagi kelas kapitalis, mereka dengan mudah mendapatkan obat-obatan tersebut, tapi bagi rakyat pekerja kelangkaan dan kenaikan harga ini semakin menyulitkan untuk mendapatkannya. Dan sebagaimana kebiasaan pemerintah bilamana terjadi bencana termasuk bencana non alam, hampir semua penanganan diintervensi melalui proyek-proyek bantuan lembaga internasional yang tidak bebas dari kepentingan ekonomi politik kapitalisme global, bahkan cenderung menjadi lahan pengerukan keuntungan dalam bentuk dana hutang.

Dalam rangka menyikapi perluasan sebaran pandemi Covid-19 maka kami Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Palu menyatakan sikap dan menuntut kepada pemerintah untuk :

1. Wujudkan perlindungan sosial transformatif bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Pemerintah harus mengeluarkan surat edaran terhadap seluruh korporasi untuk menghentikan aktifitas produksi sampai status bencana nasional Covid-19 dicabut oleh pemerintah dengan tetap memberikan jaminan upah terhadap pekerjanya.
4. Menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat pekerja secara luas untuk menjaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh untuk mencegah perluasan wabah Covid-19.
5. Bangun persatuan gerakan rakyat melalui pembangunan partai politik alternatif

Palu, 18 Maret 2020

Ketua Sekretaris

Raffi Maranto Richard Labiro

LEAVE A REPLY