Pekerjakan kembali ibu rumini sebagai Guru, usut tuntas kasus dugaan praktek pungli dan penyalahgunaan dana BOS di SDN 02 Pondok Pucung, Tangerang Selatan

PERNYATAAN SIKAP PRP KOMITE KOTA TANGERANG
No: 001/Komkot – Tangerang/PS/e/VII/2019

Kami, rakyat pekerja menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dalam segala wujudnya, termasuk Pungli, Sogokan, Gratifikasi dan sebagainya, adalah salah satu tiang penting bagi Demokrasi. Tidak ada demokrasi yang dapat hidup berdampingan dengan korupsi. Korupsi menghancurkan persamaan hak warga negara di hadapan hukum karena mendorong pembuat keputusan melakukan diskriminasi. Korupsi menghancurkan akses rakyat miskin, yang tidak sanggup membayar pungli atau gratifikasi, pada layanan publik yang seharusnya disediakan negara; karena para pembuat keputusan akan mendahulukan mereka yang dapat membayar di luar ketentuan.

Kami, rakyat pekerja menegaskan bahwa hak atas informasi adalah bagian dari hak kebebasan berpendapat, yang diakui sebagai salah satu hak dasar warga negara Indonesia. Hak kebebasan berpendapat tidak akan dapat dijalankan dengan baik tanpa hak mendapatkan informasi. Terjadinya tindak pungutan liar adalah satu dari hal-hal yang harus dilaporkan pada publik agar pejabat yang berwenang dapat segera mengambil tindakan penanggulangan.

Kami, rakyat pekerja menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas status pekerjaannya dari tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang melawan hukum. Setiap perselisihan ketenagakerjaan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum; tanpa proses yang patuh pada hukum, sebuah tindakan pemutusan hubungan kerja haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Kami, rakyat pekerja, telah melakukan pemantauan dan mendapat fakta-fakta berikut ini dalam kasus pemecatan terhadap seorang Guru di SDN 02 Pondok Pucung, Tangerang Selatan, bernama Rumini:

  1. Bahwa ibu Rumini memiliki informasi mengenai praktek pungli dan penyalahgunaan dana BOS yang dilakukan oleh guru-guru SDN 02 PondokPucung, Tangerang Selatan;
  2. Bahwa setelah mendapatkan kabar mengenai praktek pungli ini, pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mengadakan kunjungan ke SDN 02 PondokPucung dan, dari kunjungan yang hanya berdurasi satu jam itu, menyimpulkan bahwa tidak ada praktek pungli di sekolah tersebut;
  3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019, ibu Rumini dipecat dari posisinya sebagai guru di SDN 02 PondokPucung.

Berdasarkan pantauan tersebut, kami menyimpulkan bahwa :

  1. Telah terjadi pemutusan hubungan kerja secara tidak sah dan melawan hukum, yang melibatkan pihak pimpinan SDN 02 Pondok Pucung dan pejabat Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
  2. Pemutusan hubungan kerja ini adalah sebuah tindakan pembalasan (retaliasi) dan pembungkaman terhadap hak kebebasan berpendapat yang secara asasi dimiliki oleh ibu Rumini;
  3. Pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan telah gagal melakukan due dilligence (uji tuntas) terhadap laporan telah terjadinya pungli di SDN 02 Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan.

Oleh karenanya, kami Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Tangerang  menyatakan :

  1. Bahwa dugaan terjadinya pungli di SDN 02 Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan harus diselidiki sampai tuntas. Jika pejabat Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tidak sanggup melakukannya, mereka harus mundur dari jabatan tersebut;
  2. Bahwa tindak pemutusan hubungan kerja atas ibu Rumini adalah tindakan melawan hukum dan harus dibatalkan; ibu Rumini harus dipekerjakan kembali dan diberi kompensasi atas kerugian materil dan moril yang telah dialaminya setelah diputus hubungan kerja.

Demikian pernyataan sikap ini kami terbitkan untuk menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan.

 

Tangerang, 3 Juli 2019

 

Komite Kota Tangerang

Partai Rakyat Pekerja

Ketua Komite Kota Tangerang Sekretaris Komite Kota Tangerang
 

 

Sri Hidayah Paulus Tukimin

LEAVE A REPLY