Kerusuhan 21-22 Mei 2019 adalah Upaya Merusak Demokrasi

Partai Rakyat Pekerja

Pernyataan Sikap PRP

No: 001/KP-PRP/PS/e/V/2019

Kerusuhan 21-22 Mei 2019 adalah Upaya Merusak Demokrasi

Kami, rakyat pekerja, mengakui hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum sebagai salah satu hak dasar yang melekat dalam diri setiap insan sejak tangisan pertamanya di muka bumi sampai orang-orang tercinta menangisi kepergiannya dari dunia.

Kami, rakyat pekerja, menegaskan adanya hak untuk memberontak terhadap kekuasaan yang otoriter, yang menggunakan cara-cara anti-demokrasi untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan, yang menutup semua kanal partisipasi politik agar rakyat pekerja tidak dapat ikut dalam pengambilan keputusan tentang nasib mereka sendiri.

Dalam hal sebuah pemerintahan terbukti merupakan sebuah pemerintahan otoriter, kami mendukung sepenuhnya upaya pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan tersebut.

Kami, rakyat pekerja, mengamini bahwa semua rakyat pekerja adalah satu tanah air, satu warga dunia, tanpa dibedakan oleh warna kulit, asal-usul, bahasa, adat-istiadat bahkan juga kebangsaan. Rakyat pekerja mutlak tidak dapat menerima upaya apa pun untuk memecah-belah atas nama suku, ras, agama bahkan juga keyakinan atau afiliasi politik.

Kami, rakyat pekerja, memandang cara berpikir ilmiah sebagai cara berpikir yang termaju; yang menjadi landasan bagi peri kehidupan modern; yang pada akhirnya akan membawa kita pada peningkatan kualitas hidup sebagai manusia. Cara berpikir ilmiah adalah cara terbaik untuk memanusiakan manusia. Cara berpikir ini dilakukan dengan pembuktian-pembuktian berdasarkan fakta secara objektif.

Kami, rakyat pekerja, menjunjung tinggi demokrasi sebagai satu-satunya cara hidup yang layak bagi kemanusiaan. Kami bertekad merawat demokrasi, dalam tingkatan mana pun, di mana pun; sambil terus bekerja memperdalam dan meningkatkan kualitas demokrasi yang sudah diraih.

Kami, setelah mempelajari laporan dari lapangan dan dari media sosial, menemukan hal-hal berikut ini:

1. Aksi tersebut dilakukan demi sebuah tuntutan yang tidak disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tuduhan kecurangan pemilu tidak pernah didukung dengan bukti yang memadai, proses penyimpulannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dapat diverifikasi oleh lembaga independen. Tuntutan yang tidak disertai bukti-bukti ilmiah adalah tuntutan yang mengada-ada dan mencederai peradaban manusia;

2. Dalam aksi tersebut propaganda bernada kebencian terhadap ras/warna kulit/keyakinan politik tertentu bertebaran dan disambut luas oleh massa aksi. Tindakan ini jelas merupakan satu upaya memecah-belah persatuan rakyat pekerja sedunia, yang seharusnya berdiri bersama memperjuangkan kepentingannya di hadapan hegemoni kekuasaan kapitalisme; bukannya untuk membela kepentingan afiliasi politik tertentu;

3. Terpecah-belahnya rakyat pekerja dilatarbelakangi oleh kegagalan negara melalui sistem neoliberalisme dalam menyejahterakan rakyat. Akibat kerentanan yang akut, massa rakyat menjadi mudah terprovokasi oleh sentimen-sentimen yang dimainkan oleh borjuasi

4. Kerusuhan yang terjadi dilatarbelakangi kehendak untuk memaksakan agar salah satu calon presiden dinyatakan memenangkan pemilu presiden 2019 sekalipun proses pemilu tersebut telah dilakukan secara relatif transparan, bahkan di bawah pengawasan lembaga independen dan dunia internasional.

5. Kerusuhan yang terjadi adalah hasil provokasi antek-antek gerakan politik yang menghendaki kebangkitan Orde Baru dan mengkhianati Reformasi 1998.

Mengingat prinsip-prinsip di atas dan menimbang hal-hal yang telah ditemukan melalui telaah atas temuan penyelidikan, kami, rakyat pekerja, memutuskan bersikap sebagai berikut:

PERTAMA, menyatakan bahwa kerusuhan 21-22 Mei 2019 adalah sebuah tindakan anti-demokrasi. Tindakan anti-demokrasi ini harus dicegah, dilawan dan, bila perlu, dihancurkan. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat pekerja di Indonesia agar mengambil langkah untuk menangkal pengaruh gerakan anti-demokrasi ini di tempat kerja maupun tempat tinggal mereka, di mana pun mereka berada;

KEDUA, menyatakan mengakui hak dan kewajiban aparat kepolisian untuk melakukan penertiban terhadap para perusuh anti-demokrasi, sejauh dalam batas menyelamatkan hasil dari proses demokrasi dari rongrongan anasir-anasir anti-demokrasi;

KETIGA, mendesak pemerintah untuk segera membuka penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian peristiwa yang mengarah pada terjadinya kerusuhan 21-22 Mei 2019. Penyelidikan yang dimaksud harus mengungkap, antara lain

a. Pelaku penggerak massa, baik mereka yang merencanakan kerusuhan maupun yang membiayai atau menyiapkan logistik (termasuk alat-alat kekerasan yang digunakan massa)

b. Kejelasan penyebab korban baik luka-luka maupun jiwa berdasarkan hasil otopsi yang profesional dan independen.

Untuk itu, penyelidikan ini haruslah mengikuti kaedah ilmiah serta bersifat transparan dan mematuhi prinsip-prinsip HAM; antara lain

c. Hak untuk tidak disiksa dan direndahkan martabatnya
d. hak habeas corpus,
e. hak untuk mendapatkan proses peradilan yang secepat-cepatnya dan lain-lain.

Penyelidikan ini juga harus menetapkan apakah aparat keamanan telah bertindak sesuai prinsip-prinsip HAM dalam penanganan kerusuhan 21-22 Mei 2019 atau sebaliknya, ikut menjadi pelaku pelanggar HAM.

KEEMPAT, menyerukan agar penyelidikan ini menyertakan KOMNAS HAM, sebagai mekanisme HAM nasional, dan AICHR, sebagai mekanisme HAM regional, sebagai pengamat yang mendapatkan akses penuh pada seluruh proses penyelidikan

KELIMA, memerintahkan pada seluruh kader Partai Rakyat Pekerja di mana pun berada untuk bersikap pro-aktif memadamkan gejolak anti-demokrasi, penyebaran berita bohong dan hasutan berbalut SARA di lingkungan tempat kerja maupun tempat tinggalnya. Bahwa kader Partai Rakyat Pekerja mempunyai, selain tugas sosialis, juga tugas demokratik, yaitu menjaga, merawat dan memajukan demokrasi yang sudah ada.

Demikian pernyataan sikap ini dimaklumatkan agar menjadi perhatian segenap pihak yang berkepentingan.

HIDUP RAKYAT PEKERJA!

Jakarta, 23 Mei 2019
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

Novri Auliansyah

Sekretaris Jenderal

Rizal Assalam

LEAVE A REPLY