Kaum Buruh, Bangun Partai Rakyat Rebut Kekuasaan Negara!

Partai Rakyat Pekerja

Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2019!
Kaum Buruh, Bangun Partai Rakyat Rebut Kekuasaan Negara!

Hari Buruh Internasional 1 Mei atau biasa dikenal dengan sebutan May Day, adalah hari untuk memperingati aksi masif buruh pada 1 Mei 1886 di Chicago, Amerika Serikat. Tuntutan utama aksi itu adalah 8 jam kerja. Pada peristiwa itu Kaum buruh dipukuli dan ditembaki hingga luka-luka, bahkan sampai ada yang gugur di medan juang.

Aksi ini berjasa memenangkan 8 jam kerja sebagai standar jam kerja dunia. Sebelumnya, kaum buruh bekerja selama 10, 12 atau bahkan 16 jam sehari. Namun, sampai saat ini, kaum buruh Indonesia masih didera berbagai persoalan, seperti upah murah, kerja kontrak, outsourcing, sistem kerja fleksibel, manipulasi permagangan, jaminan sosial (BPJS) yang bermasalah, kecelakaan kerja, dll.

Rakyat pekerja di luar kaum buruh juga mengalami nasib serupa. Petani kecil mengalami masalah perampasan tanah, mahalnya pupuk, cengkeraman beragam bentuk tengkulak, dll. Rakyat miskin kota mengalami masalah tidak punya pekerjaan dan penggusuran tempat tinggal serta ruang hidup mereka. Selain itu, ada juga masalah yang memperparah penindasan atas rakyat pekerja yaitu korupsi.

Bertahun-tahun setelah reformasi, sudah sangat sering kita menuntut Negara untuk merespons berbagai masalah yang diderita oleh rakyat. Tetapi tuntutan kita tidak pernah didengar, malah aksi-aksi kita berkali-kali direspons pemerintah dengan kekerasan dan kriminalisasi.

Kenapa begitu? Sebab, negara kita dikuasai oleh kelas pemodal. Dalam kata lain, kepentingan para pemodal yang menjadi dominan dalam negara. Menurut studi Pusat Kajian Politik UI, 37,45% anggota DPR 2014-2019 adalah pengusaha. Sementara kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan angka yang lebih besar lagi, di mana sebanyak 293 atau 52% dari 560 anggota mempunyai kepentingan bisnis..

Mereka yang bukan berlatar belakang pengusaha pun bekerja untuk partai-partai arus utama yang dikuasai atau dipimpin para pemodal. Karakter pemodal dari partai-partai tersebut bisa dilihat dari tokoh-tokohnya. Seperti Setya Novanto, Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla dari Golkar, Megawati dan Jokowi dari PDIP, Prabowo, Sandiaga Uno dari Gerindra, dan semua partai yang ada di parlemen dan pemerintahan semuanya dikuasai pengusaha.

Lewat film Sexy Killers yang belakangan ramai dibicarakan, kita melihat bagaimana para pemodal ini bersaing untuk mengeksploitasi sumber daya alam negeri ini. Sementara itu negara berperan dalam memberikan kemudahan bagi mereka merusak alam. Dalam persaingan ini, kelompok pemodal akan saling sikut agar bisa menang, karena siapa yang berkuasa adalah mereka yang akan memperoleh banyak fasilitas negara untuk bisnis mereka.

Belakangan ini, persaingan antar para pemodal semakin brutal. Menjelang pemilu 2019, para pemodal dengan menggunakan kekuatan keuangannya semakin kencang menggunakan politik identitas atau biasa disebut Politik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Para pemodal tidak segan-segan menyebarkan berita palsu, opini yang sesat dan memutarbalikkan kebenaran untuk menggalang dukungan dan suara dalam pemilu 2019. Hal ini pada akhirnya menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

Tidak sedikit juga kaum buruh dan rakyat pekerja yang terpengaruh oleh politik identitas ini, terjebak dan terilusi. Rakyat pekerja menjadi terasing dan membenci satu sama lain serta justru ikut bersama barisan pemodal yang saling bersaing mengamankan kepentingannya. Sementara di saat yang sama, PP 78/2015 masih menjadi dasar politik upah murah dan Proyek Strategis Nasional menjadi landasan perampasan lahan dan penghancuran lingkungan.

Sekarang semua sudah menjadi jelas. Dengan menggunakan latar belakang dan kedok apapun kelas pemodal tidak akan pernah menyejahterakan rakyat pekerja. Kita sudah tidak bisa lagi berharap bahwa akan ada pemerintah kelas pemodal yang akan menerima tuntutan dan mengurus kepentingan kita.

Sudah tidak cukup lagi bagi kita untuk hanya menuntut kenaikan upah, penghapusan sistem kerja fleksibel, atau melawan penggusuran. Sudah saatnya kita menyingkirkan benalu di negeri ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah para pemodal dan antek-anteknya untuk digantikan oleh perwakilan dari kita, kaum buruh dan rakyat pekerja lainnya. Sudah saatnya kita memasukkan perebutan kekuasaan negara sebagai salah satu agenda pokok perjuangan kita!.

Untuk merebut negara, tidak cukup jika kita hanya mengandalkan keaktifan kita di serikat buruh atau ormas rakyat pekerja lainnya. Kita juga memerlukan partai politik yang kuat dan didukung luas oleh masyarakat. Partai politik yang dimaksud tentu dibangun dari kekuatan massa, beranggotakan dari rakyat pekerja, dipimpin oleh rakyat pekerja serta untuk kepentingan rakyat pekerja dan kelestarian lingkungan.

Terakhir, kita perlu menyerukan bersama agar kaum buruh dan rakyat pekerja tidak terpecah-pecah dan terseret politik SARA. Politisasi SARA jelas-jelas hanya menguntungkan pemodal. Kita, kaum buruh dan rakyat pekerja Indonesia lainnya, terlepas dari apapun keyakinan, ras dan suku kita, adalah satu kaum yang senasib dan punya satu kepentingan, yaitu membebaskan diri kita dari penindasan kelas pemodal.

Dalam memperingati Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2019 ini, Partai Rakyat Pekerja menyerukan kepada kaum buruh dan rakyat pekerja Indonesia:

  1. Ikut memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2019. Mari lanjutkan perbesar kemenangan-kemenangan yang telah diraih dalam sejarah gerakan rakyat. Kita harus melawan pembodohan dari negara yang membujuk kaum buruh untuk merayakan May Day dengan foya-foya, perlombaan dan kegiatan lain yang tidak relevan bagi perjuangan rakyat pekerja.
  2. Menjadikan perebutan kekuasaan negara dari cengkeraman kelas pemodal sebagai agenda pokok perjuangan rakyat pekerja. Untuk itu, pembangunan partai politik pekerja adalah keharusan demi terwujudnya emansipasi seluruh rakyat pekerja dan tatanan masyarakat tanpa kelas dan penindasan.
  3. Jangan tertipu dan terpengaruh politik SARA. Politik SARA hanyalah alat kelas pemodal untuk menggalang dukungan dari masyarakat dalam memenangkan persaingan antar pemodal. Politik SARA hanya akan memecah-belah dan memperlemah kita di hadapan kelas pemodal.
  4. Kapitalisme telah gagal menyejahterakan rakyat, hanya dengan sosialisme lah rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 1 Mei 2019
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

ttd.
Novri Auliansyah

Sekretaris Jenderal

ttd.
Rizal Assalam

Contact Person:
Novri Auliansyah: +62 857-8228-1113

LEAVE A REPLY