Indonesia Krisis Demokrasi, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat

Beberapa hari belakangan ini, terjadi aksi-aksi kaum muda (mahasiswa dan pelajar) serta rakyat pekerja yang masif di berbagai daerah di Indonesia. Mereka mengusung beberapa tuntutan, seperti menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan RUU Ketenagakerjaan.

Kemudian, mereka juga mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA; mendesak pengesahan RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; meminta pembatalan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR; menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil; meminta penghentian militerisme di Papua dan daerah lain; meminta pembebasan tahanan politik Papua dengan segera dan penghentian kriminalisasi aktivis.

Selain itu, mereka juga meminta penghentian pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera oleh korporasi serta pemidanaan dan pencabutan izin korporasi pembakar hutan; penuntasan pelanggaran HAM dan mengadili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, serta meminta pemulihan hak-hak korban dengan segera.

Negara merespon desakan demokratik aksi-aksi massa ini dengan kombinasi pemberian konsesi yang sangat terbatas serta kekerasan yang brutal. Konsesi sangat terbatas itu diberikan dalam bentuk penundaan pengesahan 5 RUU, yaitu RKUHP, RUU Pertanahan, Pemasyarakatan, Minerba dan Kenetagakerjaan. Pemerintah menyatakan bahwa 5 RUU ini tidak akan disahkan pada masa periode DPR 2014-2019.

Penundaan ini bisa dimaknai sebagai “kemenangan kecil” dari desakan demokratik aksi-aksi kaum muda dan rakyat pekerja. Namun, kita tidak boleh terlena oleh konsesi sangat terbatas yang diberikan pemerintah ini. Kepentingan Negara mengakomodir sebagian kecil tuntutan ini adalah untuk meredam radikalisasi dan perluasan aksi-aksi kaum muda dan rakyat pekerja, bukan karena pemerintah berkepentingan akan demokrasi dan keadilan sosial.

Kita sama-sama tahu bahwa yang dipenuhi oleh pemerintah hanyalah sebagian kecil dari tuntutan gerakan kaum muda dan rakyat pekerja. Sebagian besar lainnya tidak dipenuhi. Pemerintah, misalnya, bersikeras tidak akan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI. Belum lagi tuntutan-tuntutan lain yang tidak direspon oleh pemerintah.

Kita juga menyaksikan kekerasan Negara yang brutal terhadap aksi-aksi kaum muda dan rakyat pekerja. Banyak korban berjatuhan di berbagai daerah. Faisal Amir, misalnya, mahasiswa Al Azhar yang mengikuti aksi di Jakarta pada 24 September lalu, ditemukan dalam kondisi terkapar, tengkorak retak, pendarahan otak dan patah tulang bahu. Sampai pernyataan ini dibuat, Faisal masih dalam kondisi pemulihan setelah menjalani dua kali operasi. Di Kendari, Randi, seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo gugur saat berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara. Diduga Randi meninggal karena ditembak.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Negara kita adalah Negara yang korup dan tidak mengurusi kehidupan rakyatnya. Ini disebabkan karena Negara kita, khususnya lembaga DPR, dikuasai oleh oligarki. Yang dimaksud oligarki di sini adalah persekongkolan pengusaha dan pejabat Negara. Kekuasaan oligarki inilah yang membuat Negara kita hanya menjadi semacam kepanitiaan yang korup dan mengurusi urusan-urusan pengusaha, bukan urusan rakyat.

Jika kita ingin Negara kita menjadi Negara yang bebas korupsi dan mengurusi kesejahteraan rakyat, maka kekuasaan kaum oligarki ini perlu digulingkan dan digantikan dengan kekuasaan rakyat pekerja dan kaum mudah. Tentu saja ini tidak mudah, karena Negara juga sudah memasang barikade-barikade agar rakyat pekerja dan kaum muda tidak bisa masuk ke Negara.

Salah satu barikade itu, misalnya, adalah aturan kepemiluan kita yang sebenarnya tidak demokratis, tapi luput dari perhatian masyarakat. Ini merupakan penyebab kenapa DPR kita begitu korup dan busuk. Aturan kepemiluan kita menetapkan syarat yang begitu berat bagi pendirian partai baru untuk ikut Pemilu, sehingga hanya partai-partai oligarkilah yang bisa ikut dalam Pemilu. Sementara, beberapa kali upaya membangun partai yang kerakyatan dijegal oleh aturan kepemiluan ini.

Oleh karena itu, kami menyatakan sikap:

  1. Mendukung kebangkitan gerakan kaum muda dan rakyat pekerja yang saat ini melakukan aksi-aksi massa. Lanjutkan perlawanan terhadap berbagai perundangan yang menyerang hak sipil politik serta ekonomi sosial budaya rakyat, termasuk mencabut revisi UU KPK, serta desak terus pengesahan RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
  2. Mengutuk kekerasan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap aksi-aksi damai kaum muda dan rakyat pekerja, termasuk yang terjadi di Wamena Papua yang berakibat pada jatuhnya banyak korban.
  3. Mendesak KOMNAS HAM atau bentuk tim investigasi indepemden untuk mengusut tuntas potensi pelanggaran HAM berat agar pemerintah, termasuk kepolisian, bisa dimintai pertanggungjawabannya.
  4. Menuntut pembebasan seluruh demonstran yang ditangkap. Bebaskan juga Surya Ginting dan aktivis-aktivis Papua yang beberapa waktu lalu ditangkap. Hentikan juga kriminalisasi terhadap seluruh pejuang rakyat termaksud Veronica Koeman.
  5. Menyerukan kepada kaum muda dan rakyat pekerja yang sedang berlawan untuk juga menuntut revisi UU kepemiluan. Hanya dengan mengubah aturan kepemiluan kita yang tidak demokratis, kita bisa meringsek masuk ke Negara dan mengusir oligarki dari Negara.
  6. Menyerukan kepada kaum muda, rakyat pekerja dan seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan perubahan nasib yang lebih baik, untuk bersatu dan berkonsolidasi bersama memperjuangkan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.
  7. Menyerukan kepada publik untuk mendukung aksi-aksi kaum muda dan rakyat pekerja, karena penuntasan segala persoalan yang ada di Indonesia memerlukan partisipasi aktif dari kita semua. Dukungan bisa diberikan dalam bentuk penyebarluasan pernyataan, bantuan logistik, mengajak anggota keluarga, teman sekerja, tetangga, untuk mengikuti aksi-aksi kaum muda dan rakyat pekerja. Sekecil apapun tindakan Anda, itu sangat berarti untuk Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.
  8. Turut berbela sungkawa terhadap demostran, korban luka-luka dan meninggal akibat reprsifitas aparat keamanan.

Jakarta, 26 September 2019

KPR (Kesatuan Perjuangan Rakyat)
PRP (Partai Rakyat Pekerja)
KPO-PRP (Kongres Politik Organisasi-Perjuangan Rakyat Pekerja)

LEAVE A REPLY