Catatan dari Bincang-Bincang Politik: Antara Memilih Presiden dan Golput pada Pemilu 2019

Sebentar lagi kita akan memilih Presiden untuk yang kesekian kalinya. Pada pemilihan kali ini, juga kesekian kali kita gagal membangun partai alternatif sebagai antitesa dari partai politik liberal. Kenapa gagal? Ya, mungkin karena kita kalah pamor dari kelompok borjuis dan fundamentalis agama.

Kegagalan membangun partai alternatif ini membawa kita kembali mempropagandakan Golput kepada massa luas, sebagai protes terhadap kegagalan pemerintahan yang pro kapitalisme-neoliberal. Namun, sepertinya itu tidak membuat pengaruh apa-apa bagi rakyat pekerja. Buktinya, ribuan bahkan jutaan rakyat pekerja justru berbondong-bondong menghadiri kampanye terbuka kedua kandidat Presiden yang sedang berlaga. Mereka tidak hanya ikut memeriahkan, tapi juga terlibat aktif dalam kampanye-kampanye politik. Bahkan, kampanye kedua pendukung kandidat presiden tersebut masif hingga di media sosial.

Jika kita bandingkan dengan propaganda Golput, sepertinya mereka jauh lebih unggul. Saya menduga cara mereka berkampanye lebih sederhana dan mudah dicerna oleh mayoritas rakyat pekerja. Sementara kampanye Golput tidak begitu meyentuh hati rakyat pekerja, apalagi jika propagandanya melulu soal pelanggaran HAM dan demokrasi.

Taktis kah kita Golput?

Di tengah kesulitan dan pengaruh kita yang makin melemah, pilihan Golput sama sekali tidak tepat dan justru akan menjauhkan kita dari massa rakyat pekerja. Sebab, kesadaran mayoritas rakyat pekerja saat ini belum sampai pada fase melek politik kelas. Sementara proganda Golput isinya melampaui kesadaran rakyat pekerja berkilo-kilometer jauhnya. Bagi saya, kita harus lebih banyak bergaul lagi dengan rakyat pekerja, kepada petani, buruh dan lumpenproletariat agar kita benar-benar memahami kondisi mereka secara lebih dalam. Sehingga ketika mengambil langkah politik, kita lebih taktis dari sekedar memilih Golput. Karena target politik kita di masa yang akan datang adalah mengajak rakyat pekerja untuk ikut bertarung dalam politik kelas. Golput bagi saya menjadi pilihan ketika rakyat pekerja sudah benar-benar siap merebut kekuasaan politik dari tangan borjuis dengan cara boikot Pemilu. Pilihan Golput saat ini sama sekali tidak taktis dan bagi saya, kita sama sekali tidak matang memikirkan pilihan Golput sebagai langkah politik.

Kedua kandidat yang bertarung saat ini memang tidak akan merubah nasib rakyat pekerja persis seperti yang sering kita teriakkan saat berdemontrasi. Keduanya sudah pasti pro kepada kelas kapitalis, karena memang mereka tidak lahir dari kelas pekerja dan tidak mewakili kepentingan kelas pekerja. Tetapi, posisi Golput bagi saya sama sekali bukan pilihan taktis dan Golput bisa membahayakan masa depan gerakan sosialisme ke depan.

Lalu apakah kita harus memilih? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, terlebih dulu kita kembali refleksikan dampak kapitalisme terhadap kita. Di satu sisi, kapitalisme mengeksploitasi kelas pekerja di bawah syarat-syarat abnormal kemanusiaan. Kelas kapitalis tidak hanya mengeruk “nilai lebih”, tapi juga berdampak pada hilangnya rasa kemanusiaan seperti yang sekarang kita saksikan sehari-hari, dimana mayoritas orang saling berebut makanan, kelaparan karena tak punya pekerjaan. Sementara, ada minoritas orang berkelimpahan makanan.

Di sisi lain, kapitalisme juga harus diakui telah mengubah peradaban manusia menjadi lebih maju. Ini juga bisa kita lihat dari perkembangan teknologi informatika, termasuk mesin-mesin canggih yang saat ini dipakai dalam kegiatan produksi, baik dalam ranah kerja maupun transportasi yang kita gunakan sehari-hari. Masyarakat pedesaan yang dulunya terbelakang diubah menjadi masyarakat beradab dalam tanda petik. Tapi, perlu digarisbawahi, ini berkat eksploitasi kelas kapitalis terhadap kelas pekerja.

Kita telah menyaksikan bagaimana wajah desa diubah menjadi kota kecil kelas pekerja seperti yang saat ini berlangsung di Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali. Di desa-desa yang dulunya gelap gulita dan sepi kini berubah layaknya kota metropolitan. Kondisi di Morowali sungguh berbeda dengan daerah lain, katakanlah seperti dataran tinggi Poso dan Sigi. Di desa-desa dataran tinggi di dua kabupaten ini, terdapat banyak petani sulit mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan akses jalan yang kebanyakan masih setapak serta sebagian desa masih gelap gulita karena listrik belum tersedia. Keterbelakangan masih menyelimuti daerah ini karena tidak ada investasi kelas kapitalis di sana. Sementara anggaran daerah tidak mampu menopang pelayanan warganya, karena jumlahnya yang terlalu kecil sehingga hanya dapat dipakai untuk menggaji pegawainya (buruh).

Jika menggunakan nalar Marxisme, maka kemajuan berproduksi adalah kuncinya, ini mensyaratkan adanya investasi di sana. Kalau saja saat ini yang berkuasa adalah pemerintahan sosialisme, maka daerah-daerah miskin akan kita ubah menjadi daerah moderen yang beradab. Seperti kapitalisme, sosialisme juga berpijak pada kemajuan. Seperti juga kapitalisme, pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan kemajuan dari sosialisme. Tapi, yang membedakannya, pertumbuhan ekonomi dalam sosialisme bersandar kepada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi seperti dalam kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi dalam sosialisme tidak saja diukur berdasarkan peningkatan produktivitas, tapi juga manfaat ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat; bukan saja pertumbuhan jumlah kekayaan tetapi juga distribusi kekayaan yang merata; bukan saja kemajuan kekayaan material tetapi juga kekayaan spritual; bukan saja manfaat ekonomi tetapi juga maanfaat sosial dan lingkungan hidup. Dalam sosialisme, kemajuan martabat kemanusiaan secara sosial berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam yang arif melalui keputusan-keputusan bersama.

Lalu, bagaimana dengan ketidaksiapan kita mewujudkan sosialisme? Bagi saya, mau atau tidak, kita harus berpikir taktis dalam merebut hati rakyat pekerja berdasar pada bekerjanya kapitalisme. Maka yang mungkin kita lakukan adalah memikirkan program-program transisi terlebih dulu dibanding memilih untuk Golput.

Lalu siapa yang harus kita pilih? Lagi-lagi saya katakan,ikuti logika kapitalisme bekerja. Dengan begitu maka anda akan mengerti siapa yang harus kita pilih. Intinya, lihat dengan teliti calon presiden yang saat ini dekat dengan kepentingan bersama kelas kapitalis, maka dia adalah pilihan taktis. Alasannya sederhana, kita ingin ada kemajuan politik rakyat pekerja yang terdidik dari kontradiksi-kontradiksi kapitalisme. Ini realistis ketimbang memilih presiden yang parasit dan terbelakang. Hanya akan membawa gerakan kita makin tersudut dan membuat rakyat pekerja makin terbelakang.

Dari situ kita punya banyak peluang membangun gerakan sosialisme yang maju dan mendorong program-program transisi sebagai pra-syarat mewujudkan sosialisme. Sementara, memilih presiden yang pro kapitalis kroni hanya akan membuat kemajuan tenaga produktif terhambat, sehingga gerakan membangun sosialisme juga akan sulit berkembang.

Apa perbedaan kapitalisme kroni dan kapitalisme neoliberal?

Secara sederhana, kapitalisme kroni dapat dilihat dari hubungan pebisnis dengan pemegang kekuasaan Negara. Di Indonesia kita punya banyak pengalaman soal kapitalisme kroni ini. Misalnya, di era pemerintahan Orde Baru, para pebisnis dapat kaya raya berkat campur tangan pemegang kekuasaan Negara. Misalnya, pemberian izin tanpa melewati proses perizinan yang terbuka atau karena menggunakan uang Negara untuk kepentingan bisnis mereka. Imbasnya, Soeharto dan kelompoknya juga dapat memperkaya diri mereka baik atau tanpa terlibat dalam bisnis. Hingga kini, anak-anak Soeharto dan orang-orang terdekatnya di era itu masih kaya raya dan bahkan makin tajir.

Kendati pemerintahan Orde Baru sudah runtuh, tapi kapitalisme kroni belum hilang. Praktek kapitalis kroni masih merajalela, terutama dalam bisnis berbasis sumber daya alam (pertambangan dan perkebunan), dimana sektor ini mensyaratkan bermacam-macam perizinan. Sektor ini juga paling banyak melahirkan politisi-politisi yang suka memburu rente baik di pusat maupun di daerah, termasuk proyek-proyek berbasis APBN dan APBD menjadi sasaran praktik kroni ini. Tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menangkap politisi yang terbukti mendapat sogokan dalam pemberian izin, dsb.

Sementara, kapitalisme neoliberal menganggap kroni ini adalah penyakit yang harus dibasmi. Sebab kroni menghambat pertumbuhan kapitalisme lebih maju. Neoliberalisme mengandaikan kompitisi yang sehat antara sesama kelas kapitalis. Negara dalam neoliberalisme harus menghapus cara-cara kroniisme ini. Artinya, biarkan kapitalisme bertarung tanpa campur tangan Negara yg berlebihan. Dengan begitu, maka kapitalisme dapat lebih tumbuh dan berkembang.

Tulisan ini merupakan hasil diskusi informal dengan seorang teman.

LEAVE A REPLY