Tolak Produksi Tambang yang Monopolistik!

Assalamualaikum dan selamat sore untuk rakyat pekerja kota Palu,

Saya Adriansa Manu Ketua Komite PRP Kota Palu,

Kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui pada tanggal 4 sepetember 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak gugatan WALHI Sulteng terkait izin operasi produksi tambang yang dikeluarkan Mentri ESDM Ignasius Jonan kepada PT. CPM (Citra Palu Mineral). Kami sangat menyangkan keputusan tersebut!

Padahal, menurut Walhi Sulteng Mentri ESDM telah melanggar UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Maka dari itu, kami menyatakan sikap terus mendukung upaya hukum yang dilakukan Walhi Sulteng terkait gugatan kepada mentri ESDM ke depan. Selain terkait isu lingkungan, kami juga menolak model pengelolaan emas yang monopolistik. Yang sarat dengan eksploitasi kelas pekerja dan hanya menguntungkan kelas kapitalis.“

Pemerintah harus mulai belajar dari kasus Freeport di Papua, bahwa produksi tambang yang kapitalistik tidak memberi manfaat banyak bagi keberlangsungan hidup rakyat pekerja, yang terjadi justru menyengsarakan rakyat pekerja dengan adanya PHK masal.

Jika pemerintah benar-benar menginginkan kejesahtraan sejati bagi seluruh rakyat pekerja, pemerintah harus mulai memikirkan model pengelolaan sumber daya alam yang lebih terencana dan partisipatif.

Lewat Kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama Kota Palu, sebagai komunitas yang akan terpapar dari aktivitas tambang tersebut, untuk bersama-sama memberikan dukungan politik dan moral terhadap gugatan Walhi dan menolak produksi yang monopolistik.

Salam rakyat pekerja!
Palu, 5 september 2018

LEAVE A REPLY