Tantangan Gerakan Buruh yang Menolak Dukung-mendukung Capres 2019

Zulkifli Lamading
Anggota PRP Komite Kabupaten Buol

Menjelang Pemilihan Umum 2019 mendatang, suasana politik Indonesia secara nasional mulai memanas. Para elit politik di tanah air dan sejumlah elemen masyarakat mulai menyuarakan dukungan pada masing-masing bakal calon presiden. Diketahui hingga saat ini, nama-nama yang diprediksi akan bertarung di Pilpres mendatang baru diisi oleh dua nama yang pada pilpres 2014 pernah bertarung, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Tradisi demokrasi sandiwara ala borjuis (demokrasinya orang berduit) juga menyedot perhatian kelompok buruh di Indonesia. Sekelompok buruh (tidak bisa dikatakan semua buruh di Indonesia) menjadikan momentum May Day atau Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2018 sebagai momen deklarasi dukung-mendukung bakal calon presiden 2019.

Kelompok buruh yang telah mendeklarasikan dukungannya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Said Iqbal. Dihadapan 8000 buruh KSPI yang hadir di Istora Senayan (01/05/2018), Said Iqbal mendeklarasikan dukungan mereka untuk Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2019.

Sementara di pihak lain, menjelang momen yang sama (May Day 2018), Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai didampingi jajaran pengurus KSPSI serta ketua-ketua serikat pekerja anggota (SPA) KSPSI melakukan konfrensi pers menyampaikan dukungannya kepada Joko Widodo untuk menjadi presiden pada dua periode.

Tidak Semua Kelompok Buruh Ikut Dukung-Mendukung Capres.

Adanya upaya kelompok buruh tertentu untuk memberikan dukungan pada kandidat bakal calon presiden 2019 sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai upaya menolak kekalahan lebih awal dari rezim yang akan berkuasa nanti. Karena siapapun pemenangnya pasti tetap berpihak pada pemilik modal serta bersama-sama melanggengkan penghisapan dan penindasan kepada kaum buruh keseluruhan, tidak terkecuali mereka yang mendukung, sekalipun capresnya menjadi pemenang.

Argumen tersebut berangkat dari kondisi negara hari ini yang tidak berdaya dan tidak berupaya melepaskan diri dari cengkeraman sistem kapitalisme. Liberalisasi dan privatisasi secara brutal pun tak dapat dibendung. Dalam kondisi demikian, kontrol kekuasaan negara akan semakin dilemahkan, bahkan hanya akan menjadi fasilitator kapitalisme untuk mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya.

Lantas kemenangan apa yang bisa diharapkan oleh kaum buruh dari hasil pemilu? Pergantian rezim tidak akan mampu mengubah apapun, karena rezim dikendalikan oleh sistem yang menguasai negara. Basis argumen itulah yang menjadi pertimbangan sebagian kelompok buruh (jika tidak bisa dikatakan semuanya) yang tidak memberikan dukungan kepada capres manapun. Mereka tetap memilih melawan tanpa harus bersekutu dengan elit borjuis.

Meski sama-sama menolak memberikan dukungan kepada capres manapun dan secara garis besar menganggap kedua capres sama-sama tidak memiliki keberpihakan kepada buruh, itu tidak berarti bahwa blok ini bersatu. Karena kenyataannya bukan hanya di momentum May Day 2018 saja mereka melakukan aksi dengan barisan terpisah-pisah antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, sekat-sekat semacam itu telah lama memisahkan mereka.

Menurut penulis, kelompok yang menolak memberikan dukungan, setidaknya terpecah ke dalam 3 kelompok, diantaranya: GEBRAK (Gerakan Buruh Untuk Rakyat), FPR (Front Perjuangan Rakyat) dan KOMITMEN (Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan).

PR Besar Kita: Bagaimana Menjawab Kebutuhan Massa untuk Menyalurkan Aspirasi Politiknya?

Meskipun pemaparan tentang penolakan beberapa kelompok buruh terhadap pilihan calon presiden 2019 masih sangat minim, setidaknya ada makna atau garis besar yang bisa ditarik sebagai kesimpulan, yaitu: pertarungan sesama elit borjuis pada pilpres 2019 dimana keduanya berada di bawah kendali sistem kapitalisme, sama sekali tidak akan memberikan solusi bagi kaum buruh. Karena kapitalisme tidak akan pernah memberikan kemerdekaan dan kesejahteraan bagi kaum buruh.

Penolakan tanpa persatuan tersebut kemudian menimbulkan satu pertanyaan kritis, akan diarahkan ke mana antusiasme massa yang ingin berpartisipasi dalam pergolakan politik sementara massa secara luas masih percaya terhadap pemilu? Kita harus mengakui secara jujur bahwa tidak semua buruh memiliki kesadaran politik yang sama. Mayoritas mereka hanya sebatas memiliki kesadaran di tatanan normatif, apalagi jika menengok kelompok buruh yang memberikan dukungan kepada capres 2019, sehingga sangat mungkin mereka ingin menyalurkan hasrat politiknya masing-masing. Sementara sampai hari ini, tidak ada wadah yang legal sebagai alat politik kaum buruh.

Wacana tentang pembangunan alat politik alternatif bisa saja menjadi agenda jangka panjang (bagi yang mungkin dapat bersatu), tetapi kebetuhan mendesak kaum buruh yang ada di depan mata saat ini tidak bisa dijawab oleh wacana tersebut. Bukan tidak mungkin kelompok buruh yang sudah tak sabar untuk berpolitik—karena kesadaran yang minim—akan menceburkan diri pada pergolakan 2019. Jika itu terjadi, bukankah masalah baru akan tercipta? Dimana mereka akan terkontaminasi dengan politik ala borjuis.

Tulisan ini lahir dari keresahan, tapi juga ketidakmatangan penulis dalam menyikapi situasi saat ini, sehingga akhir dari tulisan ini bertanya, apa yang harus dilakukan? Penulis sangat berharap ada yang memberikan tanggapan dan menjelaskan secara rinci tentang apa yang harus dilakukan saat ini.

LEAVE A REPLY