Soal Pangan Adalah Soal Hidup Matinya Bangsa

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI RAKYAT BERSATU

“Soal Pangan Adalah Soal Hidup Matinya Bangsa” – Ir. Soekarno

Salam Persatuan untuk Seluruh Rakyat Pekerja!!!
Selamat hari tani yang ke 58 tahun untuk seluruh rakyat Indonesia!!!

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatu dan selamat pagi untuk seluruh warga Kota Palu. Setiap tanggal 24 September, seluruh elemen gerakan rakyat di Indonesia selalu tumpah ruah turun ke jalan untuk mengumandangkan masalah-masalah petani dan pertanian, sekaligus memperingati serta menyambut lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Kenapa mesti diperinganti dan disambut kembali? Paling pokok karena UUPA adalah kebijakan pertama sejak bangsa Indonesia merdeka yang berkaitan dengan petani-penggarap dan tanahnya. Lebih jauh dari itu, UUPA mengoreksi kebijakan hukum agraria kolonial (agrarische wet) yang menyebutkan tanah dimiliki oleh negara. Semangat pembaruan agraria UUPA adalah “sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) Indonesia yang bertindak selaku Badan Penguasa atau sumber-sumber agraria dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Meskipun demikian, UUPA hanya bertahan selama 4 tahun pasca diimplementasi pemerintah Soekarno-Hatta waktu itu. Pergantian rezim Orde Lama (1945-1964) ke Orde Baru (1965) menandai perubahan terhadap kebijakan agraria di Indonesia. Tidak heran, jika setengah abad berikutnya petani hanya menjadi objek dari rejim yang berkuasa – mereka selalu menjadi korban paling depan dari program “pembangunan” pemerintah. Perluasan perkebunan skala besar seperti sawit saja telah membuat petani miskin tersingkir dari lahan garapannya. Belum lagi program infrastrukur seperti tol, bandara dan rel kereta api yang menyasar wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia. Seperti disebutkan KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) pada tahun 2017, jumlah konflik agraria meningkat dari waktu ke waktu. Ada 659 kejadian konflik agraria dengan luasan 520.491,87 ha dan melibatkan sebanyak 652.738 KK. Konflik-konflik tersebut terjadi akibat tidak dilibatkannya petani dalam pegambilan keputusan – sehingga proses demokratisasi tidak berjalan dengan baik. Tanah-tanah petani dirampas-digusur tanpa pemberitahuan dan pelibatan petani dalam perencanaan pembangunan. Paling baru terkait kebijakan pembangunan pemerintah adalah Reforma Agraria. Program ini secara konseptual adalah “reforma agraria pasar” atau secara akademik disebut “neoliberal”. Namun, kami tidak bisa mengabaikan situasi dilapangan khususnya di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dimana bagi petani-petani miskin cenderung menerima program ini sebagai cara untuk mengamankan sarana produksi mereka (tanah) atas konflik penguasaan dengan rejim konservasi seperti Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung dll. Problem paling pokok dari petani miskin di Sulteng adalah kurangnya modal untuk biaya produksi, input pertanian yang mahal, sulitnya akses pasar untuk menjual hasil panen dan ketersediaan tenaga kerja di desa yang langka. Oleh karena itu, dalam masa “transisional” ini, kami mendesak kepada [Pemerintah] untuk memenuhi kebutuhan pokok petani miskin di atas agar “ketimpangan” antar petani kaya dan miskin tidak semakin menjadi-jadi. Atas konsekuensi-konsekuensi di atas, kami dari Aliansi Rakyat Bersatu menyerukan; “Reforma Agraria: hentikan perampasan tanah, majukan pengetahuan dan teknologi, jamin akses pasar terhadap petani miskin, serta buka ruang demokrasi seluas-luasnya.”

Palu, 24 September 2018

LEAVE A REPLY