Refleksi 20 Tahun Kerusuhan Mei 1998

Histeria Politik SARA di Mei 1998
Foto oleh Reuters/David Loh (DL/CC/WS)

Fariz Panghegar

Bulan Mei 1998, menjelang akhir kekuasaan rezim otoriter orde baru, meletus kerusuhan di Jakarta (13-15 Mei) dan kota-kota besar lainnya (Medan, Solo, dll). Saat itu perekonomian berada pada titik nadir akibat krisis moneter yang telah dimulai sejak tengah tahun sebelumnya. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat melemah, sementara harga bahan pokok melambung tinggi. Sektor usaha lesu, diikuti dengan gelombang pemutusan hubungan kerja. Protes-protes mahasiswa, buruh, kelompok perempuan terus bergelombang terkait krisis moneter dan kekuasaan pemerintah Suharto yang tidak mampu mengatasinya.

Kerusuhan Mei 1998 adalah rangkaian peristiwa yang diwarnai oleh penjarahan dan pembakaran pusat-pusat perdagangan. Bersamaan saat itu juga merebak provokasi dan tindak kekerasan yang seperti menyasar kepada warga negara dengan latar belakang etnis Tionghoa. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami penyerangan seksual dan pemerkosaan. Sementara secara mendadak dan serentak di berbagai gedung bermunculan grafiti (coretan) berisikan pesan “Milik Pribumi/Muslim”. Kesan umum yang tercipta ini adalah kerusuhan rasial/SARA.

Untuk menyelidiki mengapa kerusuhan bisa terjadi dalam skala luas dan besar, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil. Laporan TGPF menunjukkan bahwa kerusuhan bukan merupakan persitiwa alamiah dan spontan tapi merupakan kejadian terorganisir. Kerusuhan mei 1998 terjadi sehari setelah peristiwa penembakan mahasiwa Trisakti di Grogol, Jakarta Barat pada 12 mei.

Temuan TGPF menunjukkan bahwa aksi penjarahan tidak dimulai oleh warga setempat tapi dari kedatangan sejumlah orang/provokator tidak dikenal. Mereka memulai kerusuhan dengan cara menarik perhatian warga mulai dari membakar ban di jalan hingga meneriaki warga “kalau menjarah jangan ragu-ragu”. Para provokator dimobilisasi dengan menggunakan truk, bus dan motor. Temuan TGPF menjabarkan beberapa diantara mereka tampak seperti pemuda berseragam SMA (tapi berwajah lebih tua), berjaket dan mengaku mahasiswa, sebagian berwajah sangar, berambut cepak dan berbadan kekar.

tadie

Foto 14 Mei 1998 di Jalan Gatot Subroto dan S. Parman. Pada saat kerusuhan terjadi mayoritas kendaraan menghindari jalan raya, namun tampak sebuah truk yang mengangkut banyak orang tampak tetap melaju di dalam tol dalam kota. (Sumber: Tadie, 2009).

 

Provokasi dari sekelompok orang tidak dikenal tersebut terjadi di berbagai lokasi kerusuhan. Provokasi yang berhasil mendorong massa warga yang mengalami kesulitan ekonomi menjadi beringas dan meluapkannya dalam aksi penjarahan. Puluhan hingga ratusan orang kemudian terperangkap di berbagai pusat perbelanjaan yang mengalami penjarahan dan kemudian terpanggang hidup-hidup. Tidak bisa dipastikan apakah mereka semua adalah pelaku kejahatan atau warga yang kebetulan ada di lokasi kejadian. Tidak sedikit adalah anak-anak dan anggota keluarga biasa yang hingga saat ini dinyatakan hilang atau ditemukan tewas dalam peristiwa tragis tersebut.

Tidak Spontan

Peneliti perkotaan asal Prancis, Jerome Tadie menulis bahwa kerusuhan 1998 merupakan kerusuhan politis yang terjadi setelah ada krisis politik. Tadie mencatat di Jakarta pernah terjadi kerusuhan bersamaan dengan Peristiwa Malari (demonstrasi mahasiswa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka) pada 1974 dan penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996. Dia mengidentifikasi adanya kesamaan pola persebaran lokasi kerusuhan yang membentuk garis lurus (linier) pada kerusuhan Malari 1974 dan penyerangan kantor PDI 1996, sedangkan pada kerusuhan Mei 1998, pola kerusuhan lebih menyebar hingga ke pinggir kota Jakarta.

peta2

Peta (1) Peta Persebaran Lokasi Kerusuhan Malari 1974; (Sumber: Tadie, 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peta1

(2) Peta Persebaran Lokasi Kerusuhan 27 Juli 1996; (Sumber: Tadie, 2009)

 

 

 

 

 

peta3

(3) Peta Persebaran Lokasi Kerusuhan Mei 1998 (Sumber: Tadie, 2009)

 

 

 

 

Laporan TGPF dan analisis Tadie menunjukkan kerusuhan 1998 bukan peristiwa spontan tapi kerusuhan yang terorganisir. Selain fakta tentang kehadiran gerombolan provokator yang diterjunkan di berbagai lokasi, catatan penting TGPF lainnya adalah fakta yang menunjukkan waktu kerusuhan di berbagai lokasi terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Ciri lain dari tragedi kerusuhan Mei ini adalah tidak adanya pihak keamanan atau aparat keselamatan di semua lokasi tersebut. Sehingga sangat jelas kedua penyelidikan (TGPF dan studi Tadie) menyangkal kerusuhan Mei 1998 adalah kejadian spontan.

Kerusuhan di Saat Perlawanan Rakyat Menguat

Kerusuhan 1998 tidak bisa dilepaskan dari konteks mulai bangkitnya perlawanan rakyat terhadap rezim orde baru. Pada pertengahan 1980-an buruh sudah mulai berserikat dan melakukan pemogokan untuk melawan upah murah dan eksploitasi. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terjadi peningkatan aksi mogok dari tahun 1885 (sebanyak 78 pemogokan) hingga tahun 1996 (menjadi 853 pemogokan). Krisis ekonomi 1997 menjadi momentum bangkitnya gerakan mahasiswa yang memulai demonstrasi untuk pergantian kepemimpinan nasional.

Pemogokan Buruh Tahun 1985-1996

tabel

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dikutip dari Apong Herlina (1997)

 

 

 

 

 

Perlawanan rakyat di penghujung era rezim orde baru merupakan ekspresi perlawanan atas tertutupnya akses warga terhadap sumberdaya politik-ekonomi. Rezim orde baru bekerja dengan cara menutup akses warga terhadap sumberdaya politik dan ekonomi. Pada ranah politik, warga dijadikan massa mengambang karena mereka dijauhkan dari kegiatan politik. Partai-partai politik dilarang masuk ke desa. Partisipasi politik warga hanya sebatas menggunakan hak pilih. Setelah itu warga diarahkan untuk duduk manis melihat politisi dan birokrat membuat kebijakan publik tanpa kontrol dan pengawasan warga. Para abdi negara mengalami pengekangan politik yang lebih berat hingga mereka tidak bisa memilih partai lain selain Golkar saat pemilu dengan doktrin monoloyalitas pegawai negeri.Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dikutip dari Apong Herlina (1997)

Kebebasan warga untuk berserikat dan berorganisasi juga turut dikekang. Pemerintah hanya mengijinkan satu organisasi untuk setiap kelompok. Misalkan setiap buruh hanya boleh berserikat lewat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), begitu juga dengan kelompok lain seperti guru yang hanya boleh berorganisasi lewat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dengan cara seperti ini, rezim dengan mudah mengontrol gerak partisipasi warga dan memastikan oposisi warga tidak akan tumbuh. Upaya warga untuk membentuk organisasi alternatif akan dihantam dengan berbagai cara mulai dari label “organisasi tanpa bentuk” hingga penangkapan dan penculikan pegiatnya seperti yang dialami sekelompok anak muda yang mencoba mendirikan pertain alternatif bernama Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Pada ranah ekonomi, rezim orde baru memprioritaskan pembagian kue pembangunan kepada kroni-kroninya. Keluarga-kerabat presiden serta sekutu-sekutunya leluasa memonopoli lapak-lapak bisnis strategis. Putra-putri presiden dengan leluasa menikmati akses khusus untuk menguasai ragam sektor bisnis strategis, mulai dari pengelolaan jalan tol, penjualan cengkeh, hingga proyek mobil nasional. Sementara akses warga terhadap sumberdaya ekonomi dan ruang hidup dibatasi.

Akademisi studi perkotaan, Tommy Firman (1999), mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta menjelang krisis ekonomi berada dalam kondisi penuh di mana banyak modal diinvestasikan di Jakarta, diikuti dengan pertumbuhan sektor property di Jakarta dan kota penyangga (Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi serta meningkatnya arus urbanisasi di Indonesia. Firman merangkum data Badan Pusat Statistik (BPS, 1996) tentang meningkatnya jumlah urbanisasi di Indonesia 22,3 % pada tahun 1980 menjadi 35,9% pada 1990, yang menunjukkan bahwa pada saat itu penduduk dari desa banyak merantau untuk mencari kerja di kota-kota besar.

Selain itu konsentrasi modal banyak berpusar di Jakarta, Firman (1999) merangkum data bahwa hampir setengah dari investasi modal (di luar investasi minyak bumi dan gas) dari investor lokal dan internasional berada di Jakarta. Selain itu perdagangan saham juga meningkat di Bursa Efek Jakarta. Pada akhir 1988 hanya ada 24 perusahaan yang tercatat di pasar bursa kemudia meningkat menjadi 163 perusahaan di tahun 1993 dengan peningkatan kapitalisasi pasar dari Rp 0.48 triliun menjadi 40 triliun pada periode tersebut (Dikutip dari Sjahrir, 1992 dan Chia dkk, 1993).

Meski pertumbuhan ekonomi Jakarta meningkat pesat namun kota dibangun dengan cara meminggirkan warga miskin dengan menggusur mereka dari ruang hidup dan ekonomi mereka atas nama pembangunan. Penggusuran dan perampasan tanah tidak hanya membuat warga kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan pekerjaan. Karena tempat usaha mereka mulai dari sawah-ladang hingga kios dagang turut serta digusur.

Kebuntuan gerak rakyat dalam ranah politik dan ekonomi mulai diekspresikan dalam gerak perlawanan. Mereka mulai berani untuk berserikat dan berorganisasi tanpa perlu ikut dalam organisasi yang dikontrol pemerintah. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi mulai banyak terjadi. Hal ini terlihat dari data pemogokan yang mulai meningkat sejak pertengahan 1980-an hingga pertengahan 1990-an, diikuti dengan demonstrasi mahasiswa yang semakin menguat pada tahun 1998. Perlawanan rakyat buruh dan mahasiswa yang menguat di ujung era orde baru kemudian diiringi dengan kerusuhan politis yang memiliki pola serupa yang pernah terjadi sebelumnya, kali ini dalam skala yang lebih luas dan besar.

Refleksi: Rakyat adalah Korban (Bukan Penjarah/Perusuh)

Ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa kerusuhan mei 1998. Pertama, kerusuhan mei 1998 adalah kerusuhan khas yang terjadi ketika perlawanan rakyat sedang menguat. Sebelum kerusuhan Mei 1998, pola ini sudah pernah terjadi ketika peristiwa Malari (1974) dan penyerbuan kantor PDI terjadi (1996). Temuan dari TGPF juga menguatkan bukti bahwa kerusuhan 1998 bukanlah kerusuhan spontan yang dilakukan oleh warga setempat yang frustrasi dengan krisis ekonomi tapi dimulai oleh provokasi orang luar tak dikenal yang terlatih dan terorganisir.

Kedua, sentimen Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) rentan dijadikan bahan provokasi untuk memicu kerusuhan. Pada kerusuhan mei 1998, sentimen anti warga etnis Tionghoa dengan efektif menjadi salah satu bahan provokasi untuk melakukan penjarahan aset yang mereka miliki dan penyerangan terhadap mereka. Meskipun mereka juga pihak dipinggirkan dan mengalami penindasan oleh rezim orde baru. Mulai dari pembatasan tidak boleh berpolitik praktis hingga menjalankan aktivitas kebudayaan.

Ketiga, kerusuhan pada akhirnya membuat warga menjadi korban karena mereka menjadi pihak yang diprovokasi untuk dipersalahkan sebagai pelaku penjarahan dalam kerusuhan. Ironisnya mereka juga lah yang mengalami kerugian terbesar mulai dari kerugian materiil akibat kehilangan pekerjaan dan tempat usaha hingga trauma dan derita akibat keluarga yang tewas saat kerusuhan atau mengalami penyerangan seksual.

Terlebih lagi perekonomian sedang sulit akibat krisis ekonomi yang menambah beban hidup menjadi lebih susah. Kerusuhan mei 1998 perlu dipahami sebagai pola kerusuhan yang berulang karena terjadi pada saat perlawanan rakyat menguat. Selain itu kerusuhan kota selalu berupaya untuk memprovokasi warga untuk turut serta menjadi pelaku kerusuhan yang pada akhirnya warga juga yang menjadi korban yang paling dirugikan.

Sekali pun telah ada investigasi terkait Kerusuhan Mei 1998 yang dibuat TGPF 20 tahun yang lalu namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban negara secara hukum atas pelanggaran dan pembiaran tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kasus ini seperti menguap bersamaan dengan kompromi-kompromi politik lainnya yang melemahkan perjuangan Reformasi 20 tahun ini. Akibatnya kita warga negara/rakyat tidak pernah tuntas mengambil pelajaran dari kerusuhan yang terorganisir dan dengan pola serupa yang telah sering terjadi sebelumnya. Negara tidak memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya kerusuhan terorganisir dan membiarkannya menjadi seolah masalah rakyat semata.

Perlu diingat belum ada keadilan bagi para keluarga korban yang gugur di berbagai kota – dan masih sering dituduh perusuh/penjarah. Namun yang lebih ironis lagi provokasi Rasial/SARA pun tidak pernah tuntas dibasmi sehingga masih kerap muncul dan dipergunakan hingga saat ini.

Sumber Referensi

Firman, Tommy. “From Global City to City of Crisis: Jakarta Metropolitan Region Under Economic Turnmoil”. Habitat International Vol 23 No 4. Hlm 447-466. 1999.

Firman, “Tommy. Indonesian Cities Under Krismon”. Cities Vol 16, No 2, Hlm 69-82. 1999

Tadie, Jerome. Wilayah Kekerasan di Jakarta. Depok: Masup Jakarta. 2009

Herlina, Apong. Workers Conditions in Indonesia. Ringkasan presentasi pada Public Hearing On The Social Clause: Human Rights Promotion Or Protectionism? Brussels, 17 and 18 Juni 1997. Diperoleh dari http://www.europarl.europa.eu/hearings/19970617/droi/doc5_en.htm

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998.

Laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaaan. Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 Lampiran. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan. 1999.

LEAVE A REPLY