Perjuangkan PKH dan Rastra untuk Orang Miskin, SPRI Bentuk Posko Pengaduan

Sekjen SPRI Dika memimpin rapat sosialisasi pengaduan bantuan sosial di sebuah kampung di Jakarta Timur Sabtu, (20/01)

Pemerintahan Jokowi tengah menggulirkan program untuk mengurangi angka kemiskinan. Program yang menjadi andalan pemerintah saat ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra), selain Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Terhadap program PKH dan RASTRA setidaknya dianggarkan dana sebesar Rp 21 triliun. Adapun penerima PKH ditetapkan sebanyak 10 Juta keluarga sangat miskin, dan penerima Beras Sejahtera (Rastra) sebanyak 15,5 Juta keluarga miskin dan sangat miskin.

Sebagai organisasi yang setia memperjuangkan hak-hak rakyat miskin Indonesia, SPRI berkepentingan memastikan agar program PKH dan RASTRA dapat berjalan sesuai tujuan. Untuk itu, SPRI tengah melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH dan Rastra di lima provinsi yaitu; Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Ketua umum SPRI Marlo Sitompul menyatakan bahwa kegiatan SPRI mengawal dan mengontrol program PKH dan Rastra merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak rakyat miskin Indonesia. “SPRI hendak memastikan agar warga miskin betul-betul dapat menikmati program PKH- Rastra,” ujar Marlo.

Menurutnya yang menjadi fokus perhatian SPRI adalah data dan informasi mengenai penerima program, manfaat program, mekanisme penyaluran, sumber informasi program dan mekanisme pengaduan jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan.

Berdasarkan laporan warga di beberapa kota/kabupaten kepada SPRI, ditemukan banyak penerima PKH dan Rastra yang tidak sesuai kriteria (baca: tidak miskin). “Banyak warga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima PKH dan Rastra,” lanjut Marlo. Hal ini menurut Marlo menunjukan ketidakakuratan data yang digunakan Kementrian Sosial (Kemensos).

Untuk itu SPRI menuntut adanya perbaikan data. Ketua Umum SPRI menginstruksikan kepada kader SPRI di seluruh Indonesia untuk secara aktif melakukan pengawasan pada saat penyaluran PKH dan Rastra. Seluruh kader diperintahkan untuk mendata dan mencatat masalah-masalah yang terjadi saat penyaluran PKH-RASTRA.

Suasana sosialisasi posko pengaduan di sebuah kampung di Bogor, Minggu (21/01)
Suasana sosialisasi posko pengaduan di sebuah kampung di Bogor, Minggu (21/01)

Saat ini, cabang kepengurusan SPRI telah bergerak membuka posko pengaduan dan mengadakan kegiatan penyuluhan di kampung-kampung. Posko pengaduan itu tersebar di Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pulau Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kabupaten Brebes.

Di Jakarta, SPRI telah melakukan audiensi dengan Kementrian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Jakarta. Sementara di Kabupaten Pandeglang audiensi dengan Dinas Sosial telah diagendakan. SPRI Kabupaten Bogor berencana akan mengadakan audiensi dengan Dinas Sosial pada Selasa, 23 Januari 2018, menyusul kemudian di Kota Bogor pada Kamis, 25 Januari 2018.

Kontributor: Dika Muhammad (Sekretaris Jenderal SPRI)

LEAVE A REPLY