Laksanakan Reforma Agraria Sejati

KOALISI PERJUANGAN RAKYAT (KOPRA)

Hari Tani Nasional adalah hari yang bersejarah bagi Rakyat Indonesia, dimana manusia yang hidup bergantung kepada hasil Bumi,Air, Laut dan segala isinya bergembira saat 15 tahun merdeka Indonesia barulah lahir satu payung Hukum yang mengatur segala bentuk yang berkaitan dengan Bumi, Air dan seisinya, Yaitu Undang-Undang Dasar Pokok Agraria. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka para petani yang menggantungkan hidupnya kepada Tanah dan Laut. Pada hari itu telah lahir satu produk hukum Indonesia yang benar-benar berpihak kepada Petani, tanggal 24 September 1960 lahirlah Undang-Undang nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

Sederhananya, UUPA lahir sebagai antitesis atas kepemilikan tanah yang tersentral dan berpusat pada segelintir orang atau golongan. Bila ditarik mundur kebelakang, UUPA ini pula hadir untuk menggantikan kebijakan-kebijakan mengenai pertanahan yang ditinggalkan kolonial Belanda, misalnya Agraris Wet yang terbit pada 1870. Berbagai kebijakan kolonial tersebut sangat tidak menguntungkan mayoritas masyarakat Indonesia, Khususnya Petani.

Namun, sampai hari ini kita masih saja belum merasakan kenikmatan dari Undang-Undang Pokok Agraria ini, dimana kita tahu bersama di Indonesia masih saja terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang kemudian membuat mayoritas rakyat Indonesia, khususnya petani termiskinkan.

1% warga Indonesia menguasai hampir 90% lahan-lahan di Indonesia. Di Kabupaten Banggai, tempat kita tinggal dan hidup bersama ini juga terdapat begitu banyak problem ketimpangan Agraria yang belum bisa diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah dari masa ke masa. contohnya Luas hutan kita di Kab.Banggai 80% telah dikuasai oleh korporasi yang mengakibatkan rakyat tersingkirkan dari lumbung kearifan lokal dan sumber daya hutan, lahan-lahan produktif kurang lebih 85% telah di okupasi oleh Pemilik Modal, yang kemudian berdampak banyaknya petani yang mau tidak mau harus menyewa lahan dan bahkan terpaksa banting stir ke mata pencaharian yang lain.

Korporasi Perkebunan sawit, perkebunan Kelapa, tambak, Tambang Mineral/batubara/Migas dan Korporasi Pengelola Hutan Kayu (HPH) dengan paksa mengambil/merampas lahan-lahan produktif petani, dominasi penguasaan lahan oleh korporasi di tanah babasal ini telah menyingkirkan rakyat Banggai dari akses lahan sebagai sumber penghidupan. Jangan heran, data BPS menyebutkan ada 33 ribuan warga yang dikategorikan miskin saat ini dengan standarisasi pengeluaran setiap individu 410 ribu/bulan. Situasi ini tidak hanya menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan, tetapi juga mengancam ketersediaan pangan dimasyarakat Kab.Banggai yang ujungnya mengakibatkan mahalnya harga Beras dan Bahan-bahan pokok lainnya.

Menjawab berbagai macam problem agraria tersebut, maka kami atas nama KOALISI PERJUANGAN RAKYAT (KOPRA) menyatakan dengan tegas kepada Pemerintah agar segera menjalankan tuntutan kami, yaitu :

TUNTUTAN

  1. LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI, ATAS DASAR UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 THN 1960.
  2. KEMBALIKAN TANAH RAKYAT LONGGOLIAN
  3. KEMBALIKAN TANAH RAKYAT BUALEMO.
  4. BERIKAN HAK-HAK BURUH PERKEBUNAN SAWIT
  5. KEMBALIKAN LAHAN-LAHAN PETANI PLASMA DESA SUKAMAJU.
  6. CABUT IZIN PERTAMBANGAN PT.BALANTAK SIRTU UTAMA
  7. CABUT IZIN HGU PT.SARITAMA ABADI.
  8. CABUT IZIN PERKEBUNAN DAN HGU PT.TOBELOMBANG
  9. CABUT IZIN PERKEBUNAN DAN HGU PT.KLS
  10. CABUT IZI PERKEBUNAN DAN HGU ANAK PERUSAHAAN KENCANA GRUB.
  11. CABUT IZIZ HPH PT.SETYA GUNA SULAJAYA DAN PT.DAHATAMA ADIKARYA.
  12. STOP PERAMPASAN TANAH-TANAH RAKYAT DAN PENJARAKAN PERAMPAS TANAH PETANI.
  13. CABUT IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, HGU, TAMBANG DAN HPH DI KAB.BANGGAI.
  14. BERIKAN TANAH GARAPAN UNTUK PETANI DAN KELUARGANYA.
  15. BERIKAN JAMINAN SOSIAL TRANSFORMATIF UNTUK RAKYAT.
  16. REALISASIKAN PERDA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.
  17. STOP KRIMINALISASI RAKYAT DAN AKTIVIS PEJUANG GERAKAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN.
  18. GRATISKAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK PETANI SAMPAI JENJANG PERGURUAN TINGGI.
  19. BERIKAN KESEHATAN GRATIS UNTUK RAKYAT, PETANI, BURUH PERKEBUNAN DAN KELUARGANYA.
  20. STOP PENDANAAN/PIMJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PERAMPAS TANAH-TANAH RAKYAT DAN PELANGGAR HUKUM.

WujudKan
REFORMA AGRARIA SEJATI
STOP!
PERAMPASAN TANAH RAKYAT

LEAVE A REPLY