KMK dan Revolusi yang Belum Selesai: Refleksi 20 Tahun Reformasi

Marlo Sitompul
Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)

Tugas kaum miskin perkotaan (KMK) bukan meratapi keadaan, tapi mengubahnya.

Orang ramai menyebutnya sebagai reformasi, tapi sebenarnya adalah revolusi demokratik. Tugas revolusi demokratik adalah menjebol benteng otoriterisme Orde Baru; sebuah situasi dimana kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul digembok rapat-rapat oleh penguasa. Sudah umum diketahui, rezim kapitalis militeristik pimpinan Suharto saat itu memenjarakan demokrasi. Oleh sebab itu, tidak ada ruang bagi rakyat untuk menyuarakan kehendaknya. Partai politik, Pemilu, DPR/MPR hanya badut-badut kekuasaan. Tahun 1998 mahasiswa-rakyat bersatu berhasil menjebol tembok otoriterisme tersebut. Hasilnya, rezim Suharto terguling. Revolusi demokratik menemukan momentumnya.

Salah satu elemen rakyat yang terlibat dalam penjebolan dan penggulingan rezim Suharto adalah KMK. Elemen sosial yang dalam tradisi Marxisme kadang disebut sebagai lumpenprotariat ini heterogen (beranekaragam) dalam pekerjaan tetapi homogen (seragam) posisinya dalam kapitalisme: tertindas. Pekerjaan mereka macam-macam, dari sopir, pelacur hingga tukang copet. Mereka tidak bekerja tetap sebagaimana kaum proletariat, tetapi ikut tergilas oleh kuasa modal. Posisi inilah yang membuat KMK memiliki elemen revolusioner. Elemen inilah yang muncul ke permukaan ketika revolusi demokratik 1998 – tapi cenderung dipinggirkan dalam sejarah reformasi.

Proses perlawanan KMK sebetulnya tidak muncul tiba-tiba. KMK sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap rezim Orde Baru dalam Peristiwa 27 Juli 1996. Penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro oleh militer menimbulkan amarah rakyat. Kaum miskin perkotaan yang berada di sekitar tempat itu (Salemba, Senen, Jatinegara) ikut melawan militer. Situasi Jakarta pun memanas. Benih perlawanan ini terus membesar. Menjelang Pemilu 1997, terbentuk aliansi Mega-Bintang-Rakyat. Sebagian besar KMK yang bergabung dalam barisan pendukung Mega dan PPP, bergabung dengan KMK yang tidak bergabung dengan partai politik, bersatu dalam kampanye. Dalam sejarahnya, inilah mobilisasi KMK terbesar sehingga memenuhi jalanan Jakarta. Dan, puncak perlawan KMK terjadi pada tahun 1998.

Menuntaskan Revolusi Demokratik

Perlawanan apapun bila tak terorganisir tidak akan bermanfaat bagi perubahan sosial. Sebetulnya proses pengorganisasian KMK ini lah yang sangat dibutuhkan setelah tumbangnya kediktatoran Suharto. Wadah/organisasi diperlukan agar perlawanan menjadi sistematis menuju dan mempertahankan revolusi demokratik.

Perlu digarisbawahi bahwa watak KMK tidak hanya revolusioner, tetapi juga reaksioner. Misalnya pada tahun 1998, watak reaksioner KMK diperlihatkan dalam keterlibatan sejumlah massa KMK yang terprovokasi terlibat kerusuhan bernuansa rasial. Organisasi KMK yang revolusioner juga dibutuhkan untuk menandingi organisasi KMK yang reaksioner semacam Pemuda Pancasila yang justru mendukung kelas modal dan rezim otoriter. Kondisi-kondisi tersebut lah yang membuat organisasi revolusioner buat KMK diperlukan.

Revolusi Demokratik 1998 telah membuka ruang demokrasi sehingga memungkinkan membangun wadah revolusioner dari KMK. Wadah inilah yang akan melanjutkan menuntaskan revolusi demokratik. Pertanyaannya: kenapa revolusi demokratik harus dilanjutkan?

Setelah 1998, fakta memperlihatkan revolusi demokratik dibajak oleh elit-elit borjuasi yang reaksioner. Mereka adalah penumpang gelap yang menginterupsi proses revolusi demokratik berjalan tuntas. Mereka inilah yang kemudian berkuasa dan menjalankan kekuasaan pro kapitalisme dengan neoliberalismenya. Akibatnya, rakyat tetap sengsara sementara kekayaan alam dikuasi oleh segelintir borjuasi. Sampai saat ini pun program neoliberalisme masih dijalankan, salah satunya pencabutan subsidi kebutuhan pokok rakyat seperti BBM.

Pertanyaan selanjutnya: kenapa elit politik borjuasi bisa membajak revolusi demokratik? Sebab musababnya pasca revolusi demokratik 1998 tidak muncul organisasi revolusioner yang kuat. Akibatnya tidak ada yang memimpin rakyat untuk menuntaskan revolusi demokratik. Yang muncul kemudian adalah partai-partai borjuasi yang memanipulasi kesadaran rakyat bahwa perubahan bisa diselesaikan di kotak suara/Pemilu. Energi perlawanan rakyat dimoderasi/ditumpulkan agar tidak lagi menempuh jalan revolusioner tetapi menempuh jalan parlementer.

Sebetulnya jalan parlementer bisa digunakan untuk mendorong energi revolusioner. Syaratnya ketika ada partai revolusioner masuk dalam parlemen. Wakil-wakil revolusioner dalam parlemen bersinergi dengan gerakan revolusioner di luar parlemen. Artinya ada sinergi gerak antara perjuangan parlementer dan ekstra parlementer. Namun hal ini tidak terjadi karena tidak ada partai revolusioner dalam parlemen.

Aktivis-aktivis 1998 yang masuk partai borjuasi dan kemudian menjadi anggota parlemen, justru kehilangan watak revolusionernya. Mereka memenjarakan diri dalam partai borjuasi sehingga terbungkam suaranya. Sehingga yang ada mereka seolah hidup dan mati demi mendukung program-program partai borjuasi yang merugikan rakyat. Dengan kata lain, para aktivis tersebut menjadi lebih menyuarakan kepentingan borjuasi. Sekali lagi menjadi jelas dalam kondisi seperti ini diperlukan organisasi rakyat yang revolusioner (termasuk organisasi KMK) agar tidak terus terjebak dan mudah dibuat bungkam oleh partai-partai borjuasi.

Tugas Mendesak

Agar organisasi revolusioner ini membesar sehingga bisa merebut kekuasaan dari elit-elit borjuasi, maka diperlukan langkah-langkah. Pertama, organisasi tersebut mesti memiliki struktur yang luas, dari nasional sampai kampung-kampung. Ini untuk mengimbangi struktur partai-partai borjuis. Perluasan struktur ini dimungkinkan bila ada kaderisasi yang baik sehingga mampu menghasilkan kader yang sanggup ditempatkan di mana saja.

Kedua, menggalang front nasional karena tidak mungkin perjuangan bisa dilakukan seorang diri. Maka diperlukan persatuan dengan organisasi-organisasi revolusioner yang lain. Dengan adanya persatuan ini maka potensi revolusioner akan semakin besar.

Ketiga, melakukan aksi menuntut secara reguler. Aksi menuntut dilakukan untuk merespon problem-problem yang dihadapi rakyat. Mulai persoalan sehari-hari hingga persoalan nasional. Fungsi aksi,selain memaksa kekuasaan menjalankan program pro rakyat, juga melatih aktivitas revolusioner; bahwa perubahan hanya bisa dilakukan oleh aksi massa yang terorganisir.

Bila ketiga hal utama ini sungguh-sungguh dilakukan maka organisasi revolusioner yang besar dan kuat akan dapat hadir untuk menuntaskan revolusi demokratik yang telah dimulai 20 tahun yang lalu.

LEAVE A REPLY