Bangun Industri Pertanian Berbasis Kerakyatan

Pernyataan Sikap Aliansi Gerakan Rakyat Tolitoli

“Bangun Industri Pertanian Berbasis Kerakyatan”

Petani adalah Pahlawan tanpa tanda jasa. Karenanya momentum HTN (Hari Tani Nasional) yang jatuh pada tanggal 24 September, harus diperingati. Tahun 2018 menjadi tahun ke 58 sejak di tetapkannya HTN pada tahun 1960, yang ditandai dengan lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya dikenal dengan UUPA. Alasannya UUPA menjadi hari pertanian adalah karena salah satu isi UUPA mengatur tentang ketetapan hukum bagi pelaksanaan redistribusi tanah pertanian (reforma agraria). Ditetapkan kelahiran UUPA sebagai HTN dengan pemikiran bahwa tanpa peletakan dasar keadilan bagi petani untuk menguasai sumber agraria, seperti tanah, air, dan kekayaan alam, mustahil ada kedaulatan petani.

Meski sudah 58 tahun HTN diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada para petani, namun tetap saja, kesejahteraan masih menjadi mimpi bagi para petani diseluruh Indonesia. Padahal Indonesia menyandang status Negara agraris karena luasnya kawasan agraria. Demgan potensi yang dimiliki, seharusnya pemerintah mampu mendorong terwujudnya industrialisasi nasional dengan sektor pertanian sebagai basis penyokong utama.

Yang terjadi justru konflik dan krisis pertanian, khususnya di Kabupaten Tolitoli, tidak tersediannya sumber pengairan bagi persawaahan rakyat menyebabkan kekeringan dihampir seluruh area persawahan yang ada di Kabupaten Tolitoli. Di Kecamatan Galang, sejak 2017 petani sudah tidak lagi menggarap sawah dikarenakan robohnya bendungan yang menjadi sumber pengairan, sementara pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut hanya menyampaikan janji-janji perbaikan bendungan. Padahal, “janji” bukanlah solusi bagi petani.

Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Ogodeide dan Basidondo, kekeringan melanda persawahan petani. Praktis petani di kecamatan tersebut dapat menggarap sawah hanya dimusim penghujan, karena system pengairan yang digunakan adalah system tada hujan. Bisa dipastikan jika dalam masa perawatan padi tidak turun hujun, maka yang terjadi adalah gagal panen, kerugian pun sepenuhnya menjadi tanggungan petani. Satu-satunya harapan para petani di kecamatan tersebut adalah adanya wacana pembangunan bendungan (sumber pengairan) di kecamatan Lampasio. Harapannya pembangunan bendungan (sumber pengairan) di kecamatan Lampasio, mampu mengairi hingga ke persawahan mereka (Ogodeide dan Basidondo).

Namun, dari hasil investigasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa pembangunan bendungan (sumber pengairan) di kecamatan Lampasio hanya mencakup area persawahan yang ada di Kecamatan Lampasio. Adapun proyek pembanunan yang ditenderkan pada tahun 2017 dan dimenangkan oleh PT. Brantas tersebut, sampai hari ini belum terlaksana. Dikarenakan adanya dugaan belum selesainya ganti rugi pembebasan lahan milik masyarakat setempat.

Berbeda lagi dengan yang terjadi di Kecamatan Dondo, tepatnya di Desa Malulu. Sumber-sumber pertanian justru terancam oleh aktivitas tambang galian C illegal. Aktivitas ini sangat mengancam areal irigasi masyarakat yang digunakan untuk mengairi lahan persawahan. Meski aktivitas pertambangan tersebut telah dihentikan, namun sangat aneh, tidak ada satu pun oknum yang menjalankan aktivitas tersebut yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini pun telah disikapi oleh Pemuda Dondo yang menggelar aksi di Polda Sulawesi tengah dengan mengatas anamakan Aliansi Pemuda Dondo (17/09/ 2018), yang menuntut agar diselesaikan proses hukum terhadap para pelaku ativitas tambang galian C illegal, dan mendesak Dinas ESDM Provinsi agar tidak mengeluarkan izin pertambangan di Desa Malulu.

Dari berbagai macam persoalan yang terjadi di sektor pertanian yang ada di Kabupaten Tolitoli, dengan ini kami atas nama Aliansi Gerakan Rakyat Tolitoli menyatakan sepultura (10 Tuntutan Rakyat):

  1. Tuntaskan Kasus Tambang Galian C Ilegal di Desa Malulu,
  2. Tangkap dan Adili Aktor Tambang Galian C Ilegal di Desa Malulu,
  3. Cegah Dinas ESDM Provinsi Agar Tidak Mengeluarkan Izin Pertambangan Galian C di Desa Malulu,
  4. Bangun Sumber Pengairan untuk Persawahan di Kabupaten Tolitoli,
  5. Tuntaskaan Ganti Rugi Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Irigasi di Kecamatan Lampasio,
  6. Lawan Perampasan Lahan Oleh Korporasi Perkebunan Sawit,
  7. Lawan Tengkulak yang Mengeksploitasi Petani
  8. Stabilisasi Harga Hasil Pertanian,
  9. Hentikan Politik Upah Murah Terhadap Buruh Tani, dan
  10. Hentikan Kriminalisasi Aktivis yang Membela Petani.

Tolitoli, 23 September 2018

Eryatmo
Kordinator Lapangan

LEAVE A REPLY