Agama Dalam Lingkaran Kapitalisme

Sumber Foto : Tirto.id https://tirto.id/update-korban-bom-gereja-surabaya-11-tewas-dan-41-luka-luka-cKmk

Freddyanto Onora
Anggota PRP Komite Kota Palu

Baru-baru ini, Indonesia digemparkan oleh serangkaian ledakan bom pada 3 titik di Kota Surabaya, yaitu Gereja GKI Diponegoro, Gereja Santa Maria Tak Bercela, dan Gereja GPPS Jemaat Sawahan.

Minggu (13/5/2018) pagi, korban bertambah. Seperti dilansir oleh media Tirto.id, polda Jatim menyatakan serangan bom di tiga gereja tersebut kini telah menewaskan 11 orang dan melukai 41 korban. Ketiga bom ini meledak pada pagi hari dan selang waktunya tidak terlalu jauh. Kemungkinan besar rangkaian serangan bom ini sudah terencana. Peristiwa ini membuat masyarakat menjadi terkejut, sebab beberapa hari sebelumnya, pada Selasa Malam (8/5/2018), terjadi juga peristiwa kerusuhan di MAKO Brimob Kelapa Dua yang para pelakunya adalah para terpidana kasus terorisme.

Pemerintah menjadi tidak berkutik oleh aksi-aksi terorisme seperti ini. Ketahanan negara melemah dan rakyat tidak bisa mendapatkan kepastian, keamanan dan ketentraman dari negara. Berbagai status netizen bermunculan di sosial media seperti mengutuk, mengecam dan mempersoalkan moral serta nilai-nilai keagamaan para pelaku. Jelas sangat keliru jika menitikberatkan persoalan ini hanya pada argumentasi yang merujuk ke agama, sebab 8 Tahun lalu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) telah dibentuk dengan tugas-tugas memulihkan orang-orang yang sudah terpapar dan terindikasi paham radikal (deradikalisasi) dengan memberikan bimbingan khusus tentang nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, toleransi, dll. Namun, BNPT telah gagal meyakinkan rakyat bahwa lembaga ini dapat menghilangkan terorisme dari Bumi Pertiwi. Begitupun, argumentasi bahwa moral dan nilai-nilai keagamaan adalah penyebab manusia melakukan kejahatan juga luntur dengan sendirinya.

“Program deradikalisasi itu gagal. Meskipun enggak gagal total, tapi secara umum itu gagal,” kata peneliti terorisme dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh Al Chaidar kepada Tirto.id, Jumat (11/5).

Gerakan deradikalisasi sejak dini juga dilakukan lewat lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus, SMA, SMP dan SD. Salah satunya di Universitas Tadulako dengan lahirnya PUSBANG DEPSA untuk mengantisipasi paham radikal sejak dini. Program ini memakan biaya tidak sedikit setiap melakukan workshop, seminar dan mentoring bagi mahasiswa. Alih-alih berhasil, antisipasi dengan mengacu pada nilai moral dan keagamaan tidak mempan. Terbukti dengan terus terjadinya sederet peristiwa teror di tanah air.

Lalu apa penyebab dari rentetan peristiwa piluh ini? Pertama,kondisi Indonesia dari segi kesejahteraan semakin hari semakin merosot di balik gencarnya pemberitaan media dan kampanye pemerintah akan investasi masuk dan pinjaman luar negeri. Pertumbuhan ekonomi memang terjadi namun hanya pada skala makro, sedangkan pada skala mikro rakyat rentan kelaparan dan jatuh miskin akibat rendahnya daya beli dan monopoli korporasi atas SDA (Sumber Daya Alam) kita.

Kedua, demokratisasi menjadi sebuah dagelan di negeri ini. Sejak melakukan transisi dari masa Orde Baru ke reformasi, Indonesia gagap dalam melaksanakan mandat rakyat tersebut baik lewat bilik-bilik PEMILU maupun berpendapat di depan umum. Seperti kita ketahui bersama, aksi menyampaikan pendapat di depan umum seperti menjadi virus yang harus diobati negara dengan represi dan segala macam pembungkaman. Ada peristiwa Kulon Progo, Kendeng, May Day 2018, Tanjung Sari, dan pembungkaman aspirasi yang terjadi pada salah satu lembaga pendidikan di Sulawesi Tengah (Lihat video reportase pers mahasiswa Silo Langi UNTAD: https://www.youtube.com/watch?v=HmQ9j2gLpn4&t=242s)

Ketiga, kondisi pendidikan kita yang tidak humanis dan tidak mengajarkan rakyat untuk berpikir kritis, sehingga pelaku akan berpikir dua kali jika diajak untuk melakukan aksi “BOM Bunuh Diri” tersebut. Mahalnya biaya pendidikan dan situasi kesejahteraan rakyat yang merosot menimbulkan polemik yang terus berulang. Akibatnya, banyak pemuda dan anak-anak di negeri kita yang tidak sekolah dan putus sekolah. Artinya cita-cita “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” pada UU 1945 alinea ke- 4 , dimana negara akan menciptakan manusia yang berpikir, kritis, logis dan berpengetahuan sehingga memajukan peradaban Indonesia hanya menjadi omong kosong, sebab yang bisa mengakses pendidikan hanyalah anak-anak dari kelompok borjuasi dan elitis teknokrat kita.

Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah yang harus kita lakukan sebagai satu kesatuan bangsa dan tanah air adalah menyatakan sikap tegas untuk menolak sistem kapitalisme yang terus menggerogoti SDA dan demokrasi kita. Jika negara masih terus mempraktikkan sistem ini, maka peristiwa Terorisme dan Kriminalitas lainnya akan terus terjadi seiring dengan kontradikasi petani, buruh, dan nelayan yang dieksploitasi dan tersingkir dari ruang hidupnya akibat ekspansi modal dan kerakusan para elit negara. Kita harus menghentikan segera semua omong kosong yang menuding bahwa problem saat ini adalah akibat moral dan nilai-nilai keagamaan, sebab pendidikan kewarganegaraan sudah ada sejak kita masih sekolah di bangku SD dan ceramah tentang nilai-nilai keagamaan terus dikumandangkan di seluruh Nusantara sejak kita lahir. Ada 336.866 (Data BPS 2010) tempat ibadah yang eksis di Indonesia dari 6 agama yang diakui pemerintah. Itu sangat lebih dari cukup untuk membuat kita belajar dan paham tentang nilai-nilai keagamaan.

Statistik Populasi Rumah Ibadah di Indonesia

“Demokrasi sungguh suatu sistem yang indah. Engkau boleh memilih pekerjaan yang engkau sukai. Engkau mempunyai hak sama dengan orang-orang lainnya. Dan demokrasi itu membuat aku tak perlu menyembah dan menundukkan kepala pada presiden atau menteri atau paduka-paduka lainnya. Sungguh, ini pun suatu kemenangan demokrasi. Dan engkau boleh berbuat sekehendak hatimu bila saja masih berada dalam lingkungan batas hukum. Tapi kalau engkau tak punya uang, engkau akan lumpuh tak bisa bergerak. Di negara demokrasi engkau boleh membeli barang apapun yang engkau sukai. Tapi kalau engkau tak punya uang engkau hanya boleh menonton barang yang engkau inginkan itu. Ini juga semacam kemenangan demokrasi.”
― Pramoedya Ananta Toer, Bukan Pasar Malam

LEAVE A REPLY