SPRI Mengecam Rumah Sakit Abdul Muluk Atas Pelayanan Buruk & Tidak Manusiawi Kepada Warga Miskin!

PERNYATAAN SIKAP

SERIKAT PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA (SPRI)
MENGECAM RUMAH SAKIT ABDUL MULUK ATAS PELAYANAN BURUK & TIDAK MANUSIAWI KEPADA WARGA MISKIN !

Praktek layanan kesehatan di Provinsi Lampung harus segera dikoreksi dan diperbaiki. Rakyat sebagai penerima manfaat atas hak kesehatan masih saja mendapat pelayanan yang buruk dan tidak manusiawi. Pelayanan kesehatan terhadap warga miskin ternyata tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Beberapa hari yang lalu, rasa Kemanusiaan warga Bandar Lampung seolah sedang dipermainkan oleh RSUAM, oleh karena tidak mampu membayar sewa ambulan, seorang ibu
miskin terpaksa membawa jenaza bayinya menggunakan angkutan umum. Buruknya pelayanan Rumah Sakit kepada warga miskin sudah sering terjadi. Di Jakarta Bayi bernama Debora meninggal oleh karena orang tuanya tak mampu membayar uang sewa ruang ICU, kemudian di Pekan Baru, Rumah Sakit menolak bayi bernama Siti Ar Rahma.

Entah apa yang ada dibenak pikiran para pejabat republik negeri ini. Meski telah berkali-kali rumah sakit telah berlaku buruk kepada rakyat miskin. Sungguh sangat disayangkan tidak ada tindakan tegas dari aparat negera. Haruskah rakyat menggunakan hukumnya sendiri?

Ibu Delpasari Warga Desa Gedung Nyapah, Abung Timur, Lampung Utara telah diperlalukan keji dan tidak manusiawi oleh RSUAM. Sebagai pengguna BPJS Kesehatan seharusnya Ibu Delpasari berhak mendapatkan layanan ambulan gratis. Oleh karena buruk dan boboroknya manajemen RSUAM, seorang oknum supir ambulan meminta sejumlah uang tunai kepada Ibu Delpasari untuk dapat menggunakan ambulan Rumah Sakit.

Perlakuan buruk yang dialami Ibu Delpasari sudah terjadi sejak awal membawa anaknya ke RSUAM. Sebagai warga miskin pengguna BPJS Kesehatan, seharusnya Pemda Lampung
menyediakan ambulan gratis bagi warga miskin. Bukan sebaliknya malah memberatkan warganya dengan tidak menyediakan ambulan gratis. Berbagai peraturan mengenai kesehatan menyatakan bahwa pelayanan ambulan gratis merupakan hak warga miskin.

Berdasarkan fakta tersebut RSUAM diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 Ayat (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : (f ) melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

RSUAM juga telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 36A, ayat (1) menyatakan Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta selama Peserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.

Bahwa atas pelanggaran tersebut, Rumah Sakit Umum Abdul Muluk dapat dikenai sanksi denda dan pencabutan ijin rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut kami menuntut :

  1. Mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan sanksi tegas kepada Rumah Sakit Umum Abdul Muluk oleh karena telah melanggar berbagai peraturan tentang kesehatan.
  2. Mendesak Presiden dan Menteri Kesehatan dan DPR RI untuk meninjau kembali kinerja BPJS Kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut kami mengusulkan agar segera di cabut UU SJSN dan BPJS Kesehatan untuk digantikan dengan UU Sistem Kesehatan yang komprehensif.
  3. Mendesak Gubernur Lampung, dan Bupati Lampung Utara memperbesar anggarakan kesehatan dan mempercepat pembangunan Infrastruktur kesehatan untuk rakyat.
  4. Mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang berbasis pada Jaminan Sosial berbasis hak warga Negara bukan asuransi social berdasar pembayaran iuran.
  5. Mendesak Presiden, Gubernur dan seluruh kepala daerah di Lampung untuk segera menghentikan komersialisasi dan leiberalisasi Kesehatan di Indonesia.

BUBARKAN BPJS KESEHATAN; KESEHATAN GRATIS BUKAN ASURANSI SOSIAL ! PERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT MISKIN INDONESIA !

Bandar Lampung, 21 September 2017

Salam Bela Rakyat

Badri
Ketua SPRI Lampung

Tembusan:
1. Menteri Kesehatan RI
2. Komisi IX DPR RI
3. DPD Provinsi Lampung
4. Gubernur Lampung
5. DPRD Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kepala BPJS Provinsi Lampung
8. Bupati Lampung Utara
9. Komisi Ombusmen Lampung
10. Pimpinan Media Massa
11. LBH Lampung
12. Arsip

LEAVE A REPLY