Sekjen SPRI Dika: Data Pengguna Listrik 900 VA TNP2K Tidak Akurat

Aksi SPRI Menolak Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA
Aksi SPRI Menolak Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA (22/05). Kredit: SPRI

Setelah subsidi BBM dicabut pada akhir tahun 2014, pemerintah kembali mencabut subsidi untuk penggunaan listrik, khususnya 900 Volt Ampere (VA). Pencabutan ini dilakukan secara bertahap, tiga tahap setiap dua bulan mulai dari Januari 2017 hingga Mei bulan ini.

Kebijakan ini dibenarkan oleh pemerintah yang menganggap bahwa pengguna listrik 900 VA masuk pada kategori Rumah Tangga Mampu (RTM). Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sebanyak 18,7 juta dari 22,7 juta pelanggan listrik 900 VA tidak terdaftar dalam data TNP2K.

Dalam kata lain, 18,7 juta itu merupakan pelanggan listrik 900 VA dari kalangan mampu berdasarkan kriteria TNP2K. “900 VA subsidinya dihapus karena dianggap tidak wajib disubsidi oleh pemerintah,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebagaimana dikutip dari Solopos.com.

Faktanya, menurut hasil penelusuran Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), data yang diklaim oleh TNP2K itu tidak akurat. “Di lapangan kami banyak menemukan pengguna 900 VA adalah rumah tangga miskin,” ujar Dika melalui pesan singkat.

Dika mencontohkan, bahwa rata-rata penghuni rumah susun korban kebijakan penggusuran adalah pengguna listrik 900 VA. “Mana ada yang pakai 450 VA. Rata-rata pakai yang 900 VA, bahkan ada yang 1300 VA,” ungkap Sekretaris Jenderal SPRI itu. “Bagi kami, klaim pemerintah terkait pengguna 900 VA yang dianggap kebanyakan berasal dari RTM itu keliru, sehingga merugikan warga miskin yang terdampak.”

Berdasarkan pengalaman SPRI melakukan advokasi kelompok miskin kota di Jakarta, rumah tangga pengguna listrik 900 VA adalah rumah tangga yang terlampau sederhana. “Rumah tangga ini adalah rumah tangga yang harus menyalakan dispenser air panas dan rice cooker secara bergantian. Begitu juga ketika ingin menyalakan pompa air,” papar SPRI dalam pernyataan sikapnya. “Dapat dibayangkan betapa sederhananya keluarga ini dan betapa semakin sulitnya mereka jika harga listrik kembali naik.”

Secara khusus, dampak pencabutan subsidi listrik 900 VA dianggap banyak dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), atau yang umumnya dikenal sebagai sektor perekonomian informal. Sektor UMKM itu sendiri diketahui berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Tercatat kontribusi ekonomi informal itu bahkan mengalami peningkatan dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen.

Di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan formal, banyak masyarakat terlempar pada kegiatan ekonomi informal. Lapisan masyarakat yang bergiat di ekonomi informal itu sendiri banyak ditemukan di kantung-kantung miskin kota yang menjadi wilayah pengorganisiran SPRI. “Padahal di satu sisi UMKM diharapkan pemerintah jadi pendorong ekonomi di tingkat bawah,” lanjut paparan SPRI.

Keberatan atas kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat miskin itu, SPRI melakukan aksi protes di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (Rabu, 22/05). Aksi ini melibatkan sekitar 500 warga miskin penduduk DKI Jakarta.

LEAVE A REPLY