Rusunami dan Tugas Kelas Pekerja

Novri Auliansyah
Anggota PRP Komite Kota Tangerang

Jika kita melihat harga rumah saat ini yang semakin tidak terjangkau lagi oleh kebanyakan rakyat Indonesia—khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya—dan banyaknya media masa yang menulis berita tentang ancaman generasi saat ini yang tidak dapat memiliki rumah, maka menurut hemat penulis, dari tiga kebutuhan pokok manusia (sandang, pangan dan papan), papan adalah kebutuhan yang paling sulit untuk terpenuhi saat ini oleh rakyat pekerja Indonesia.

Beberapa bulan lalu, penulis penah membaca di salah satu surat kabar online terkemuka Indonesia Kompas.com bahwa lima tahun ke depan, generasi milenial [1] yang bekerja dan bermukim di Jakarta terancam tidak bisa membeli dan memiliki rumah.[2] Kemudian ada juga hasil riset yang dilakukan bersama antara portal properti Rumah123.com dan Karir.com bahwa saat ini hanya 17% dari kaum milenial yang mampu membeli rumah tapak sekunder seharga Rp300 juta di Jakarta.[3] Bisa kita bayangkan, betapa parahnya kepemilikan properti di Indonesia yang hanya dikuasai segelintir orang, sampai mengorbankan satu generasi.

Tapi untungnya, dari berbagai berita buruk tersebut, belum lama ini kita memiliki kabar baik. Pemerintahan sekarang sedang rajin membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk buruh yang notabene merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya baru saja diresmikan di Tangerang Selatan bulan April lalu.[4]

Namun, kita jangan terlena dengan solusi tersebut. Pasalnya, di masa lalu solusi seperti ini sudah pernah dijalankan dan terbukti gagal. Alih-alih membangun rusunami untuk MBR, pemasaran dan penjualannya malah salah sasaran, sehingga dimiliki oleh kelas menengah ke atas.

Agar pengalaman pahit di masa lalu tidak terulang lagi, dalam tulisan ini penulis akan mencoba memaparkan tiga hal berikut. Pertama, menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi perang perebutan lahan antara para borjuis rakus melawan kelas pekerja yang memang butuh tempat tinggal. Kedua, bagaimana kelas pekerja harus bisa mengantisipasi tipu daya saran ala motivator kelas menengah dan kapitalis yang memanfaatkan masalah ini agar kelas pekerja dipaksa kerja lebih keras, tapi tidak mendapat apa-apa. Ketiga, tugas kita sebagai kelas pekerja yang notabenenya adalah MBR, untuk mengawal penjualan dan pengelolaan rusunami, sehingga tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Kejahatan borjuis yang rakus properti

Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana terjadinya perang perebutan lahan antara borjuis rakus dengan para pekerja yang butuh tempat tinggal, ada baiknya kita tahu dahulu faktor apa dan bagaimana proses terjadinya kenaikan harga properti yang tajam hanya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Saat penulis menyurvei berbagai web portal properti untuk mencari rumah seharga Rp300 juta seperti riset yang dilakukan Rumah123.com dan Karir.com, penulis tidak menemukan satu rumah pun di Jakarta yang saat ini dijual seharga Rp300 juta. Untuk mendapatkan rumah seharga Rp300 juta, pekerja yang bekerja di Jakarta harus mencari ke daerah pinggiran Jakarta. Itu pun daerah pinggiran yang belum lengkap fasilitasnya dan aksesnya masih sulit dijangkau. Untuk daerah pinggiran yang lengkap fasilitasnya dan mudah diakses dari Jakarta seperti Serpong atau Kranji, sudah sulit menemukan rumah seharga Rp300 juta.

Daerah-daerah pinggiran kota yang jaraknya sangat dekat dengan Jakarta, seperti Serpong, Kranji, Bintara atau Cibubur, saat ini telah banyak berubah dan sangat mahal. Dengan memanfaatkan program pemerintah membangun akses transportasi agar memudahkan pencapaian ke daerah tersebut, para pengembang properti datang ke sana untuk menguasai lahan dan membangun kawasan komersil, perumahan serta berbagai fasilitas umum (rumah sakit, sekolah, pasar modern, dll.). Ditambah lagi, kedatangan para pengembang properti selalu dibarengi dengan timbulnya kejahatan para pengembang properti dan kelas borjuis (kebanyakan generasi yang lahir di tahun 1950-1980) yang rakus terhadap tanah.

Pengembang properti dan kaum borjuis ini sangat paham bahwa tanah adalah bahan mentah. Salah satu komponen yang mendongkrak tingginya biaya produksi rumah adalah ketersediaan lahan mentah.[5] Sehingga, ketika mendengar ada daerah pinggiran yang sedang dalam proses pembangunan infrastruktur, mereka akan segera memborong tanah—atau lebih baik lagi jika sudah jadi rumah—di daerah tersebut. Kelompok ini memborong properti, baik berupa tanah maupun rumah, bukan untuk tempat tinggal, tapi sebagai ajang spekulasi investasi, sebuah alat untuk menimbun kekayaan. Maka tidak aneh jika hari ini kita melihat banyak tanah, rumah atau bangunan komersil (misalnya ruko) yang memang sengaja dibiarkan terlantar oleh pemiliknya. Mereka tidak akan berhenti, terus-menerus berusaha menguasai tanah atau rumah sebanyak-banyaknya, ketika melihat ada peluang untuk berinvestasi mencari keuntungan besar.

Harga pasaran berdasarkan penipuan

Sekarang mari kita lihat Serpong, sebuah daerah pinggiran kota Jakarta yang awalnya merupakan hutan karet. Setelah ada akses tol Kebon Jeruk-Tangerang-Merak yang memudahkan pencapaian dari Jakarta menuju Serpong, masuklah perusahaan-perusahaan properti raksasa membangun berbagai fasilitas. Kemudian para borjuis berbondong-bondong membeli tanah kavling dan rumah-rumah di daerah sana. Setelah fasilitas semakin lengkap dan dibangun lagi akses-akses transportasi baru (seperti tol BSD-Pondok Indah-TB Simatupang), terjadilah peningkatan harga gila-gilaan.

Borjuis pembeli pertama yang membeli rumah di Serpong ketika fasilitas belum lengkap bisa menjual kembali dengan harga mencapai 5 kali lipat kepada borjuis lainnya. Kemudian borjuis pembeli kedua ini memasarkan kembali dengan harga pasaran yang lebih tinggi lagi dan ini terjadi terus menerus.

Harga pasaran tersebut adalah harga yang dibentuk oleh “kongkalingkong” antara produsen dan segelintir konsumen, tergantung pada kebohongan dan penipuan yang mereka lakukan ketika mempromosikannya.[6] Faktor-faktor inilah yang membuat harga rumah semakin mahal, sehingga kaum pekerja atau masyarakat kebanyakan selalu kesulitan mendapatkannya.

Saat ini, metode kejahatan yang sama sedang mereka lakukan di daerah-daerah pinggiran sebelah barat lainnya, seperti Parung Panjang di Bogor dan Maja di Lebak. Dengan cara yang sama, yaitu memanfaatkan kemudahan akses karena adanya Kereta Rangkaian Listrik (KRL)/Commuter Line, para pengembang properti dan kaum borjuis sedang berlomba-lomba menimbun tanah (land bank) di daerah pinggiran tersebut.

Fenomena seperti ini juga pernah terjadi di Eropa pada masa lalu, walau tidak sebrutal di sini. Dalam buku The Housing Question (Masalah Perumahan), Engels pernah menulis kisah bagaimana para pekerja di Eropa harus mengungsi ke pinggiran kota karena tanah dikuasai kaum borjuis. “Perluasan kota-kota besar modern memberikan kepada tanah di seksi-seksi tertentu, teristimewa yang berlokasi di pusat, suatu peningkatan/pertambahan nilai artifisial dan sering luar biasa tingginya.. Bangunan-bangunan dirobohkan dan sebagai gantinya didirikanlah toko-toko, pergudangan-pergudangan, dan bangunan-bangunan umum…. Akibatnya adalah bahwa kaum buruh dipaksa keluar dari pusat kota-kota ke pinggiran-pinggiran.”[7] Di sini bahkan lebih bengis daripada di Eropa masa Engels, bahkan untuk rumah di pinggiran kota pun kaum pekerja tidak mampu memilikinya.

Solusi kekanak-kanakan media borjuis

CMO Karir.com Rizka Septiadi mengatakan, solusi agar bisa memiliki rumah bagi generasi milenial adalah, selain mencari pekerjaan di industri lain yang lebih menarik, bekerja di perusahaan yang memberikan fasilitas atau tunjangan untuk mencicil rumah. Solusi lainnya adalah “harus segera menabung, kurangi pesta dan aktivitas konsumtif. Atau, segeralah menikah agar bisa join income untuk membeli rumah sedini mungkin.”[8]

Bagi buruh pabrik yang gajinya hanya setara UMR atau sedikit di atasnya, solusi seperti ini terdengar hanya seperti bercanda. Pekerjaan dimana perusahaan akan memberikan fasilitas mencicil rumah sangat langka, mungkin juga tidak ada. Sangat jarang ada perusahaan yang memikirkan bagaimana menyejahterakan buruhnya karena tujuan utama kapitalis adalah mendapatkan untung sebesar mungkin, bukan menyejahterakan pekerjanya.

Kemudian solusi lain yang ditawarkan Rizka dalam tulisan tersebut adalah menabung. Kita semua sadar bahwa besarnya kenaikan gaji dibandingkan dengan besarnya kenaikan harga barang-barang di pasar tidak sebanding. Apalagi jika dibandingkan dengan besarnya kenaikan harga tanah, sangat jauh. Menabung juga bukan jalan keluar, karena ketika menabung (walau bersama pasangan), baru 1 tahun menabung harga Down Payment (DP)-nya atau harga rumahnya sudah naik lagi. Ini terlihat seperti anjing mengejar ekor yang tidak pernah berhasil menangkapnya.

Terlebih untuk solusi mengurangi pesta atau aktivitas konsumtif. Jangankan untuk pesta atau aktivitas konsumtif, untuk kebutuhan hidup saja para pekerja harus putar otak supaya gaji cukup.

Solusi rusunami dan tugas kita

Bagi penulis, dengan melihat harga tanah yang semakin tidak terjangkau, langkah pemerintah membangun rusunami lebih terlihat realistis dibandingkan dengan solusi-solusi bijak tidak masuk akal ala kelas menengah. Namun kita harus ingat, seperti yang telah penulis paparkan di atas, ini bukan pertama kalinya pemerintah membangun rusunami. Dan pembangunan rusunami pernah tidak tepat sasaran, dimana rusunami lagi-lagi menjadi ajang investasi kelas menengah dan para borjuis.

Contoh paling mudah kegagalan pemerintah masa lalu membangun rusunami bisa dilihat dari rusunami Kalibata City. Awalnya, Kalibata City dibangun untuk masyarakat tidak mampu. Sekarang, jika pembaca berkunjung ke sana, mencari masyarakat tidak mampu yang menempati rusunami tersebut sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami.

Kesalahan dari program-program masa lalu adalah penjualan yang tidak tepat sasaran, sehingga rusunami sekarang malah dimiliki orang-orang kelas menengah ke atas yang mobil pribadinya lebih dari satu. Lebih parahnya lagi, ketika penulis melakukan observasi ke Kalibata City, bukan hanya lahan parkir yang penuh sesak dengan mobil pribadi, tapi penulis juga menemukan unit-unit di rumah susun ini dijadikan ruang sewa praktik postitusi dan banyak orang asing berkeliaran lalu-lalang di malam hari.

Kasus Kalibata City adalah sebuah pelajaran berharga tentang kebobrokan sebuah sistem, bagaimana jika swasta memegang alih pengelolaan rusunami tanpa ada kontrol dari masyarakat. Bagi swasta, yang penting adalah keuntungan, tidak peduli siapa yang membeli, apakah MBR atau bukan. Hal inilah yang sampai saat ini menjadikan rusunami sebagai obyek investasi untuk disewakan atau dijual kembali.

Kesimpulan dan saran

Dari paparan di atas tentang kejahatan kelas borjuis yang rakus properti dan kasus masa lalu dimana penjualan rusunami tidak tepat sasaran, kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Di akhir tulisan ini, penulis menyarankan agar ketika pemerintah membangun rusunami di lingkungan tempat kaum pekerja melangsungkan hidup, kelas pekerja harus langsung membeli rusun-rusun tersebut, bagaimanapun caranya. Jika jaraknya cukup jauh dan akses ke lokasi tersebut kurang memadai, jangan khawatir karena akses-akses baru akan dibangun mengikuti perkembangan laju penduduk.

Para pekerja juga harus aktif berpartisipasi mengontrol penjualan dan penghuni rusunami. Jika ada kelas menengah atau borjuis yang bukan dari kalangan MBR membeli unit rusunami untuk ajang investasi, para pekerja penghuni rusunami harus berani melaporkan kepada pemerintah agar mereka diusir dari rusun. Pasalnya, rusunami bukan dibangun untuk mereka. Akan lebih baik lagi jika serikat, federasi dan konfederasi pekerja juga ikut berpartisipasi mengontrol dan mengadvokasi kalau ada anggotanya yang dipersulit memiliki unit di rusunami.

Kita harus belajar dari masa lalu untuk memenangkan perang kepentingan melawan para borjuis rakus yang ingin menimbun kekayaan dari properti, agar kejadian-kejadian buruk di masa lalu tidak terulang kembali.

Catatan:

[1] Generasi milenial yang dimaksud adalah mereka yang lahir antara tahun 1981-1994.

[2] “Lima Tahun Lagi, Generasi Milenial Terancam Tidak Bisa Membeli Rumah,” Kompas.com, 14 Desember 2016, http://properti.kompas.com/read/2016/12/14/160706321/lima.tahun.lagi.generasi.milenial.terancam.tidak.bisa.membeli.rumah. Akses terakhir18/05/2017.

[3] “Hanya 17% GenerasiMillenialMampuBeliRumah di Jakarta,” Bisnis.com, 16 Desember 2016, http://properti.bisnis.com/read/20161216/48/612683/hanya-17-generasi-millenial-mampu-beli-rumah-di-jakarta. Akses terakhir18/05/2017.

[4] “Jokowi: Ada 6.000 Unit RusunamiuntukBuruh, Harganya Rp293 Juta,” Okezone.com, 27 April 2017, http://economy.okezone.com/read/2017/04/27/470/1677479/jokowi-ada-6-000-unit-rusunami-untuk-buruh-harganya-rp293-juta. Akses 27/5/2017.

[5] Edy Burmansyah, “Rumah Untuk Generasi Millennial,” Indoprogress, 20 Februari 2017, https://indoprogress.com/2017/02/rumah-untuk-generasi-millennial/.

[6] Edy Burmansyah, “Harga Rumah dan Pasar Oligopoli,” Indoprogress, 27 Maret 2017, https://indoprogress.com/2017/03/harga-rumah-dan-pasar-oligopoli, diakses 22/05/2017.

[7] Frederick Engels, The Housing Question, Foreign Languages Publishing House Moscow, 1955.

[8] “Hanya 17% Generasi Millenial Mampu Beli Rumah di Jakarta,” op. cit.

LEAVE A REPLY