Putu Oka Sukanta: “Seseorang harus menjadi simpatisan partai baru menjadi wartawan”

Rizal Assalam

Jurnalisme adalah pergerakan dan pergerakan adalah jurnalisme, bahwa pemimpin pergerakan lahir dari jurnalis dan juga sebaliknya,” tulis Shiraishi dalam bukunya Zaman Bergerak. Kutipan itu menggambarkan hubungan erat antara jurnalisme dengan pergerakan, terutama dalam kaitannya dengan organisasi politik. Sebagaimana diketahui, organisasi politik tumbuh menjamur pada zaman pergerakan era kolonialisme, mulai dari Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo hingga Partai Nasional Indonesia.

Tradisi yang diistilahkan oleh Dhakidae (1990) dalam disertasinya sebagai jurnalisme politik itu terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Pada perkembangannya, pers berasosiasi, baik secara langsung atau tidak, dengan partai politik. Babak yang dapat diistilahkan sebagai jurnalisme partisan itu ditandai oleh kehadiran surat kabar Pedoman (PSI), Suluh Indonesia (PNI), Abadi (Masyumi), dan Harian Rakyat (PKI). Surat kabar yang terbit ketika itu identik sebagai saluran resmi propaganda partai politik.

Tradisi jurnalisme politik itu direpresi, jika bukan sepenuhnya hilang, sejak Suharto berkuasa. Lewat serangkaian pemberedelan terhadap surat kabar yang kritis, dan hilangnya segmen pers politis, yaitu massa akar rumput politis, akibat politik massa mengambang dan asas tunggal Pancasila, praktis surat kabar tidak lagi berasosiasi dengan partai politik.

Periode Orde Baru itu menandai apa yang diistilahkan oleh Dhakidae sebagai the fall of political journalism. Pada babak baru itu, ideologi ‘profesional’ melekat dalam pikiran para punggawa pers—jurnalis. Independensi dari kepentingan politik merupakan prinsip yang dipegang dalam ideologi profesional. Segala bentuk hubungan dengan partai politik dicurigai sebagai pelanggaran terhadap prinsip independensi.

Dalam konteks ini, tuturan Putu Oka Sukanta mengenai Harian Rakjat menjadi relevan. Sukanta yang mendirikan Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan (2005), sempat mengalami masa-masa pers partisan bersama Martin Aleida dan Amarzan Lubis. Ketika itu—dan hingga saat ini—Sukanta aktif menulis cerpen, puisi, dan novel. Tidak seperti Aleida yang merupakan reporter aktif, Sukanta sebagai wartawan lepas ketika itu membangun kedekatannya dengan Harian Rakyat melalui Lekra.

Ditemui di kediamannya, sekaligus tempat praktek akupunktur di daerah Rawamangun dua tahun lalu, Sukanta bercerita banyak tentang jurnalisme Harian Rakyat. Sukanta bertutur tentang bagaimana para pekerja Harian Rakyat, mulai dari loper koran hingga penulis, terikat dalam satu cita-cita bersama memajukan partainya. Tuturan itu menarik, terutama dengan melihat situasi hari ini di mana banyak jurnalis terkooptasi oleh kepentingan politik pemilik media, seperti yang terlihat vulgar pada Pemilu 2014. Akhir kata, selamat membaca!

Bagaimana aktivitas Bung dalam Harian Rakyat ketika itu?

Perlu diperjelas terlebih dahulu, saya sebetulnya tidak berada dalam Harian Rakyat atau kepengurusan Lekra. Saya penulis, aktivis. Saya wartawan freelance, yang tidak terikat dengan Harian Rakyat di mana saya juga menulis di koran lain, atau siaran di Warta Berita (RRI). Saya lebih banyak menulis tentang sastra. Tulisan saya ada di mana-mana, ada di majalah Merdeka juga. Posisi saya seperti itu.

Bisa diceritakan bagaimana jurnalis di masa Harian Rakyat terbit berasosiasi dengan partai politik?

Bisa dikatakan bahwa wajah jurnalis ketika itu merepresentasikan partai politik tertentu. Bahkan tidak terbatas jurnalisnya saja, tapi juga loper. Loper di daerah tertentu pada umumnya aktivis PKI. Jadi dia tidak berpikir soal duit, tapi bagaimana informasi partai sampai ke anggotanya atau pembaca. Di cerita pendek saya, “Loper Koran” yang terbit di Harian Rakyat Minggu, di situ tergambar relasi dan posisi antara loper koran jaman dulu dengan loper koran sekarang. Loper sekarang ini betul-betul karyawan atau buruh, pekerja, yang dengan mengedarkan koran apapun juga, dia mendapat uang tanpa tanggung jawab moral, yang penting koran sampai ke tangan pelanggan dan uang langganan dibayar.

Loper pada waktu itu adalah anggota atau simpatisan yang punya kepentingan koran itu sampai pada anggota atau pelanggan yang membutuhkan informasi partai. Pelanggan itu pada umumnya anggota atau simpatisan partai. Digaji atau tidak (pekerjaan loper) diposisikan sebagai tugas partai. Setidaknya dia merasa berjasa untuk partai. Kalau sekarang kan tidak.

Bagaimana dengan wartawan? Harus dilihat konteks sejarahnya. Ketika Sukarno, itu era pembebasan rakyat dari kolonialisme. Itu tidak hanya terms, tapi gaya hidup. Sehingga wartawan-wartawan ini juga punya tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan perjuangan partai melalui koran. Saya pikir, jaman dulu susah sekali seseorang menjadi wartawan Harian Rakyat. Paling tidak dia seorang yang berempati terhadap PKI. Sehingga ada proses kaderisasi dan ideologisasi untuk menjadi wartawan.

Pertama kali ada orientasi ideologi, juga partai-partai lain yang mempunyai koran seperti itu. Jadi susah sekali seorang wartawan dari misalnya Duta Masyarakat (kelompok NU), akan pindah ke Warta Bakti (kelompok BAPERKI). Sulit karena harus ada perubahan ideologi, cara pandang seorang wartawan itu.

Artinya, ideologi menjadi filter menyeleksi seorang wartawan tergabung dalam suatu surat kabar?

Ya, saya kira begitu. Sekarang ini pers tidak lagi berbasis ideologi. Ketika seorang wartawan ditanyai pada proses rekrutmen, ada tidak pertanyaan soal ideologi? Apakah ditanya kamu anggota partai ini atau tidak?

Dulu seperti itu?

Dulu secara tidak langsung orang jadi partisan dulu baru jadi wartawan. Tidak bisa wartawan blank terus di sana digodok mejadi anggota partai. Tidak. Dia harus menjadi simpatisan dulu baru menjadi wartawan. Kesan saya seperti itu.

Di awal Bung menyatakan sebagai penulis lepas, bagaimana Bung bisa berhubungan dengan Harian Rakyat?

Saya banyak menulis tentang rakyat dan kehidupannya. Kalau kamu baca posisiku dalam kerja kebudayaan, kamu akan bisa menemukan sebenarnya ideologi saya ini tidak dibangun oleh organisasi atau partai, tapi dibangun oleh (situasi) masyarakat. Karena setiap hari melihat kemiskinan, ketidakadilan, itu yang membangun ideologi sastraku, bukan karena di Lekra. Sehingga Lekra ada atau tidak, ideologiku tetap dibangun dari kehidupan rakyat.

Di mana saja Bung biasanya menulis? Adakah kedekatan khusus dengan Harian Rakyat?

Dulu di Jogja ada Minggu Pagi (PNI), ada majalah Gama dipimpin oleh mahasiswa PSI, ada majalah Gajah Mada (Murba). Tetapi ketika semakin banyak tulisanku di Harian Rakyat, Bintang Timur dan Zaman Baru, mereka tidak lagi mau memuat (tulisanku). Itu juga yang menjadi faktor pendorong yang mendekatkanku pada Lekra atau Harian Rakyat. Mimbar Indonesia (H. B Jassin) masih mau memuat tulisanku.. Memang ada proses kristalisasi dan seleksi ideologi yang aku alami. Ketika surat kabar lain banyak yang menutup pintu ya, aku lebih banyak ke Harian Rakyat dan Zaman Baru.

Apakah artinya jurnalis tidak mungkin untuk pindah dari surat kabar ke surat kabar lainnya?

Itu susah kelihatannya.

Ketika itu sempat ada serial perdebatan seputar Sukarnoisme yang berlangsung antara Harian Rakyat dengan Merdeka. Bagaimana relasi Njoto dan B.M Diah selaku masing-masing Pimred dua surat kabar itu?

Berdebat saja, karena masing-masing sudah membawa posisinya, atau sudah diproses oleh ideologinya sendiri. Kalau dia sudah bergiat, posisi itu pasti terbawa. Tapi relasi antar keduanya secara personal akur saja. Di koran itu (reporter) news gather, dia hanya bertugas untuk menulis saja. Analisisnya dilakukan oleh editor atau redaksi.

Apakah bung pernah menulis untuk Indonesia Raya (PSI)?

Tidak

Dalam buku biografi Mochtar Lubis, Indonesia Raya diceritakan sebagai surat kabar independen. Betul adakah surat kabar yang tidak berasosiasi dengan partai politik ketika itu?

Saya kira tidak. Pada era kepemimpinan Sukarno, surat kabar itu dibentuk atau membawakan suara dan agenda partai.

Adakah semacam pendidikan politik pada surat kabar partisan ketika itu?

Itu pasti ada. Pendidikan yang berjalan tidak hanya pendidikan ideologis, tapi juga kecakapan. Misalnya Harian Rakyat pernah menyelenggarakan sekolah, apa ya saya lupa. Karena ketika itu saya guru SMA, saya diminta Harian Rakjat untuk mengajar soal bahasa, tata bahasa, grammar bahasa Indonesia. Tujuannya ya untuk meningkatkan kualitas kerja.

Bagaimana relasi antar sesama pekerja atau anggota redaksi di Harian Rakjat?

Njoto setahu saya dekat dengan Amarzan, Martin. Relasi yang terjalin sangat kolegial, karena posisi dalam struktur itu dicairkan oleh kebersamaan, kesamaan ideologi. Itu yang menjadi benang merah. Itu juga sangat mempengaruhi warna di dalam urusan surat kabar. Itu sangat terasa.

Kalau dulu pemilik surat kabar itu kan partai, sementara itu partai dimiliki bersama. Oleh karena itu loper koran tidak digaji ya tidak apa-apa karena bagi mereka itu demi kemajuan organisasi saya.

Bagaimana dengan situasi sekarang, di mana surat kabar atau pers secara umum tidak lagi berasosiasi dengan partai politik?

Itu kan ekses dari berkuasanya Orde Baru. Kalau sempat ngobrol dengan Maria Hartiningsih, jurnalis Kompas, dia itu sangat memihak. Dia wartawan yang punya ideologi keberpihakan terhadap orang marjinal. Ada beberapa orang yang berani menyatakan keberpihakan dirinya, tapi memang tidak kepada partai. Jadi layer atau lapisan masyarakat kita tidak dikelompokkan secara ideologis berdasar partai. Karena partai tidak lagi jadi markas ideologi. Partai saat ini adalah markasnya orang yang mau berkuasa dengan uang.

Pelapisan masyarakat itu di luar partai. Siapa yang memihak orang yang hak-hak politiknya ditiadakan. Banyak wartawan yang seperti itu. Tapi tidak bisa ditanya lagi apakah kamu PNI, tidak berlaku lagi dunia itu. Misalnya penulis freelance, penulis kolom, dia sangat memihak pada perlawanan terhadap kekerasan perempuan, women trafficking. Di Kompas ada beberapa wartawan, Agnes yang concern pada isu HIV-AIDS. Dia akan sangat marah kalau ada pemahaman yang salah terhadap HIV-AIDS. Jadi grouping dan cara berpikir jurnalis saat ini sudah berubah.

LEAVE A REPLY