Pertarungan Pilkada Serentak dan Momentum Untuk Gerakan Kiri

Danang Pamungkas
Kader PRP dan DPO Colombo Studies

Beberapa bulan lalu, Indonesia disuguhkan dengan pesta “demokrasi” yang bernama Pilkada serentak. Banyak orang berharap adanya Pilkada serentak ini mampu memunculkan kepemimpinan yang kuat, bersih, jujur, dan adil “katanya”. Proses demokratisasi diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan rakyat miskin dan membawa angin perubahan yang bisa dirasakan dengan cepat. Kita semua akan bertanya, apakah Pilkada serentak ini merupakan kehendak rakyat ataukah hanya kehendak segelintir elit yang haus akan kekuasaan sumber daya alam di daerah? Hasilnya sudah jelas, Pilkada serentak hanyalah milik segelintir elit lokal. Mereka menjadi raja-raja kecil yang menguasai sumber daya rakyat. Yang menang adalah mantan istri bupati, anak bupati sebelumnya, dan sanak-saudara yang masih satu keluarga. Mereka adalah raja-raja kecil yang merampas hak rakyat miskin!

Para predator politik telah sukses mengukuhkan kekuasaannya dalam agenda politik kartel di negeri ini. Karena demokrasi tidak timbul dengan sendirinya. Demokrasi tumbuh dari kepentingan politik untuk tujuan tertentu, entah tujuan keadilan dan kesejahteraan, atau hanya sebagai alat untuk menindas rakyat miskin dan para buruh pabrik. Kebanyakan yang ditindas adalah golongan kedua ini, yaitu rakyat miskin dan buruh pabrik. Mereka sudah ditindas oleh penguasa nasional, ditambah lagi ditindas oleh penguasa daerah. Hampir sebagian besar wilayah di Indonesia telah dikuasai oleh raja-raja kecil dan para aristokrat. Mereka tentunya lebih kaya dari rakyat dan dengan mudah mereka mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah baik bupati, DPRD, maupun walikota. Tantangan yang dihadapi oleh gerakan buruh dan gerakan rakyat miskin-kota semakin sulit, karena demokrasi elektoral tak memberikan kesempatan politik yang lebih besar untuk rakyat kecil agar bisa maju sebagai calon pemimpin daerah. Karena ruang demokrasi elektoral ini hanya ditentukan oleh kepemilikan modal dan kepemilikan alat-alat produksi.

Untuk melakukan perlawanan terhadap politik semacam ini, rakyat miskin hanya bisa menggunakan politik Golput. Golput merupakan cara praktis untuk mengelak dari ketertindasan ekonomi dan politik. Banyak orang yang ber-status-quo maupun para penguasa berlomba-lomba menghujat pemilih Golput ini. Alasannya tidak masuk akal. Kata para kartel dan intelektual borjuis ini, “seburuk-buruknya pemimpin pasti salah satu ada yang baik.” Tentunya argumen ini mudah sekali untuk dibantah. Rakyat kemudian bicara, mau milih si A, si B atau si C, keadaannya akan sama saja, kita akan tetap tertindas. Dalih aparat pemerintahan adalah Golput melanggar undang-undang dan aturan agama. Iya, undang-undang yang sengaja dibuat oleh kaum borjuasi untuk menindas rakyat miskin. Iya, ajaran agama yang dipelintir dan digunakan untuk kepentingan politis pemenangan raja-raja kecil di daerah!

Gerakan rakyat jangan sampai berharap dengan politik elektoral. Kita telah mempunyai pengalaman pahit bahkan ketika mendukung kaum populis, seperti Jokowi, Ahok, Ganjar Pranowo, dlsb. Mereka seperti angin segar di tengah dekadensi dan demoralisasi lembaga pemerintahan. Kita berharap banyak dengan keberanian dan gagasan mereka, tapi setelah berkuasa mereka tetap saja tunduk dengan pemilik modal. Wajar saja, karena mereka sama-sama kaum borjuis. Bedanya yang satu adalah pemilik alat-alat produksi dan pemilik modal, yang satunya berposisi sebagai pejabat pemerintahan. Alasan yang mereka sampaikan selalu sama yaitu investasi dan pembangunan. Kemudian rakyat miskin digusur dari tempat tinggalnya dengan alasan pembangunan, sementara buruh ditindas dalam proses produksi. Hal ini yang membuat kita belajar banyak dari pengalaman ini, se-progresif apapun seseorang, bila masih bagian dari kaum borjuasi, ia akan tetap patuh pada kehendak pemilik modal. Tak heran Golput menjadi fenomena yang mainstream saat ini, karena ketidakpercayaan rakyat semakin menguat. Tentunya gerakan Golput ini harus diorganisir lebih lanjut agar tidak hanya sebagai gerakan musiman saja, tetapi sebagai gerakan rakyat yang berproses menjadi partai revolusioner. Sekarang tantangan bagi organ-organ gerakan rakyat, gerakan buruh ataupun gerakan mahasiswa adalah untuk bersatu-padu mendirikan partai revolusioner demi mewujudkan cita-cita pembebasan sosial.

Raja-raja kecil daerah tumbuh subur di dalam sistem demokrasi “penjahat” ini. Kenapa disebut demokrasi “penjahat” karena yang bermain adalah orang-orang yang curang, tidak adil, selalu menindas dan memonopoli segala kehidupan baik sosial, ekonomi dan politik. Apakah kita akan berdiam diri untuk mencemooh massa Golput ini? Atau kita akan membangun basis massa demi perjuangan pembebasan partai revolusioner? Bagi saya momentum sekarang sudah tepat. Angka partisipasi rakyat dari tahun ke tahun dalam memilih semakin menurun dan angka Golput cenderung meningkat. Apabila momentum ini tidak dimanfaatkan oleh gerakan kiri, maka gerakan hanya menjadi gerakan yang kecil, tak akan mampu membangun basis kekuatan massa, apalagi gerakan untuk melawan kebijakan politik negara.

Analogi seperti ini pernah diungkapan oleh Ernest Mandel seorang Marxis, yang berpidato saat konferensi mahasiswa revolusioner di Eropa. Ia bercerita ketika Partai Komunis memandang remeh gerakan mahasiswa yang sedang naik daun pada saat itu, Partai Komunis menganggap bahwa gerakan mahasiswa sama halnya dengan gerakan kaum borjuis kecil yang bingung akan keadaannya, kemudian menciptakan kekacauan sosial. Setelah lulus dari kampus, mereka akan menjadi kaum borjuis dan balik menindas rakyat, bahkan bisa menindas Partai Komunis itu sendiri. Kemudian Mandel mengatakan bahwa argumen itu sangat tolol dan tidak kritis untuk mencerna fenomena gerakan mahasiswa. Bagi Mandel, seharusnya Partai Komunis mulai mengorganisir mahasiswa dan mencetak kader-kader mahasiswa yang progresif agar ketika mereka lulus dari kampus, mereka mampu menjadi kelas yang bersatu padu dengan rakyat pekerja dalam menentang sistem kapitalisme. Karena secara lingkungan saja, sudah berbeda antara mahasiswa dan buruh. Mahasiswa adalah kelas yang masih hidup di dalam naungan kampus, dan langkah terdekat yang mereka lakukan adalah mengubah kebijakan kampus, kemudian baru mulai fokus pada isu-isu nasional. Berbeda dengan buruh yang dari awal sudah ditindas oleh golongan elit penguasa negara dan dekat dengan isu-isu nasional.

Analogi tentang fenomena Golput dan kritik pedas Mandel terhadap Partai Komunis saat itu, haruslah menjadi pembelajaran bersama bagi kita. Yang harusnya kita lakukan bukanlah menghujat gerakan Golput atau gerakan mahasiswa, tetapi bagaimana membangun basis sumber daya ini untuk dimanfaatkan gerakan kiri dalam membangun massa aksi dan partai revolusioner yang terorganisir serta mempunyai strategi-taktik politik radikal. Tentunya gerakan Golput kurang maksimal untuk menghancurkan sistem demokrasi “penjahat” ini. Gerakan kiri haruslah mampu menjaring basis massa dari banyak sektor. Mengutip Lenin bahwa gerakan kiri haruslah cerdas dalam mengambil posisi, jangan terlalu kaku dalam bertindak membangun basis massa, dan harus mempunyai strategi-taktik yang dapat menarik basis massa ke gerakan kiri. Tentunya kita harus belajar banyak dari kejadian Pilkada beberapa bulan lalu. Gerakan Golput yang orientasinya masih praktis dan jumlahnya cukup besar, harus dimanfaatkan dengan baik oleh gerakan kiri. Hal ini untuk membangun partai revolusioner yang mempunyai masa depan yang lebih panjang dan lebih terorganisir.

LEAVE A REPLY