Mendukung Perlawanan Menolak Pembangunan dan Pengoperasian PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng!

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

Nomor: 055/KP-PRP/PS/e/III/17

Mendukung Perlawanan Menolak Pembangunan dan Pengoperasian PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng!

Salam rakyat pekerja,

Sejak tanggal 14 Maret 2017, warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) kembali memasung kaki mereka di depan Istana Negara. Aksi pertama memasung kaki yang dilakukan oleh warga Pegunungan Kendeng dilakukan pada bulan April 2016 lalu. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tidak ada pabrik atau tambang semen di Pegunungan Kendeng.

Penolakan terhadap pabrik semen di pegunungan kapur Kendeng tersebut disebabkan karena terdapat 203.217 jiwa tinggal dalam tiga kecamatan di Pati Selatan yang menggantungkan hidupnya pada pegunungan Kendeng. Di pegunungan tersebut terdapat 112 mata air yang menjadi sumber air bagi ribuan keluarga dan ribuan hektar sawah. Dengan adanya pabrik semen, disinyalir akan merusak daerah penyangga dan daerah resapan air tersebut. Untuk itu, Partai Rakyat Pekerja (PRP) mendukung penuh perlawanan yang dilakukan oleh warga pegunungan Kendeng dan sekitarnya, dimana mereka memasung kakinya di depan Istana Negara.

Menariknya, pembangunan pabrik semen tersebut seakan dipaksakan oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pusat. Sebelumnya masyarakat telah memenangkan perkara ini di Mahkamah Agung (MA), karena dalam putusan peradilan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung pada tanggal 5 Oktober 2016, menyatakan pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik Tbk di Kabupaten Rembang. Namun pasca putusan MA tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo malah mengeluarkan SK baru No. 669.1/30 tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia Tbk di Kabupaten Rembang. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang baru itu tentu saja menguntungkan bagi PT Semen Indonesia Tbk, karena dengan adanya SK tersebut pembangunan dan pengoperasian pabrik semen masih dapat terus berjalan serta mengancam kehidupan masyarakat Pegunungan Kendeng.

Sikap pemerintah pusat juga terkesan mendukung pengoperasian PT Semen Indonesia Tbk. Hal ini terlihat dari pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang mendatangi langsung pabrik tersebut pada tanggal 17 Maret lalu. Rini Soemarno menargetkan pabrik semen tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April tahun 2017. Dukungan pemerintah pusat kepada PT Semen Indonesia sebenarnya sudah dapat diprediksi ketika Presiden Joko Widodo mengangkat Dwi Soetjipto, yang awalnya Direktur PT Semen Indonesia Tbk, menjadi Direktur Utama Pertamina pada tahun 2014 lalu. Sebagai Direktur PT Semen Indonesia Tbk, Dwi Soetjipto diduga terlibat dalam aksi-aksi kekerasan terhadap warga yang menolak pembangunan dan pengoperasian PT Semen Indonesia di provinsi Jawa Tengah tersebut.

Selain akan menghancurkan sumber mata air yang menjadi tumpuan masyarakat, penebangan kawasan hutan seluas 21,13 hektar juga dilakukan oleh PT Semen Indonesia untuk tapak pabrik. Masalahnya penebangan kawasan hutan tersebut tidak sesuai dengan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S. 279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April 2013. Surat tersebut menyatakan kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP Mantingan, yang secara administrasi pemerintahan terletak di Desa Kajar dan Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Namun faktanya, PT Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono, Kecamatan Bulu, yang sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar melalui Perda No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang.

Berbagai tindakan tersebut menunjukkan, bahwa pemerintah daerah maupun pusat tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang akan dirugikan atau kerusakan lingkungan disebabkan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen tersebut. Pembangunan pabrik semen di daerah Karst, Pegunungan Kendeng ini jelas merupakan bagian dari logika kapitalisme ruang yang dapat terlihat dari berbagai pola yang dilakukan oleh para kapitalis pertambangan bersama jaringan oligarki dalam memaksakan terjadinya industrialisasi pertambangan semen. Sejak awal pegunungan yang kaya batuan gamping tersebut membuat perusahaan semen di Indonesia, seperti PT Semen Gresik, PT Indocement, dan PT Holcim saling memperebutkannya.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

  1. Mendukung sepenuhnya perlawanan yang dilakukan dalam menolak pembangunan dan pengoperasian PT Semen Indonesia Tbk di Pegunungan Kendeng;
  2. Bangun persatuan gerakan perlawanan rakyat menuju pembangunan kekuatan politik alternatif untuk melawan kebijakan Kapitalisme-Neoliberalisme di Indonesia;
  3. Kapitalisme-neoliberalisme terbukti telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan Sosialisme lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 19 Maret 2017

Komite Pusat – Partai Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Ketua Nasional

ttd.
(Anwar Ma’ruf)

Sekretaris Jenderal

ttd
(Rendro Prayogo)

Contact Persons:
Anwar Ma’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
Rendro Prayogo – Sekretaris Jenderal (0855 1015 346)

LEAVE A REPLY