Memperbesar yang Kecil Agar Tidak Lagi Selalu Terkepung

Rizal Assalam
Kader PRP Komite Kota Jakarta

Sepanjang malam tanggal 17-18 September 2017, puluhan orang mulai dari penyintas dan keluarga korban peristiwa ’65, aktivis gerakan sosial hingga publik umum terjebak di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam kepungan massa aksi yang terprovokasi. Massa aksi itu terprovokasi oleh ujaran-ujaran kebencian dan hoax seputar PKI yang diisukan bangkit kembali. Seruan-seruan massa aksi itu persis sama dengan provokasi di media sosial: bakar orang-orang PKI di dalam LBH! Ganyang komunis! NKRI harga mati!

Sejak acara “Seminar 1965: Pengungkapan Kebenaran Sejarah” dibubarkan sepihak oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu (16/09) yang lalu, mobilisasi dan provokasi massa semakin membesar hingga berujung pada pengepungan LBH Jakarta. Pengepungan itu adalah reaksi massa yang dimobilisasi oleh oligarki terhadap upaya kelompok sipil menjaga ‘rumah bersama LBH Jakarta’. Massa terprovokasi melakukan mobilisasi sejak sore hingga dini hari, hingga berujung pada bentrok dengan aparat kepolisian.

Pola-pola pembubaran dengan permainan isu ‘komunisme gaya baru’, ‘Neo-PKI’, dan rasisme bukan kali ini terjadi. Sebelumnya kita mendapati pembubaran Belok Kiri Festival, pembubaran pemutaran film Senyap, hingga pembubaran Pameran Seni Wiji Tukhul, dengan pola yang sama: massa dikerahkan dengan backing oligarki di belakangnya, aparat bermain mata dan berakhir pada kegamangan aktivis gerakan sosial.

Kegamangan aktivis gerakan sosial ini terlihat dari pola-pola yang terus berulang: konferensi pers, seruan bersolidaritas dan kampanye-kampanye publik. Disebut sebagai kegamangan persis karena reaksi aktivis gerakan sosial itu selalu diikuti oleh reaksi balik oligarki yang mengerahkan massa bayaran dan serbuan tentara siber serta buzzer-nya. Berbagai upaya kita mempertahankan demokrasi selalu berputar-putar di lingkaran yang sama.

Tentunya kita mengutuk segala bentuk kekerasan yang kerap terjadi bagi setiap pejuang demokrasi. Lantas, apa kesalahan kita yang berujung pada kegamangan yang terus menerus? Mengapa kita seolah-olah terjebak pada lingkaran yang tiada ujungnya? Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi yang tidak lagi masuk akal?

Jeli Membaca Situasi: Oligarki Membakar Keresahan Warga

Kita tahu bahwa terdapat kerja-kerja oligarki yang sistematis dalam menyiapkan prakondisi untuk menggerakkan massa. Prakondisi yang dimaksud adalah membakar massa—yang kebingungan oleh situasi hidup tak menentu—dengan hoax dan isu yang meresahkan melalui berbagai jalur, mulai dari media sosial, selebaran-selebaran hingga pesan-pesan berantai (jarkom). Buah dari kerja sistematis itu adalah meluasnya di antara kalangan warga sentimen SARA, hoax PKI dan tuduhan-tuduhan terhadap komunisme. Singkatnya, situasi saat ini penuh dengan pertarungan wacana—yang dikuasai oleh jaringan oligarki.

Di tengah penguasaan wacana oleh oligarki ini, kelompok sipil dan gerakan sosial menemui kebuntuannya. Kelompok sipil dan gerakan sosial belum berhasil menjaring simpati dan dukungan dari massa secara luas lewat upaya-upaya kampanye publiknya. Sebagai kader organisasi politik, saya pun merasakan kegagalan itu dalam menyebarluaskan analisa ekoomi-politik, ide-ide pembebasan serta imajinasi hidup berkolektif di bawah semangat kerja sama (kooperasi).

Kesaksian saya sebagai observer berada di tengah massa yang terprovokasi malam itu mementahkan segala upaya kampanye yang dilakukan. Massa yang terprovokasi itu sama sekali tidak rasional. Mereka adalah massa yang setiap harinya dijejali oleh kebohongan dan hoax hasil kerja-kerja pembakaran keresahan massa. Dengan polos dan mudahnya, mereka memuntahkan ujaran kebencian dan ajakan-ajakan yang mengerikan.

Siapa massa yang terprovokasi itu? Sejauh pengamatan saya, kebanyakan mereka adalah warga, terkhusus kelas proletar yang terbuang. Mereka adalah pemuda-pemudi yang terlihat dari garis wajahnya resah atas jaminan kerja dan penghidupan, orang dewasa yang kerja tidak menentu dan orang tua yang terjerat utang. Di tengah kesulitan hidupnya, mereka dibakar dengan isu-isu yang meresahkan dan diberikan janji surga. Jadilah mereka massa yang terprovokasi dan mengepung aktivis gerakan sosial di LBH Jakarta semalam, dan peristiwa-peristiwa sebelumnya.

Sementara itu, kita selama ini tampak kurang jeli membaca situasi. Di tengah situasi dan wacana yang dengan mudahnya dikendalikan oleh oligarki, kita gagal dalam melihat kekuatan diri sendiri. Bukan rahasia lagi bahwa kekuatan gerakan sosial selama ini kecil. Bahkan pernah ada guyonan di antara kawan yang menyebut dasar Kirmin! Kiri Mini. Sebagai orang yang bergelut di dalamnya, saya tidak menampik itu.

Persis di tengah kecilnya kekuatan itu, pukulan-pukulan balik sangat dimungkinkan. Tidak adanya barisan untuk melindungi kawan-kawan yang terkepung di LBH Jakarta menunjukan lemahnya kemampuan kita memobilisir dukungan publik secara luas. Kemampuan kita baru sebatas sebaran-sebaran dukungan di media sosial dan tekanan-tekanan kepada Kepala Kepolisian untuk membubarkan massa yang terprovokasi. Kita belum punya kemampuan untuk mengendalikan situasi chaos seperti semalam dengan barisan kekuatan kita sendiri.

Mengatasi Keterbatasan dengan Mengorganisir Warga

Dengan jeli membaca situasi, upaya yang seharusnya lebih banyak dicurahkan adalah mengorganisir warga dan memperluas kesadaran multi-sektoral. Sejumlah peristiwa pembubaran yang terjadi menunjukan bahwa kampanye high-profile—seperti seruan mempertahankan demokrasi—amat rentan diberangus. Ini bukan berarti kampanye itu tidak penting, namun kita perlu melihat kesiapan diri dalam menghadapi pukulan balik. Kesiapan apa yang dimaksud?

Kita perlu mengakui bahwa gerakan sosial saat ini masih minim mendapatkan dukungan dari publik secara luas. Sementara itu, ‘publik’ saat ini justru terkooptasi dan dimobilisasi oleh oligarki yang mempengaruhi wacana dalam bingkai kepentingannya. Tanpa melihat adanya kebutuhan serius untuk merebut dukungan, maka kita ini ibarat pistol tanpa peluru. Lalu, bagaimana caranya?

Pada konteks ini pengorganisiran menjadi penting. Pengorganisiran yang dimaksud tidak lagi bisa sebatas lewat upaya-upaya kampanye, diskusi, dan serangan udara di media sosial. Pengorganisiran yang sudah seharusnya dilakukan adalah terjun, berinteraksi langsung dan membangun kepercayaan warga.

Hidup dalam keseharian warga itulah yang justru dilakukan oleh kelompok-kelompok fundamentalis. Suka tidak suka, FPI-lah yang hadir memberikan bantuan logistik pada warga yang terkena bencana banjir. Begitu pula dengan FBR yang memberikan ‘lapangan pekerjaan’ bagi pemuda mengurus lapangan parkiran. Kelompok-kelompok itu yang secara nyata menjadi figur dan pelopor di antara kalangan warga. Persis upaya itu juga yang memungkinkan dimobilisasinya massa untuk pertarungan oligarki.

Upaya gerakan sosial mendapatkan dukungan publik secara luas itu mensyaratkan adanya perubahan logika pengorganisiran itu sendiri. Pengorganisiran tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral atau mengikuti langgam Komite Aksi. Sudah saatnya pengorganisiran dilakukan secara teritorial berdasarkan pembacaan geopolitik.

Pengorganisiran teritorial itu sekaligus dapat dengan perlahan mengatasi problem ‘sektoralisme’ atau ‘ekonomisme’ yang tidak berkesudahan. Dengan menggunakan kerangka teritorial, sekat-sekat yang membatasi antar sektor kepentingan, misal antara buruh dan petani atau miskin kota dapat terpecahkan dengan mengangkat isu-isu yang melekat sebagai warga. Isu yang dimaksud dapat dibingkai dalam kerangka ‘Perlindungan Sosial’, di antaranya jaminan atas penghidupan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan pintu masuknya? Logika teritorial dapat diturunkan lewat berbagai macam kehidupan sehari-hari warga. Kegiatan itu mulai dari pengorganisiran perpustakaan jalanan, bakti sosial, sunatan massal, advokasi layanan kesehatan atau administratif kependudukan, kooperasi simpan pinjam atau produksi, hingga pengajian. Sekilas tampak remeh dan tidak revolusioner, namun saya meyakini pintu masuk itu dapat memudahkan kita untuk mendapatkan dukungan dan simpati ‘publik’ secara luas.

Terbentur, Terbentur dan Terbentuk

Tawaran strategi pengorganisiran berbasis teritori itu bukan berarti mengajak untuk meninggalkan sama sekali pengorganisiran sektoral atau kampanye-kampanye publik yang selama ini dikerjakan. Apa yang hendak diargumentasikan dalam tulisan ini adalah bahwa selama ini kita mengabaikan arti penting memperoleh dukungan luas dengan cara hidup dalam keseharian sebagai warga. Memposisikan sebagai warga itu juga menjadi penting untuk mengikis sekat-sekat sektoralisme yang selama ini membatasi.

Peristiwa pengepungan di LBH Jakarta semalam tadi seharusnya memberikan tamparan keras betapa kecilnya kekuatan gerakan sosial saat ini. Kecilnya kekuatan itu perlu direfleksikan dengan melihat kembali upaya apa yang telah kita lakukan selama ini dan seberapa besar pengaruhnya bagi perubahan sosial. Sudah saatnya setiap elemen gerakan bertanya pada diri sendiri, masih perlukah kita mengulangi ketidakjelian membaca situasi dan ketidaktepatan strategi pengorganisiran?

LEAVE A REPLY