Mei Bulan Perlawanan, Menuju Persatuan Rakyat Pekerja Lawan Penindasan!

Partai Rakyat Pekerja

Pernyataan Sikap Partai Rakyat Pekerja
Komite Kota Dki Jakarta
Nomor: 02/PRPJKT/PS/e/V/17

Mei Bulan Perlawanan, Menuju Persatuan Rakyat Pekerja Lawan Penindasan!

Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017!

Bulan Mei merupakan bulan perlawanan bagi rakyat pekerja di seluruh dunia: mulai dari Hari Buruh Internasional (1 Mei), Hari Pendidikan Nasional (2 Mei), Hari Perjuangan Buruh Perempuan Indonesia (8 Mei), dan Hari Reformasi Nasional (21 Mei). Dari semua hari peringatan perlawanan rakyat itu, ada titik kesinambungan untuk memantik persatuan dari api perlawanan rakyat pekerja terhadap penindasan.

1 Mei 1886, sejarah mencatat adanya kemenangan kaum buruh menuntut pengurangan jam bekerja menjadi 8 jam kerja dalam waktu sehari di Amerika Serikat. Kemenangan tersebut dirayakan sebagai Hari Buruh Internasional atau biasa disebut May Day.

Namun kemenangan tersebut tentu tidak serta merta dicapai dengan sendirinya. Kaum buruh harus melakukan pemogokan selama berhari-hari dan bertahan melawan represivitas aparat negara. Tentunya kemenangan kaum buruh dalam memperjuangkan pengurangan jam kerja menjadi inspirasi bagi rakyat pekerja se-dunia untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kemenangan itu juga mengilhami perlawanan rakyat pekerja di Indonesia menghadapi kesewenangan negara yang beraliansi dengan kaum pemodal. Berbagai kebijakan yang menindas kaum buruh seperti upah yang rendah, pemberangusan serikat, sistem kerja kontrak dan outsourcing serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Tentunya hak-hak normatif tersebut akan terus diperjuangkan oleh kaum buruh selama negara hadir untuk melayani kepentingan kaum pemodal.

Di sisi lain, kekuatan Kapitalisme yang terus mencengkeram rakyat pekerja membutuhkan ilmu pengetahuan dan tenaga kerja yang direproduksi untuk mengabdi pada kepentingan Kapitalis. Hal ini ditempuh dengan mengooptasi dan memprivatisasi pendidikan. Di Indonesia sendiri, pada tanggal 2 Mei-tepat sehari setelah May Day, selalu diperingati Hari Pendidikan Nasional.

Bagi rakyat pekerja, Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan menyuarakan penolakan terhadap liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang terjadi di Indonesia. Undang-undang Pendidikan Tinggi misalnya, aturan itu justru menjauhkan akses pendidikan bagi keluarga rakyat pekerja. Sementara itu masih banyak pekerja pendidikan yang belum memiliki kepastian status kerja yang bersamaan dengan upah rendah yang diterima oleh pekerja pendidikan di Indonesia.

Mei juga adalah momentum untuk mengingatkan kita pada perjuangan buruh perempuan di Indonesia, seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Marsinah. Hari Perjuangan Buruh Perempuan mengingatkan kita pada belum terpenuhinya kebutuhan dan hak spesifik perempuan seperti cuti haid, hamil, menyusui dan keamanan kerja dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

Sebuah pengorbanan hidup dari seorang Marsinah yang tidak akan sia-sia meskipun harus meregang nyawa di tangan aparat negara yang memihak kaum pemodal. Perjuangan seorang Marsinah yang harus mati di tangan aparat negara pada tanggal 8 Bulan Mei, tentu menyulut api perlawanan rakyat pekerja. Kekerasan di tangan aparat negara di bawah kuasa Orde Baru dan bertahun-tahun sesudahnya telah mengakumulasi berbagai perlawananan rakyat pekerja. Puncaknya terjadi Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998. Kekuasaan Otoriter yang dipimpin Rezim Soeharto selama berkuasa 32 tahun telah berhasil ditumbangkan.

Namun, jatuhnya Soeharto tidak serta-merta meruntuhkan sistem Kapitalisme semakin menerobos seluruh lini kehidupan rakyat pekerja. Meskipun rezim yang berkuasa telah berganti semenjak Reformasi, tetapi politik negara saat ini tetap mempertahankan keberlangsungan sistem Kapitalisme. Sistem ekonomi-politik yang merusak ini akan terus bertahan selama gerakan kelas pekerja belum menghadirkan suatu kekuatan politik alternatif.

Mengapa Rakyat Pekerja Perlu Melakukan Perlawanan?

Di bawah sistem kapitalisme, Kondisi kehidupan rakyat pekerja di Indonesia terus mengalami keterpurukan. Dalam hitungan angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan terutama sejak tahun 2008, yaitu 4,58 persen (2009), 6,1 persen (2010), 6,5 persen (2011) dan 6,3 persen (2012). Ironisnya, pertumbuhan ekonomi justru semakin memperbesar kesenjangan. Kesenjangan ini dilihat dari rata-rata nasional angka koefisien gini—indikator tingkat ketimpangan—yang semakin meningkat: 0,39 (2009), 0,38 (2010), dan 0,41 (2011).
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru dinikmati oleh segelintir orang. Sebagai contoh, Bank Dunia mencatat 10 persen orang kaya menguasai sekitar 77 persen seluruh kekayaan aset dan keuangan Indonesia. Sementara itu, sekitar Rp. 2.015 triliun harta yang dimiliki oleh 150 orang superkaya Indonesia melebihi penerimaan APBN-P tahun 2016 yang diproyeksikan sekitar Rp. 1.786,2 triliun.
Di sisi lain, sekitar 28 juta penduduk Indonesia termasuk miskin dalam kategori Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah ini belum tentu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Jika standar kemiskinan yang digunakan BPS, yaitu konsumsi sekitar USD 2 (sekitar Rp. 28 ribu), maka bisa diperkirakan lebih dari 100 juta penduduk Indonesia berada dibawah kondisi hidup yang rentan.
Kaum buruh harus bertahan hidup dengan sistem kerja kontrak di tengah-tengah upah rendah yang selalu diterima. Kondisi diperparah dengan adanya pemberangusan dan pemutusan hubungan kerja sepihak bila kaum buruh berserikat dan menuntut hak-haknya. Sementara itu kaum tani dan masyarakat adat harus selalu kehilangan tanah dan tradisi leluhurnya akibat perampasan tanah. Peminggiran serupa juga dialami oleh nelayan yang harus kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan laut untuk kepentingan tambang ataupun reklamasi pantai.
Di sudut kota, kaum miskin kota juga harus mengalami penggusuran dan pengusiran secara paksa dari tempat tinggal dan lahan tempat mencari nafkah untuk pembangunan infrastruktur atas dasar kepentingan kaum pemodal. Ketertindasan ini semakin dalam ketika berbicara tentang perempuan. Kaum Perempuan di berbagai sektor rakyat pekerja mulai dari buruh, tani, nelayan dan miskin kota mengalami dua bentuk penindasan sekaligus: di bawah kapitalisme dan di bawah budaya patriarki.
Sementara itu, kehidupan rakyat pekerja di Ibukota Jakarta tampak selalu diabaikan. Sepanjang proses pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, kedua pasangan calon tampak tidak ada yang mempersoalkan masalah ketimpangan yang terjadi. Perdebatan yang dominan lebih kepada perdebatan personal yang berkutat pada isu-isu SARA, dibandingkan membahas kebutuhan riil rakyat pekerja di Jakarta.
Di sisi lain, keterpurukan kondisi hidup rakyat Jakarta korban kebijakan pemerintah yang meminggirkan, justru dimobilisir kelompok fundamentalis yang menyuarakan perpecahan dengan mempropagandakan politik SARA. Hal ini tentu saja semakin menegaskan belum adanya kekuatan politik alternatif yang dapat ditawarkan oleh gerakan rakyat.
Sudah seharusnya absennya wadah politik alternatif dari rakyat pekerja untuk merebut demokrasi dan memajukan kepentingan rakyat pekerja seharusnya menjadi perhatian utama gerakan rakyat. Kekuatan politik alternatif harus mampu menghadirkan perlindungan sosial yang universal dan menjawab seluruh kebutuhan riil rakyat pekerja. Mulai dari perumahan layak, akses pendidikan dan kesehatan yang gratis, transportasi publik yang murah dan aman serta keterbukaan partisipasi seluasnya bagi rakyat pekerja untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.
Rakyat Bersatu, Bangun Kekuatan Politik Alternatif
Bersatunya rakyat pekerja untuk membangun kekuatan politik alternatif adalah keharusan. Cara ini harus dilakukan untuk memajukan kepentingan rakyat pekerja Jakarta untuk menghentikan praktek kekuasaan yang melayani kepentingan kaum pemodal. Kaum buruh harus berjuang bersama dengan miskin kota dan nelayan di Ibukota Jakarta untuk bersama-sama merebut kembali demokrasi ke tangan rakyat pekerja.
Di sudut kampung, pabrik, dan segala penjuru ruang hidup rakyat pekerja perlu mengupayakan pembangunan isu dan kepentingan rakyat bersama. Semakin hebatnya perlawanan dan kekompakan rakyat pekerja akan mengantarkan rakyat itu sendiri pada pembangunan kekuatan politik alternatif. Pada momentum ini, Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Jakarta menyerukan:

  1. Bangun Kekuatan Politik Alternatif, perlawanan terhadap kebijakan di Jakarta dan di Indonesia yang meminggirkan rakyat hanya dapat dicapai ketika rakyat bersatu padu. Belum berhasilnya rakyat merebut demokrasi dari tangan kaum pemodal pada momen Pilkada DKI Jakarta 2017 harus menjadi pelajaran bersama.
  2. Kembalikan kedaulatan rakyat atas kehidupan bernegara yang dikuasai oleh kaum pemodal, rakyat berhak dan wajib menentukan sendiri keberlangsungan hidupnya dengan terlibat aktif dalam politik-negara
  3. Berikan perlindungan sosial dan jaminan siklus hidup kehidupan kepada seluruh rakyat pekerja tanpa terkecuali, negara harus memenuhi kewajibannya dengan memaksa kapitalis menyerahkan kekuasaannya atas alat produksi
  4. Kapitalisme-neoliberal terbukti telah gagal, hanya Sosialisme sebagai alternatif yang dapat menaikkan derajat hidup dan martabat rakyat pekerja

 

Jakarta, 1 Mei 2017

Partai Rakyat Pekerja
Komite Kota Khusus Jakarta

Rio Apinino
Ketua Kota

Rizal Assalam
Sekretaris Kota

LEAVE A REPLY