Lawan Politik Sektarian! Bangun Kekuatan Alternatif Rakyat Pekerja di Jakarta!

politik sektarian semakin gencar dimainkan untuk menjegal Ahok di pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017

Pasca tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), politik sektarian semakin gencar dimainkan untuk menjegal Ahok di pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017. Bahkan, isu penistaan agama makin meluas sampai menjadi isu nasional dengan adanya seragkaian aksi yang menamakan Aksi Bela Islam yang diwadahi dalam satu kerjasama politik Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Namun, ternyata ditunggangi oleh para oligarki yang berkepentingan atas DKI Jakarta. Bahkan, pasca putaran pertama pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 isu sektarian masih menjadi dagangan politik calon gubernur DKI Jakarta.

Kebencian terhadap pendukung calon gubernur pemeluk agama non Islam dan etnis tertentu secara massif dikampanyekan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari banyaknya spanduk “menolak mensholatkan pendukung gubenur penista agama,” dan munculnya berbagai himbauan dalam bentuk selebaran e-flyer, mim (meme), dan status yang diviralkan melalui social media. Namun, kampanye menggunakan isu sektarian itu juga dimanfaatkan oleh kalangan etnis tertentu yang memiliki kuasa atau modal untuk memilih calon yang satu identitas dengan mereka. Rakyat pekerja dihadapkan pada “political of fear” dalam pilkada DKI Jakarta 2017 ini.

Namun kita semua tahu bahwa politik sektarian merupakan alat elit berkuasa untuk mendapatkan dukungan massa rakyat pekerja. Melalui retorika sektarian, massa rakyat pekerja diperdaya kepentingannya dan dimanipulasi kesadarannya. Politik sektarian membuat pengalihan atas masalah utama yang dialami oleh massa rakyat. Bahwa semua masalah disebabkan oleh karena adanya kepemimpinan berdasarkan preferensi agama dan identitas tertentu.

Tidak heran jika kemudian situasinya membuat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur makin terlihat mendekatkan diri dan menguatkan basis dukungannya dengan merapat pada kelompok dan komunitas yang berbasis agama dan etnis tertentu. Dengan pola kampanye seperti itu, hal ini tentu semakin berdampak pada kualitas demokrasi kedepannya. Masyarakat makin terkotak-kotakan berdasar agama dan etnis tertentu. Jika isu sektarian ini tidak segera dihentikan, di masa yang akan datang tentu makin mempersempit ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi warga DKI Jakarta. Dan yang mengerikan menggunakan isu sektarian juga berpotensi memicu konflik sosial horizontal yang mengancam kelompok minoritas kedepannya.

Pengalihan kepentingan ini tentu makin menjauhnya rakyat pekerja Jakarta dari kontadiksi yang sebenarnya, yaitu krisis yang diciptakan pada era rezim kapitalisme-neoliberal saat ini. Rakyat pekerja makin terilusi dari parjuangan kelas. Dan pada akhirnya kondisi ini akan melanggengkan sistem penindasan kapitalisme-neoliberal yang struktural yang tidak perduli dengan agama atau identitas sosial apapun.

Apa yang kemudian kita temukan disini adalah lemahnya keterorganisiran politik massa rakyat pekerja di Jakarta. menjadi suatu keharusan untuk kemudian melakukan ketergornisiran politik massa rakyat pekerja berdasarkan kepentingan mereka yang sebenarnya, yakni untuk mengatasi problem struktural yang memiskinkan dan menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat pekerja sendiri.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami dari Partai Rakyat Pekerja (PRP) Komite Kota Khusus Jakarta Raya menyatakan sikap:

  1. Mengecam setiap pihak yang melakukan kampanye menggunakan isu sektarian yang menyebarkan kebencian dan menghasut kekerasan terhadap kelompok tertentu.
  2. Tolak kandidat gubernur dan wakil gubernur yang menggunakan kampanye politik yang sektarian.
  3. Mengajak seluruh warga DKI Jakarta, khususnya rakyat pekerja untuk merapatkan barisan menolak kampanye yang menggunakan isu sektarian.
  4. Mengajak rakyat pekerja untuk memaknai Pilkada 2017 sebagai momen pendidikan politik membangun kesadaran kelas rakyat pekerja berdasarkan kepentingan bersama, bukan berdasarkan sektarianisme.
  5. Bangun kekuatan politik alternatif rakyat pekerja Jakarta.

 

Jakarta, 16 April 2017

Partai Rakyat Pekerja

Komite Kota Khusus Jakarta

 

Rio Apinino

Ketua

 

Rizal Assalam

Sekretaris

LEAVE A REPLY