Korupsi e-KTP: Warga Miskin Serahkan Tiang Gantung dan Kain Kafan untuk Koruptor

Aksi SPRI di depan gedung KPK, Selasa (21/03). Kredit foto: Dika Muhammad Nusantara

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua tersangka terkait dengan kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, atau e-KTP, bernama Irman dan Sugiharto. Selain mereka, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut adalah puluhan nama lain yang turut menikmati uang hasil korupsi/uang haram itu. Di dalamnya termasuk politisi-politisi terkenal, termasuk Gamawan Fauzi, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri.

Terbukanya kasus korupsi yang tergolong mega proyek ini adalah dasar dari gunung es, dimana puncaknya tercermin melalui carut-marutnya pelayanan e-KTP. Padahal, keberadaan e-KTP sangat penting bagi siapapun, termasuk rakyat miskin. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitasi tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK jadi dasar penerbitan dokumen lain, juga syarat bagi rakyat miskin untuk menerima berbagai bantuan negara.

Sepanjang proyek e-KTP mulai dijalankan beberapa tahun yang lalu, pelayanannya sama sekali tidak memuaskan. Salah satu kasus yang paling sering terjadi adalah tidak adanya blangko. Soal ketersediaan infrastruktur juga jadi masalah, seperti ketiadaan jaringan internet, hingga alat perekam yang terbatas dan cepat rusak. Kejadian-kejadian ini menambah rumit pengurusan KTP. E-KTP pun, yang harusnya sudah diperoleh maksimal 14 hari setelah perekaman data, nyatanya tak juga muncul. Banyak warga menunggu bahkan hingga berbulan-bulan.

Di tengah carut-marutnya pelayanan e-KTP selama ini, di tengah rakyat miskin yang tak kunjung memiliki e-KTP, segelintir orang justru memperkaya diri sendiri dengan mencuri uang negara.

KPK menyebut bahwa kerugian negara karena e-KTP sepanjang 2016 mencapai angka Rp 2,3 triliun. Dengan asumsi Rp 800 ribu per orang, angka tersebut setara dana BOS untuk 2,5 juta pelajar SD, 2,3 juta pelajar SMP, atau 1,4 pelajar SMA/SMK. Angka itu juga setara dengan upah UMR DKI Jakarta untuk 686 ribu buruh. Jumlahnya juga setara dengan satu pertiga alokasi APBD DKI Jakarta untuk Kesehatan yang mencapai Rp 8,3 triliun.

Menyikapi hal itu, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan aksi massa sekaligus aksi simbolis. Aksi simbolis di depan gedung KPK, Selasa (21/03) itu dilakukan dengan mempersembahkan tiang gantung dan kain kafan untuk koruptor. Sebanyak 150 warga miskin yang tinggal di kolong tol dan korban gusuran dari sejumlah daerah di Jakarta, mulai dari Kebon Jeruk, Cengkareng, Tambora, Tomang dan Kali Baru itu menyampaikan sejumlah tuntutan:

  1. Mendesak pengusutan kasus korupsi e-KTP hingga tuntas.
  2. Segera Tangkap Semua Koruptor e-KTP.
  3. Mendesak pengembalian uang yang dikorupsi kepada Negara (untuk rakyat miskin) dengan cara pemiskinan koruptor.
  4. Mendesak KPK untuk member hukuman yang sekeras-kerasnya kepada koruptor e-KTP. Yaitu dengan memberikan Hukuman Mati.
  5. Mendesak Negara untuk segera mengeluarkan surat pelarangan terhadap partai-partai yang terlibat korupsi e-KTP untuk tidak bisa ikut pemilu.
  6. Menetapkan batas waktu pengurusan e-KTP dalam waktu secepat-cepatnya

Menolak Parpol Penerima Aliran Dana Gelap

Ketua Umum SPRI Marlo Sitompul dalam orasinya menyerukan agar partai politik yang menerima aliran dana korupsi e-KTP agar tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilihan Umum mendatang. “Terbukti bahwa parpol yang ada saat ini tidak mementingkan rakyat. Kami menuntut agar mereka tidak diperbolehkan ikut dalam Pemilu. Kami juga menyerukan semua warga agar tidak memilih parpol yang tersangkut kasus korupsi e-KTP,” seru Marlo dalam orasinya.

Sebagaimana diketahui, sembilan parpol fraksi di DPR diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP. Kesembilan partai tersebut di antaranya: Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, PAN, Hanura, Gerindra, PPP, dan PKB. Total uang yang masuk ke kantong 25 politikus DPR dari kesembilan parpol tersebut mencapai Rp. 240 miliar.

Aliran dana ke sembilan partai politik fraksi DPR. Sumber: detik.com
Aliran dana ke sembilan partai politik fraksi DPR. Sumber: detik.com

Tidak percaya pada partai politik yang telah terbukti memperkaya diri sendiri, Marlo Sitompul mengajak warga miskin untuk bersatu dan membangun kekuatan politik alternatif. “Kita tidak lagi bisa menaruh harapan pada partai politik yang diisi oleh pemodal, koruptor dan penipu. Kita harus membangun kekuatan politik alternatif dan membawa kepentingan kita sendiri,” ajak Marlo.

Solidaritas Warga Miskin Kota Untuk Petani Kendeng

Usai melakukan aksi di depan gedung KPK, massa aksi yang mayoritas ibu-ibu itu menemui ibu-ibu petani Rembang yang melakukan aksi simbolik mengecor kaki sebagai tanda penolakan pembangunan pabrik semen. Ibu-ibu petani Rembang yang hari ini dijadwalkan pulang ke kampung halamannya itu ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Cikini. Meskipun sebagian besar petani Rembang telah diperjalanan pulang, namun massa aksi SPRI berhasil bertemu dengan perwakilan petani Rembang, Gunarto dan Bu Ani.

Solidaritas Warga Miskin Untuk Petani Rembang. Kredit foto: Pribadi.
Solidaritas Warga Miskin Untuk Petani Rembang. Kredit foto: Pribadi.

Aksi solidaritas itu mempertemukan antara warga miskin kota dan warga petani desa. Sekretaris Jenderal SPRI Dika Muhammad Nusantara dalam orasinya mengatakan bahwa pengalaman ketertindasan yang dialami petani desa tidaklah berbeda dengan warga miskin kota. “Kita sama-sama digusur untuk kepentingan pemodal yang bekerja sama dengan pemerintah. Kita disingkirkan dari tanah tempat hidup,” seru Dika. “Setiap hari, pedagang kaki lima diseret Satpol PP, begitu juga dengan warga kolong tol dan bantaran kali.”

Pengalaman berharga itu berhasil mempertemukan kesamaan pengalaman hidup warga yang tinggal di wilayah geografis yang berbeda itu. “Insya Allah, saat petani Rembang datang kembali ke Jakarta, kami akan mengabarkan tetangga, kawan, dan saudara kami untuk berjuang bersama-sama,” ajak Dika dalam orasinya yang diterima oleh perwakilan petani Rembang.

Aksi solidaritas ditutup oleh doa bersama yang dipimpin oleh Ustadzah Siti Ramlah, mendoakan kebaikan bagi warga miskin kota dan petani desa. Usai doa bersama, ibu-ibu miskin kota itu menyalami dan memberikan semangat kepada perwakilan petani rembang dengan diiringi oleh bacaan shalawat Nabi Muhammad SAW.***

Pusat informasi

  1. 0817 536 137 (Marlo S)
  2. 0813.82.111.912 (Dika)

LEAVE A REPLY