Kemenangan Politik SARA di Jakarta Persempit Ruang Demokrasi Rakyat

Aksi bela Islam 4 November 2017
Aksi bela Islam 4 November 2017, foto: okezone.com

Menyebalkan sekali untuk kembali mengulang pernyataan “tidak ada pilihan lagi!” pada momen Pilkada DKI Jakarta kali ini. Momen ini kembali membuka ingatan buruk pada saat Pilpres 2014, yang konon berada situasi memilih fasis atau demokrasi.[1] Gagap menghadapi realitas politik elektoral, gerakan rakyat terpaksa menghadapi kegalauan di antara dua pilihan pada Pilpres saat itu. Jauh sebelumnya bahkan, kegagapan sejak Pemilu 2004 ini telah diserukan oleh Ken Ndaru dalam tulisannya “Jokowow dan Komidi Putar Gerakan Kiri”.[2]

Dengan berat hati, tulisan ini akan kembali mengurai kegagapan yang dihadapi gerakan rakyat pada momen Pilkada DKI Jakarta 2017, khususnya di putaran kedua. Namun, untuk tidak mengulangi kesalahan yang berujung pada “salam gigit jari”. Tulisan ini berupaya untuk membaca situasi ekonomi-politik yang menjadi atmosfir Pilkada untuk terhindar dari persoalan dukung-mendukung—tentunya, juga untuk menghindari argumen moralis yang naif. Terakhir, tulisan ini juga akan mencoba menawarkan rekomendasi jangka panjang, sehingga kita tidak lagi mengulangi kegagapan dan kegalauan di tiap momen elektoral.

Situasi Ekonomi-Politik: Jakarta Sebagai Situs Utama Operasi Kapital Indonesia

Posisi ini dibuktikan dari perputaran uang yang masuk ke Jakarta. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sekitar 70% perputaran uang di Indonesia berada di wilayah DKI Jakarta. Perputaran uang tersebut merupakan konsekuensi dari penempatan Jakarta sebagai pusat politik dan ekonomi nasional. Pemusatan tersebut kemudian berdampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2015, skor IPM DKI Jakarta adalah 78,99, jauh di atas skor rata-rata Indonesia 69,55.

Sementara itu, dalam kurun waktu sejak tahun 1980, Jakarta tengah mengalami tranformasi menjadi kota megapolitan global. Hal ini ditandai oleh penguasaan investasi di sektor jasa keuangan dan teknologi, real estate, shopping mall dan outlets bagi pasar transnasional. Antara tahun 2013-2014 misalnya, pertumbuhan real estate di Jakarta mencapai 20-30 persen per tahun, angka pertumbuhan yang paling tinggi di dunia.[3] Data Bank Indonesia (BI), masih akan ada tambahan pasokan dari beberapa ritel, misalnya Lippo Mall Puri, Mall Pantai Indah Kapuk, One Bell Park, dan Central Park Extension.

Selain itu juga akan ada tambahan pasokan apartemen sewa, seperti TBS Linera Apartmen Service, Fraser Place Setia Budi Sky Garden, Pejaten Park Residen, dan Fraser Suite Ciputra World.[4] Sementara, pasokan lahan industri diperkirakan tidak bertambah, melainkan bergeser ke wilayah periferi seperti Bodebek dan Banten.[5] Pergeseran ini menunjukkan adanya tren deindustrialisasi di wilayah Jakarta dengan memposisikan Jakarta sebagai pusat keuangan.

Di sisi lain, transformasi ini berdiri di atas penggusuran massal. Pada tahap awalnya, penggusuran dilakukan dengan menyingkirkan becak dan perkampungan kumuh di Jakarta—kondisi yang terus berjalan hingga hari ini, seperti yang dialami oleh warga Bukit Duri.[6] Penyingkiran rakyat miskin ini kemudian berdampak pada tingginya ketimpangan pendapatan di kota Jakarta. Pada tahun 2016, indeks gini di Jakarta mencapai 0.41, melebihi angka rata-rata ketimpangan di Indonesia sebesar 0.40.

Ketimpangan ini juga dapat dilihat dari reorganisasi ruang di Jakarta yang mana mengonsentrasikan orang kaya di pusat perkotaan, sementara rakyat miskin terpinggirkan ke daerah-daerah pinggiran yang berbatasan dengan Jakarta (Depok, Tangerang, dan Bekasi). Peminggiran ini kemudian membentuk apa yang dikenal sebagai ‘daerah penyangga’. Hal ini diperlihatkan pada masifnya pembangunan properti hunian di daerah penyangga tersebut.

Menurut perkiraan BI, perkembangan pasokan apartemen di Jabodetabek ke depan diperkirakan akan terus meningkat sampai tahun 2018 terkait dengan banyaknya apartemen yang memasarkan tower lanjutan. Kenyataan ini diperkuat oleh terkonsentrainya penduduk Jakarta di wilayah perbatasan. Di wilayah Selatan, Timur dan Barat Jakarta, konsentrasi penduduk berturut-turut sebesar 21,48%, 27,94% dan 24,20%.

Di saat yang bersamaan, peminggiran rakyat miskin ini dibarengi oleh arus urbanisasi penduduk desa ke kota. Hal ini dapat ditunjukkan setidaknya lewat data komuter DKI Jakarta. Hasil survey BPS mengenai komuter Jabodetabek 2014, seluruh komuter Jabodetabek sebagian besar tinggal di Bodetabek (63 persen atau 2,26 juta orang sedangkan sisanya (37 persen atau 1,30 juta orang) bertempat tinggal di DKI Jakarta. Data lain menunjukkan adanya tren peningkatan urbanisasi, di mana jumlah penduduk DKI Jakarta meningkat dari 9.640.406 penduduk tahun 2010 menjadi 10.177.924 penduduk di tahun 2015.

Pertumbuhan kota seperti di atas dapat menunjukan karakter aliansi kekuasaan yang terbentuk melalui mesin pertumbuhan. Fakta-fakta di atas dapat menunjukan bahwa kota, seperti Jakarta, tumbuh melalui dukungan kapitalis developer yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Aliansi kekuasaan di antara mesin pertumbuhan ini terbentuk karena adanya adanya “tangible benefits” berupa sumber daya material yang riil yang ingin diperoleh bersama. Tangible benefits yang bisa didapatkan dalam aliansi kekuasaan ini setidaknya terdiri dari, pertama, dari ruang yang disediakan untuk memfasilitasi pertumbuhan properti seperti di atas dan kedua, dukungan anggaran yang tinggi dalam hal infrastruktur.

Rezim Ahok saat ini berdiri di atas topangan atau basis politik yang didukung oleh kapitalis developer dalam membangun kotanya. Selain fakta pertumbuhan properti seperti di atas, hal itu juga dapat dilihat dari prioritas angggaran dalam APBD Jakarta. Prioritas anggaran itu bisa dimaknai sebagai ‘ekspresi’ dari hasil pertarungan antar kekuatan sosial yang membentuk aliansi kekuasaan tertentu dalam suatu kota.

Upaya Ahok untuk membangun basis aliansi politik dengan kapitalis developer itu dapat ditangkap dari meningkatnya angggaran infrastruktur di Jakarta. Di saat bersamaan, ia meninggalkan basis dukungan politik dari rezim sebelumnya (Foke) yang banyak menggunakan instrumen bantuan sosial untuk meraih dukungan politik. Tentunya, kelompok yang banyak menerima bantuan dan hibah sosial tersebut adalah kelompok-kelompok penyokong suara di Jakarta. Oleh karena itu, anggaran bantuan sosial dan juga pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) mengalami penurunan dalam APBD.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta (APBD DKI) menunjukan bahwa sejak tahun 2009, anggaran untuk pembangunan infrastruktur selalu menempati posisi dominan, meskipun sampai tahun 2012 selalu menunjukan tren yang menurun. Bahkan pada tahun 2013, anggaran infrastruktur lebih kecil dari anggaran sosial.

Di saat yang bersamaan anggaran sosial, pendidikan dan kesehatan, menunjukan tren yang meningkat tiap tahunnya (17,5% di bawah anggaran pendidikan yang mencapai 18,38%). Namun, sejak APBD-P 2013, anggaran untuk infrastruktur mulai naik (18,55%) dan mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2014 (23,8%). Kemudian, anggaran untuk infrastruktur itu tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2016 dengan mendapatkan kucuran sebesar 30,5 %.

Anggaran PU atau infrastruktur menjadi salah satu sumber daya material karena salah di sana tersedia anggaran publik yang bisa digunakan untuk bagian dari akumulasi. Karena secara spesifik, karakter kapitalis developer itu bermain dalam kerangka oligarkis, maka pencarian  dana publik atau proyek pemerintah menjadi salah satu sumber pendapatannya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bisa menopang pertumbuhan properti dalam suatu kawasan tertentu.[7]

Sehingga, disini anggaran publik menjadi salah satu sumber daya material yang penting untuk diperebutkan diantara mereka. Lonjakan anggaran APBD untuk pembangunan umum itu ternyata juga paralel dengan pola penggusuran selama ini. Data LBHJ menunjukan bahwa sebagian besar penggusuran di Jakarta pada 2015 ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk normalisasi perairan, pembangunan waduk, penertiban dan pembangunan fasilittas umum.[8] Selain itu, dana yang digunakan untuk menggusur itu juga sebagian besar (85%) menggunakan dana APBD (96 kasus).[9]

Untuk memperumit situasi ekonomi-politik, lebih jauh agenda pembangunan di kota juga melibatkan lembaga donor internasional. Dalam skema pemberian utang, Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) mengucurkan dana kepada pemerintah Indonesia masing-masing dengan jumlah sama sebesar Rp. 2,814 trilyun untuk proyek “National Slum Upgrading.”[10] Oleh pemerintah Indonesia, proyek itu dijalankan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Pelaksanaan program itu akan berjalan dengan pola penggusuran paksa dan penyingkiran warga miskin. Dari 153 kota yang akan dibiayai oleh utang Bank Dunia/AIIB melalui proyek National Slum Upgrading, Elsam memprediksi 9,7 juta jiwa penghuni pemukiman kumuh di seluruh indonesia akan mengalami dampak sosial dengan 4,85 juta jiwa diantaranya merupakan perempuan. Kasus penggusuran paksa warga sah Bukit Duri dan misalnya, diketahui berada dalam skema pendanaan Bank Dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, Bukit Duri termasuk dari salah satu titik dari proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/ Jakarta Emergency Dredging Initiative Project (JUFMP/ JEDIP).

Apa artinya pembacaan atas situasi ekonomi-politik Jakarta di atas? Poin penting yang mengemuka adalah tentang karakter rezim kota saat ini dan yang akan berjalan ke depannya. Kepala daerah, atau dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, berada dalam struktur ekonomi-politik yang membatasinya. Keterbatasan ini menjadi jelas ketika Jakarta sebagai wilayah geografis diposisikan tidak terisolir dengan agenda pembangunan neoliberal. Lalu, apa konsekuensinya bagi Pilkada DKI Jakarta kali ini?

Kontestasi Borjuasi Merebutkan DKI Jakarta

Penguasaan atas posisi sentral DKI Jakarta sebagai situs utama operasi kapital ini menjadi agenda utama kelompok-kelompok borjuasi yang saling bersaing. Hal ini setidaknya terlihat dalam kasus kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Kontestasi ini dapat dilihat berdasarkan pembacaan atas latar belakang kedua pasangan calon yang tengah bersaing dalam Pilkada DKI 2017 pada putaran kedua.

Berdasarkan pembacaan situasi ekonomi-politik di atas, sulit untuk tidak mengatakan bahwa siapapun pemenang Pilkada tidak akan meneruskan rezim politik perkotaan yang melayani kepentingan kapital. Dalam kampanyenya, paslon Ahok-Djarot menunjukkan komitmen akan meneruskan pola pembangunan yang berjalan. Dalam program pembangunannya, paslon tersebut akan meneruskan beberapa program yang berorientasi pada infrastruktur. Program yang dimaksud seperti normalisasi sungai yang disponsori JEDI, reklamasi pantai utara Jakarta, atau pembangunan Giant Sea Wall di utara Jakarta.

Beberapa proyek tersebut akan mendorong adanya potensi penggusuran yang akan lebih luas di Jakarta. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Ahok sendiri bahwa akan ada 131 titik penggusuran di Jakarta ke depannya. Sedangkan untuk mengatasi problem penggusuran tersebut, Ahok-Djarot akan tetap menjalankan strategi pemindahan orang ke rumah susun sewa.

Model pembangunan dengan peminggiran orang miskin ini akan menjadi bahan bakar atas mobilisasi massa berdasarkan agama dan etnik. Keresahan rakyat miskin atas kondisi hidupnya yang semakin terpuruk, menjadi sangat mudah tersalurkan dalam agenda politik Islam fundamentalisme. Kemudian, meninjau mobilisasi umat Islam beberapa bulan terakhir, terpilihnya Ahok kemungkinan besar akan memancing kemarahan massa yang meluas dan masif di jalanan. Artinya, pertentangan berdasarkan poitik identitas di Jakarta selama beberapa tahun ke depan berpotensi semakin menajam.

Potensi ini semakin jelas melihat penyingkiran terhadap rakyat miskin dalam agenda pembangunan neoliberal. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya tentang melebarnya ketimpangan, potensi jutaan warga terpapar dampak sosial dari penggusuran, dan tingginya tingkat komuter, kondisi ini menciptakan situasi kerentanan (precariousness) yang semakin parah. Sementara itu, ekspresi kerentanan itu justru berhasil dimobilisasi oleh kelompok-kelompok Islam Fundamentalis dengan backup dari politisi oportunis yang membawa nuansa Politik SARA.[11]

Pada pihak lain, meskipun paslon Anies-Sandi belum memiliki program yang lebih spesifik dari petahana, dapat dipastikan paslon itu akan sulit untuk melampaui kondisi dari dorongan mesin pertumbuhan kota seperti di atas. Hal ini sebagaimana struktur ekonomi-politik yang ada akan membatasinya. Asumsi tersebut dibuktikan dengan melihat dari visi politik dari keduanya yang tidak mendorong adanya perubahan relasi kuasa dalam kota dan membuka ruang partisipasi yang deliberatif untuk membebaskan rakyat miskin. Artinya, meskipun secara retorika kedua paslon banyak menggunakan agenda kerakyatan, tetapi struktur ekonomi-politik dan relasi kuasa yang ada akan membatasinya.

Bagaimana Rakyat Membaca Kontestasi Borjuasi Pada Pilkada DKI Jakarta

Meskipun demikian, kita perlu menguraikan bahaya laten yang terdapat pada paslon Anies-Sandi. Perlu diakui, bahwa formasi yang mengorbit di sekitar kedua paslon tersebut adalah kekuatan sosial yang berasal dari jejaring oligarki. Di pihak Ahok-Djarot kita dapat menemukan faksi kapitalis developer, seperti Podomoro (reklamasi Teluk Jakarta) dan Sinar Mas (taman Kalijodo). Sementara di pihak Anies-Sandi, kita dapat menemukan sejumlah pengusaha cum politisi partai borjuasi, mulai dari Gerindra Prabowo dan Fadli Zon, PKS Fahri Hamzah, politisi PAN dan PPP,[12] hingga Perindo Hari Tanoe. Dalam kata lain, formasi kelas yang ada di sekitar kedua paslon terdiri dari kekuatan sosial yang anti terhadap rakyat miskin.

Secara lebih spesifik, formasi kelas di sekitar paslon Anies-Sandiaga ditopang oleh kekuatan Islam fundamentalis. Ekspresi ini dapat ditemukan dari mobilisasi penolakan terhadap “Gubernur Kafir” yang meluas sejak aksi Bela Islam jilid pertama hingga sekarang. Ancaman dari menguatnya tendensi Islam Fundamentalis itu sendiri telah dibahas dibanyak kesempatan[13] Singkatnya, kemenangan Islam Fundamentalis—atau secara lebih umum Politik SARA—dapat mengilusi kontradiksi kelas dan memicu konflik horizontal antar kelas tertindas.

Masalah politik identitas atau menguatnya fundamentalisme Islam sebetulnya telah dipetakan pada konteks Pilpres 2014 yang lalu. Pihak Prabowo dinilai merepresentasikan ancaman ‘Fasisme Relijius’ dengan memberikan ruang kepada kelompok yang melakukan kekerasan sektarian. Pada konteks Pilpres 2014, argumentasi yang digunakan bagi kelompok yang menolak Prabowo adalah bahwa Fasisme Relijius mengancam ruang demokrasi yang mulai terbuka pasca Orde Baru.

Pembacaan yang serupa kiranya dapat ditempatkan pada konteks Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan diberikannya ruang politik dan diakomodasinya kepentingan kelompok Islam Fundamentalis, maka gerakan rakyat akan kesulitan dalam melakukan manuver perlawanan. Kebijakan penggusuran ke depan misalnya, berpotensi akan diselubungi oleh kredo-kredo relijius yang melegitimasi penggusuran. Selain itu, akomodasi terhadap kelompok Islam Fundamentalis berpotensi dijadikan sebagai alat pukul bagi rakyat yang melawan penggusuran maupun sebagai barisan martir yang mendiskreditkan perlawanan dengan tuduhan-tuduhan ‘PKI’ atau ‘Komunis’. Maka, konflik horizontal antar kelas tertindas menjadi tidak terelakkan.

Patut diakui pula, bahwa kubu Ahok-Djarot juga melakukan kontrol dengan cara-cara yang menyempitkan ruang demokrasi bagi gerakan rakyat. Tahun 2015 misalnya, Ahok mengeluarkan   Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Ahok juga diketahui membuat kesepakatan (MoU) dengan TNI untuk jasa pengamanan kawasan industri di DKI Jakarta, kesepakatan yang bertendensi mengembalikan politik perburuhan Orde Baru yang sarat dengan represi aparat. Demikian pula dengan mobilisir aparat saat penggusuran di Kampung Pulo misalnya.

Namun demikian, realitas politik elektoral hari ini memaksa adanya pemenang di antara kedua paslon yang masih berkontestasi di putaran kedua Pilkada. Realitas ini juga nantinya akan menentukan batasan-batasan serta ruang strategi dan taktik bagi gerakan rakyat sepanjang, minimal lima (5) tahun mendatang—jika pada kesempatan mendatang gerakan rakyat mampu untuk mengusung pemimpinnya sendiri dan merebut kekuasaan.

Dengan segala konsekuensinya, tampaknya kemenangan Politik SARA yang direpresentasikan oleh kubu Anies-Sandiaga akan semakin mempersempit ruang gerak pengorganisiran rakyat. Untuk itu, kami memandang gerakan rakyat di Jakarta hari ini perlu berusaha semaksimal mungkin agar Politik SARA tidak memenangi Pilkada 2017 dan menguasai pemerintahan selama lima (5) tahun ke depan.

Agar Tidak Menyesal, Belajar Dari Kesalahan (Lagi)

Kegagapan yang dihadapi pada konteks Pilkada DKI Jakarta saat ini tidak lain adalah buah dari kegagalan gerakan rakyat membangun persatuan. Gerakan rakyat ibaratnya (masih) asyik bermain, meminjam istilah Ken Ndaru, ‘Komidi Putar’: bahwa di satu sisi pilihan Golput tidak memberikan kontribusi apapun pada kemajuan gerakan, sementara pilihan dukung-mendukung akan terjatuh pada oportunisme. Sudah berapa kali kita mengulangi kesalahan yang sama?

Meskipun tampak mengulang ajakan dan refleksi yang telah dilakukan pada setiap momen kegagapan ini, namun jalan keluar untuk berhenti bermain-main ‘Komidi Putar’ adalah dengan kembali membangun persatuan gerakan rakyat pekerja. Jika kegagapan saat ini terjadi akibat kegagalan gerakan rakyat mengusung pemimpinnya sendiri, maka mulai persiapkanlah untuk momen elektoral selanjutnya. Jika kegagapan terjadi akibat kegagalan merumuskan program minimum, maka segerakanlah upaya membangun konsolidasi. Sekiranya waktu yang tersedia masih sangat panjang menantikan momen elektoral selanjutnya.

Agar tidak betul-betul mengulang ajakan pada situasi sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa situasi konkret yang perlu ditindaklanjuti segera. Pertama, merebut basis rakyat dari pengaruh kelompok Islam Fundamentalis. Baik kekalahan atau kemenangan Politik SARA, keduanya belum tentu melemahkan tendensi menguatnya fundamentalisme. Kekalahan Politik SARA misalnya, berpotensi meningkatkan eskalasi penolakan terhadap ‘Gubernur Kafir’.

Dengan demikian, maka upaya untuk merebut basis rakyat dari pengaruh kelompok Islam Fundamentalis menjadi penting. Urgensinya adalah melihat latar belakang kelas anggota kelompok Islam Fundamentalis itu sendiri yang juga berasal dari kantung-kantung miskin perkotaan. Upaya ini juga berarti mencegah upaya pengarahan kelompok-kelompok yang melegitimasi politik yang meminggirkan warga miskin dengan ilusi-ilusi relijius. Dalam kata lain, upaya ini dilakukan dalam rangka mengembalikan ekspresi perlawanan rakyat berbasiskan analisa kelas, bukan politik identitas.

Upaya melawan pengaruh kelompok Islam Fundamentalis ini juga dapat dibarengi dengan konsolidasi gerakan rakyat dengan mendorong terbentuknya Blok Politik. Blok Politik yang dimaksud adalah sebagai unifikasi upaya perlawanan terhadap politik pro-kapital. Dengan terkonsolidasinya perlawanan rakyat, maka kita dapat menyiapkan benteng pertahanan terhadap upaya pemerintah mengarusutamakan agenda pembangunan neoliberal.

Sebagai wadah konsolidasi gerakan, Blok Politik juga dapat ditempatkan sebagai upaya untuk mempertemukan kelompok-kelompok gerakan dan merumuskan program minimum yang dapat diusung pada momen elektoral mendatang. Dengan memanfaatkan rentang waktu yang panjang, Blok Politik dapat menjadi proses pembelajaran bagi gerakan untuk dapat merumuskan satu titik temu yang dapat diperjuangkan bersama. Sebagai tujuan jangka panjang, tentunya Blok Politik dapat didesain sebagai sarana pengusungan pemimpin dari gerakan rakyat untuk momen Pilkada selanjutnya.

Penutup

Tulisan ini berupaya untuk menyoal kegagapan yang selalu dialami oleh gerakan rakyat pada setiap momen elektoral, sebagai realitas politik yang tidak terhindarkan. Tulisan ini juga tidak ditujukan untuk memberikan legitimasi atau delegitimasi terhadap paslon tertentu seperti yang diupayakan pada konteks Pilpres 2014. Siapapun pasangan calonnya, sulit untuk mengatakan bahwa agenda pembangunan neoliberalisme yang meminggirkan rakyat dapat dihentikan, melihat struktur ekonomi-politik dan relasi kuasa yang beroperasi.

Meskipun demikian, Partai Rakyat Pekerja memandang bahwa kemenangan Politik SARA perlu dicegah dalam realitas politik elektoral yang terhindarkan. Namun, agar tidak terjebak pada kebiasaan dukung-mendukung, Partai Rakyat Pekerja mendorong kembali unifikasi kelompok-kelompok gerakan untuk menyiapkan benteng pertahanan sepanjang masa rezim politik pro-kapital lima tahun ke depan. Tidak hanya itu, agar tidak terus asyik bermain Komidi Putar, maka kita perlu menyiapkan amunisi perlawanan untuk mendudukkan kedaulatan rakyat atas kekuasaan politik pada momen elektoral mendatang di Jakarta.***

 

Rizal Assalam

Sekretaris Kota Partai Rakyat Pekerja

Komite Kota Khusus Jakarta Raya

[1] Coen Husain Pontoh, “50 Hari Menuju Pilpres: Demokrasi vs Fasisme-Religius”, Indoprogress 22 May 2014, <https://indoprogress.com/2014/05/50-hari-menuju-pilpres-demokrasi-vs-fasisme-religius/>.

[2] Ken Buddha Kusumandaru, “Jokowow dan Komidit Putar Gerakan Kiri”, Partai Rakyat Pekerja 5 Mei 2014, <http://www.prp-indonesia.org/2014/jokowow-dan-komidi-putar-gerakan-kiri>.

[3] “Jakarta Jadi Kota dengan Perkembangan Investasi Properti Tertinggi”, diunduh dari http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/11/11/nevd38-jakarta-jadi-kota-dengan-perkembangan-investasi-properti-tertinggi diakses pada 03 September 2015 pukul 22.00 WIB

[4]  Bank Indonesia, “Laporan Perkembangan Properti Komersial Triwulan II 2015”, dapat diunduh di http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/properti-komersial/Documents/Laporan_PPKom_Q2_2015.pdf,  hlm.2

[5] Ibid. hlm. 4

[6] Rizal Assalam, “Seandainya Warga Miskin Diberi Kesempatan”, Partai Rakyat Pekerja 4 Oktober 2016, <http://www.prp-indonesia.org/2016/seandainya-warga-miskin-diberi-kesempatan>.

[7] “Jabotabek Surga Investasi Properti” diunduh dari http://lipsus.kontan.co.id/v2/proyeksi2015/read/221/Jabodetabek-surga-investasi-properti diakses pada 04 September 2015 pukul 01.46 WIB

[8] Aldo Fellix Januardy, op.cit. hlm. 10-11

[9] Ibid. hlm. 14

[10] Elsam, “Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU,” Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 14 Oktober 2016, <http://elsam.or.id/2016/10/bahaya-hutang-bank-dunia-dalam-proyek-kotaku/>.

[11] Iqra Anugrah dan Fathimah Fildzah Izzati, “Aksi Massa Dalam Perspektif Islam Progresif,” Islam Bergerak 10 November 2016, <http://islambergerak.com/2016/11/aksi-massa-dalam-perspektif-islam-progresif/>

[12] Dieqy Hasbi Widhana, “Para Politikus yang Mencari Panggung di Demo 4 November,” Tirto.id 7 November 2016, <https://tirto.id/para-politikus-yang-mencari-panggung-di-demo-4-november-b2By>.

[13] Lihat misalnya Iqra Anugrah dan Fathimah Fildzah Izzati, op. cit., atau Coen Husain Pontoh, “Politik Kelas vs Politik Identitas,” Indoprogress 10 Oktober 2016, <https://indoprogress.com/2016/10/politik-kelas-vs-politik-identitas/>/

LEAVE A REPLY