Kebijakan Moratorium dan Ketidakjelasan Masa Depan Lulusan Keguruan di Indonesia

Danang Pamungkas
Anggota Colombo Studies dan PO SR Yayasan Kampung Halaman

Pada tahun 2014 lalu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah pos kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Walaupunn begitu, pemerintah menetapkan bahwa kebijakan ini hanya untuk penerimaan PNS saja.Adapun rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kementerian yang proporsional. Hal ini menyebabkan banyak lulusan perguruan tinggi jurusan kependidikan/keguruan harus menunggu beberapa tahun untuk pengangkatan dan mencari lapangan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan jurusannya. Situasi ini menyebabkan tingkat pengangguran yang membludak dari tahun ke tahun. Lulusan perguruan tinggi khusunya jurusan kependidikan/keguruan tidak mempunyai masa depan yang cerah dalam meniti karir di dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan moratorium ini didasarkan pada kenyataan bahwa 50% APBN Indonesia hanya digunakan untuk belanja pegawai namun tidak terserap dalam kebijakan publik maupun investasi. Pemborosan belanja pegawai ini dianggap mengganggu jalannya roda perekonomian, karena hal ini menyebabkan anggaran tidak dimaksimalkan untuk membangun sarana dan infrastruuktur yang menunjang pembangunan nasional serta kegiatan industrialisasi. Oleh sebab itu, kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat terutama guru-guru lulusan peguruan tinggi yang dipastikan menjadi pengangguran sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

Pemerintah Indonesia dalam beberapa hal memang mempunyai inisiatif yang bagus untuk membangun perekonomian bangsa. Namun, kebijakan moratorium PNS ini ternyata berakibat pada tingginya angka pengangguran dan ketidakjelasan peran lulusan guru bagi pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2014 -2016, diperkirakan ratusan ribu lulusan guru menjadi pengangguran. Kemudian, angka guru honorer di sekolahan meningkat drastis dengan gaji di bawah UMR. Seharusnya lulusan guru mempunyai peran yang besar bagi bangsa dan negara, karena mereka yang akan menentukan bagaimana kemajuan pendidikan Indonesia di masa depan. Namun, peran guru ternyata masih dikesampingkan begitu saja dalam agenda penting pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat. Padahal di berbagai negara maju pendidikan dan kemajuan perekonomian tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita lihat sebuah negara bisa maju dan sejahtera karena kualitas serta tingkat pendidikan masyarakatnya juga tinggi. Semakin besar pemerintah memberikan porsi yang tinggi bagi pendidikan, maka kemajuan peradaban dan perekonomian negara akan saling berkesinambungan. Kita bisa melihat fakta ini pada negara Asia seperti Jepang dan Singapura. Setelah perang dunia ke-II, Jepang hancur lebur karena kekalahan perang dengan Amerika Serikat. Pada saat itu, Jepang mengalami situasi kesulitan ekonomi karena hancurnya pusat-pusat industri dan infrasruktur publik seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit dan kantor pemerintahan. Namun setelah kekalahan perang itu, Jepang membuat kebijakan yang tidak lazim untuk membangun perekonomian bangsanya. Kebijakan pemerintah adalah  mengangkat banyak guru di berbagai daerah dan membangun sekolah-sekolah agar masa depan Jepang menjadi lebih cerah. Pemerintah Jepang menganggap bahwa hanya pendidikan yang akan mengubah masa depan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal itu memang benar, karena pasca perang dunia II Jepang menjelma menjadi negara dengan kekuatan perekonomian terkuat dan eksportir industri perikanan, teknologi, serta elektronik, menyaingi Amerika Serikat yang sebenarnya merupakan negara yang bertanggung jawab atas hancurnya Jepang di masa itu. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari kemajuan Jepang pada saat ini. Mereka maju seperi sekarang karena sektor pendidikan dan mengangkat banyak guru untuk membangun peradaban serta kemajuan bangsa.

Sementara itu, Singapura merupakan negara yang mempunyai pendidikan terbaik di Asia. Hal ini dibuktikan dengan survei Jurnal Internasional Pendidikan yang menilai 150 Universitas terbaik di Asia. Hasilnya, 3 Universitas di Singapura menempati posisi sepuluh besar, dan National University Singapore (NUS) menempati urutan pertama universitas terbaik se-Asia. Negara Singapura juga merupakan negara industri yang maju, bahkan bersama Cina, Jepang, dan Korea Selatan, negara ini menjadi pemain utama perekonomian dunia. Sementara, di dalam survei tersebut, universitas di Indonesia hanya menempati ranking 60-80 besar seperti kampus UI, UGM, dan ITB. Hal ini menggambarkan bagaimana sebuah kemajuan negara ditentukan juga oleh sektor pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sudah seharusnya mementingkan sektor pendidikan dan tidak meminggirkan peran guru sebagai pendidik yang punya andil besar terhadap kemajuan bangsa.

Kembali pada permasaahan ketiadaan lapangan kerja bagi guru-guru ini, ternyata belum bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Selama ini pemerintah begitu lamban menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini terbukti dari tidak adanya solusi untuk permasalahan kebijakan moratorium ini. Padahal, kondisi pendidikan di Indonesia masih perlu pembenahan dan perbaikan baik dari segi kualitas tenaga pendidikan, SDM, infrastruktur, sarana-prasarana, dan mahalnya biaya pendidikan. Selama 2 tahun ini, tidak ada solusi yang konkret untuk mengatasi persoalan ini. Padahal permasalahan ini sangat serius, berhubungan langsung dengan penghidupan guru dan pembangunan perekonomian nasional. Surplus tenaga pendidik ternyata belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah. Pemerintah malah menganggap hal ini sebagai ancaman negara dalam menuntaskan agenda pembangunan nasional dan industrialisasi. Pemisahan antara sektor perekonomian dan pendidikan merupakan konsep yang sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa maju di saat pendidikannya saja masih rendah? Negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Asia mempunyai kualitas pendidikan yang sangat bagus untuk menopang kegiatan perekonomiannya. Lulusan-lulusan guru, teknik sipil, elektro, bisnis, arkeologi, sosiologi, ekonom, akuntan, bankir, dan ilmuwan diciptakan dari pendidikan. Lantas kenapa pemerintah Indonesia sekarang ini terkesan meminggirkan peran penting guru dan pendidikan bagi kemajuan ekonomi bangsa, bahkan menganggap bahwa surplus guru menyebabkan anggaran negara terbebani olehnya? Kita patut mempertanyakan konsep tersebut, karena dalam hal ini hajat hidup seluruh lulusan guru di Indonesia sedang mengalami ketidakjelasan dan sebagian besar akan menjadi “pengangguran” yang justru akan membuat negara semakin sulit untuk memajukan perekonomian masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah kembali memikirkan profesi guru sebagai agen perubahan sosial bagi kemajuan bangsa. Ketidakjelasan masa depan guru menyebabkan juga ketidakjelasan bagaimana pendidikan di Indonesia berkembang selanjutnya. Pemerintah harus kembali membahas kebijakan moratorium dan kalau perlu merevisi kebijakan ini dengan mengutamakan pendidikan sebagai jalur utama untuk memajukan perekonomian masyarakat. Karena di dalam pendidikan inilah, seseorang akan mengaktualisasikan dirinya dan berimajinasi untuk menjadi sesorang yang berkreasi membuat ide-ide dan gagasan baru yang kelak akan membuat bangsa ini berdiri tegak di mata internasional karena kemajuan peradaban dan perekonomiannya. Seperti kata Bung Karno, bahwa kelak ketika orang Indonesia membangun sebuah jembatan antar wilayah, tidak perlu mereka bersusah payah membangunnya dengan tenaga kasar, namun dengan pemikiran dan idenya untuk membangun sebuah jembatan. Sebenarnya disini Bung Karno ingin menyatakan bahwa kemajuan perekonomian sebuah bangsa ditentukan oleh para anak muda yang kreatif dan mempunyai pengetahuan luas. Tentunya kretivitas dan pengetahuan luas ini tidak datang dengan sendirinya, hal ini harus terwadahi dalam sektor pendidikan. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah memperhatikan dengan serius sektor pendidikan dan nasib guru-guru yang akan mencetak agen perubahan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Sudah seharusnya pemerintah mengangkat guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi pada negeri dan menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak bagi lulusan keguruan/kependidikan yang telah siap mengemban tugas negara untuk memajukan masyarakat dan ikut serta dalam membangun Indonesia baru, Indonesia yang maju dan Indonesia sebagai negara yang berdikari serta menjadi pemain utama perekonomian dunia.

LEAVE A REPLY