Kaum Buruh, Bangun Partai Untuk Rebut Kekuasaan Negara!

Partai Rakyat Pekerja

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

Nomor: 056/KP-PRP/PS/e/IV/2017

Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017!
Kaum Buruh, Bangun Partai Untuk Rebut Kekuasaan Negara!

Hari Buruh Internasional 1 Mei yang dikenal dengan sebutan May Day, dirayakan untuk memperingati aksi masif buruh pada 1 Mei 1886 di Amerika Serikat. Tuntutan utama aksi itu adalah 8 jam kerja. Kaum buruh dipukuli dan ditembaki hingga luka-luka, bahkan sampai ada yang gugur di medan juang. Aksi ini berjasa memenangkan 8 jam kerja sebagai standar jam kerja dunia. Sebelumnya, kaum buruh bekerja selama 10, 12 atau bahkan 16 jam sehari.

Namun, sampai saat ini, kaum buruh Indonesia masih didera berbagai persoalan, seperti upah murah, kerja kontrak, outsourcing, manipulasi permagangan, jaminan sosial (BPJS) yang bermasalah, kecelakaan kerja, dll. Rakyat pekerja di luar kaum buruh juga mengalami nasib serupa. Petani kecil mengalami masalah perampasan tanah, mahalnya pupuk, cengkeraman beragam bentuk tengkulak, dll. Rakyat miskin kota mengalami masalah tidak punya pekerjaan dan penggusuran tempat tinggal serta ruang hidup mereka. Selain itu, ada juga masalah yang memperparah penindasan atas rakyat pekerja yaitu korupsi.

Bertahun-tahun setelah reformasi, sudah sangat sering kita menuntut Negara merespons masalah-masalah dan kepentingannya. Tetapi, apa tuntutan kita didengar? Hampir tidak pernah! Malah aksi-aksi kita berkali-kali direspons pemerintah dengan kekerasan dan kriminalisasi. Kenapa begitu? Karena Negara kita dikuasai oleh kelas pemodal, sehingga kepentingan para pemodal lah yang dominan dalam Negara. Menurut studi Pusat Kajian Politik UI, latar belakang pekerjaan terbesar dari anggota DPR 2014-2019 adalah pengusaha, dengan angka 37,45%. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan angka yang lebih besar lagi, dari 560 anggota, sebanyak 293 atau 52%-nya berlatar belakang pengusaha.

Mereka yang bukan berlatar belakang pengusaha pun bekerja untuk partai-partai arus utama yang dikuasai atau dipimpin para pemodal. Karakter pemodal dari partai-partai tersebut bisa dilihat dari tokoh-tokohnya. Setya Novanto, Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla (Wakil Presiden) dari Golkar, Megawati dan Jokowi (Presiden) dari PDIP, Prabowo dari Gerindra, Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat, Surya Paloh dari Nasdem, dan semua partai yang ada di parlemen dan pemerintahan semuanya dikuasai pengusaha.

Para pemodal ini bersaing antar mereka dalam mempengaruhi Negara. Kelompok pemodal mana yang berkuasa, merekalah yang akan memperoleh banyak fasilitas Negara untuk bisnis mereka. Belakangan ini, persaingan antar mereka semakin brutal. Mereka menggunakan politik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan) untuk menggalang dukungan dan suara dari msayarakat. Sebagian kaum buruh dan rakyat pekerja pun terpengaruh oleh politik SARA.

Jadi jelas tidak akan ada kesejahteraan bagi rakyat pekerja selama Negara Indonesia dikuasai oleh kelas pemodal. Kita tidak bisa lagi berharap bahwa pemerintah akan menerima tuntutan dan mengurus kepentingan kita. Tidak cukup lagi bagi kita untuk hanya menuntut kenaikan upah, penghapusan kerja kontrak dan outsourcing, pembatalan penggusuran, dll. Sudah saatnya kita berpikir menyingkirkan para pemodal dan antek-anteknya dari Negara untuk digantikan oleh perwakilan kaum buruh dan rakyat pekerja lainnya. Sudah saatnya kita memasukkan perebutan kekuasaan negara sebagai salah satu agenda pokok perjuangan kita!

Dan untuk merebut negara, tidak cukup kita hanya aktif di serikat buruh atau ormas rakyat pekerja lainnya. Kita juga memerlukan partai politik yang kuat dan didukung luas oleh masyarakat. Tentu saja, ini bukan berarti kaum buruh perlu bergabung dengan partai-partai yang sudah dikuasai para pemodal. Sudah hampir pasti kita akan sulit memajukan kepentingan kita jika yang kita masuki adalah partai-partai arus utama yang sudah dikuasai pemodal. Ini sudah dibuktikan oleh banyak aktivis yang masuk ke partai-partai pemodal dengan alasan taktik memperjuangkan rakyat. Apa hasil dari upaya mereka itu? Hampir tidak ada! Kira perlu partai yang bersih dari kepentingan pemodal dan benar-benar membawa kepentingan kita. Karenanya, kita harus membangun sendiri partai yang seperti itu!

Terakhir, mengingat maraknya politik SARA yang dilakukan untuk menggalang dukungan masyarakat dalam persaingan antar-pemodal, kami hendak mengingatkan agar kaum buruh dan rakyat pekerja lainnya tidak terpecah-pecah dan terseret politik SARA yang hanya menguntungkan persaingan antar-pemodal. Kita, kaum buruh dan rakyat pekerja Indonesia lainnya, terlepas dari apa keyakinan, ras dan suku kita, adalah satu kaum yang senasib dan punya satu kepentingan, yaitu membebaskan diri kita dari penindasan kelas pemodal.

Dalam memperingati Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2017 ini, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyerukan kepada kaum buruh dan rakyat pekerja Indonesia:

  1. Merayakan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017. Mari lanjutkan perjuangan para leluhur kita yang berhasil memenangkan 8 jam kerja. Tolak pembodohan pemerintah yang membujuk kaum buruh untuk tidak melakukan aksi May Day.
  2. Menjadikan perebutan kekuasaan Negara dari cengkraman kelas pemodal sebagai agenda pokok perjuangan rakyat pekerja, dengan cara membangun partai politik kita sendiri sebagai alat yang bersih dari kepentingan pemodal dan benar-benar bisa membawa kepentingan kita.
  3. Agar tidak tertipu dan terpengaruh politik SARA. Politik SARA hanyalah politik kelas pemodal untuk menggalang dukungan dari masyarakat dalam memenangkan persaingan antar-mereka. Politik SARA memecah-belah dan memperlemah kita di hadapan kelas pemodal.
  4. Kapitalisme telah gagal mensejahterakan rakyat, hanya dengan SOSIALISME lah rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 1 Mei 2017
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

ttd.
Anwar “Sastro” Ma’ruf

Sekretaris Jenderal

ttd.
Rendro Prayogo

Contact person:
Anwar “Sastro” Ma’ruf (0812-1059-0010)

LEAVE A REPLY