Hapuskan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengkriminalisasi Rakyat!

Partai Rakyat Pekerja

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

No.: 057/KP-PRP/PS/e/V/2017

Hapuskan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengkriminalisasi Rakyat!

Salam rakyat pekerja,

Beberapa hari belakangan ini rakyat Indonesia dikejutkan dengan beberapa peristiwa yang menunjukkan negara ini semakin jauh dari negara demokrasi dan berkeadilan. Vonis hukuman dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan menggunakan pasal penodaan agama. Sehari sebelumnya pemerintah bahkan membubarkan HTI karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Juga kejadian Pemuda Pancasila juga membubarkan pameran seni rupa bertema “Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa” karya Andreas Iswinarto di Yogyakarta. Pembubaran oleh organisasi paramiliter tersebut dikarenakan pameran tersebut dianggap berbau komunis.

Masalah penodaan agama melalui UU No 1/PNPS/1965, pembubaran sebuah organisasi melalui UU Ormas, atau pembubaran pameran dengan mendasarkan TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 menunjukkan hingga saat ini masih banyak aturan-aturan yang masih berlaku saat ini digunakan untuk mempersempit ruang-ruang demokrasi. Masih banyak sekali aturan perundang-undangan yang berlaku namun pada akhirnya mempersempit ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia. Ibu Baiq Nuril Maknun, yang merupakan korban pelecehan seksual di Mataram, malah ditahan sejak 24 Maret 2017 melalui pasal karet UU ITE. Selain itu, masyarakat di Surokonto Wetan, Kendal juga ditahan oleh aparat kepolisian karena menggarap lahan di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat di Surokonto Wetan dijerat melalui UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Dari berbagai peristiwa tersebut, dan tentunya masih banyak sekali kasus-kasus yang serupa, menunjukkan bahwa pasal-pasal karet masih digunakan oleh rezim Neoliberal untuk membungkam dan mengkriminalisasi warganya sendiri. Berlakunya pasal-pasal karet yang sudah nyata membungkam dan mengkriminalisasi warga negara Indonesia sangat melecehkan demokrasi dan keadilan. Masih digunakannya pasal-pasal karet tersebut juga menunjukkan rezim saat ini tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya.

Selain penggunaan pasal-pasal karet dalam UU PNSP tersebut, penggunaan polisasi SARA juga semakin meningkat saat ini. Hal tersebut terlihat sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 yang kemudian berlanjut hingga Pilkada DKI Jakarta. Melalui kasus ini ditunjukkan bahwa penggunaan politisasi SARA sangat efektif untuk memecah belah masyarakat. Penggunaan politisasi SARA di kedua kontestasi politik tersebut sebenarnya adalah pertarungan antara borjuis yang saat ini menguasai di Indonesia. Siapapun yang terpilih menang dalam kontestasi politik tersebut, kebijakan-kebijakan pembangunan yang dihasilkan hanya menguntungkan para pemilik modal.

Berdasarkan pembacaan tersebut, maka Partai Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

  1. Penggunaan pasal-pasal karet dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menunjukkan rezim saat ini masih berupaya untuk membungkam dan mengkriminalisasi gerakan-gerakan rakyat;
  2. Politisasi SARA yang digunakan dari pertarungan para borjuis ini akan semakin merugikan dan menyengsarakan rakyat. Maka sudah saatnya seluruh gerakan rakyat di Indonesia untuk bersatu melawan politisasi SARA ini;
  3. Bangun kekuatan politik dari gerakan rakyat untuk membangun partai politik alternatif untuk melawan kebijakan-kebijakan Neoliberal;
  4. Kapitalisme – Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 10 Mei 2017
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

ttd.
Anwar Ma’ruf

Sekretaris Jenderal

ttd.
Rendro Prayogo

Contact Person:
Anwar Ma’ruf 0812 1059 0010

LEAVE A REPLY