Buruh Tani Desa dan Mesin Budidaya Tanaman

Mesin Perontok Padi

Yusrang
Kader PRP Komite Kota Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman merupakan salah satu bentuk modernisasi sektor pertanian di Indonesia. Mesin menjadi penggerak baru yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam alat produksi, kualitas dan kuantitas produksinya, tata kerja dan pemasaran sehingga berpengaruh besar dalam tata kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Dengan alasan teknologi mempercepat pekerjaan, melipatgandakan hasil dan menghemat biaya produksi, perubahan di sektor pertanian dimana pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin, menjadi ancaman bagi buruh tani.

Modernisasi budidaya tanaman ini kemudian melahirkan kelas marjinal baru dan melahirkan kelompok golongan kapitalis. Adanya kesenjangan antara manusia yang satu dengan lainnya bahkan hingga menimbulkan kebencian yang mendalam dan hilangnya solidaritas.

Buruh tani merupakan golongan yang mempunyai posisi paling rendah, karena buruh tani tidak memiliki lahan sama sekali. Mereka hanya bermodalkan tenaga untuk mendapatkan pekerjaan guna memperoleh upah demi kelangsungan hidupnya. Biasanya mereka hidup dalam keadaan yang jauh dari kata layak, sehingga buruh tani berada di tingkat terendah dalam lapisan masyarakat.

Sebagai contoh, di salah satu roda pertanian Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, buruh panen yang memiliki pekerjaan tetap di tiap musim panen, tiba-tiba tidak diperlukan lagi karena adanya mesin seperti mobil perontok padi. Sebut saja “Passangki,” mereka adalah buruh tani yang tiap musim panen berperan sebagai pemotong padi (buruh panen padi). Jumlah passangki tidak kecil, karena dapat dipastikan jumlah mereka jauh lebih banyak dari pemilik lahan. Ada tiga bentuk dasar keterlibatan passangki yang biasa dilakukan. Tiga bentuk dasar ini berbasiskan hubungan kekerabatan, perupetian dan produksi kapitalis. Semua hubungan produksi tidak lagi dibutuhkan oleh pemilik lahan ke passangki ketika ada mobil perontok padi. Keberadaan mobil perontok padi menghapus segala penghasilan mereka.

Dari hitungan biaya produksi, mesin perontok padi jauh lebih murah dari buruh panen. Dari 7 karung beras (kisaran 98-100 kg/karung) yang dihasilkan mesin perontok, biaya yang dikeluarkan sebesar 1 karung. Jika menggunakan buruh panen, dengan hitungan tradisional yang menggunakan ember dalam menghitung hasil panen, dari 7 ember gabah hasil panen, buruh panen mendapat upah 1 ember gabah. Terkadang pemilik lahan menggunakan 3-4 buruh, tergantung dia ingin memanen cepat atau tidak. Perbandingan 1 karung sama dengan kisaran 12 ember. Namun, karena faktor kasihan pada buruh panen, upah buruh panen suka dilebihkan menjadi bukan hanya 1 ember.

Sangat jauh perbandingan yang ditawarkan mesin perontok. Hal tersebut belum termasuk perbandingan lama produksi 1 Ha. Mesin perontok padi hanya membutuhkan setengah hari, sedangkan buruh panen membutuhkan dua sampai tiga hari.

Semua berfokus kepada hasil produksi pemilik lahan dan pemilik mesin perontok padi yang notabanenya pemilik modal.

Sebagai golongan yang tak memiliki alat produksi, buruh tani terpaksa harus menukar tenaga kerjanya dengan upah dari pemilik lahan yang mereka garap atau tuan tanah. Karl Polanyi menggunakan istilah ketercerabutan ekonomi (disembedding) dalam hal ini. Konsep ketercerabutan dipahami Polanyi dalam konsep ekonomi kontemporer. Pemikir ekonomi abad 20 ini menelaah bahwa ekonomi tidak (lagi) menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan yang teroganisir, tapi kini menjadi kepentingan individual untuk menggarap laba sebanyak-banyaknya. Ekonomi tidak lagi koheren dengan dinamika masyarakat. Buruh tani dengan mudah menukar tenaganya dengan upah. Tenaga kerja menjadi komoditi yang bisa diperdagangkan. Yang membuat kekayaan tuan tanah kian membengkak, sementara buruh tani kian dililit kemiskinan hingga ke tahap tidak diperlukan lagi.

Pada saat berlangsungnya perubahan kultural, biasanya juga terjadi perubahan individual, yaitu perubahan mata pencaharian dan peranan dari manusia secara individual dalam kelompok masyarakat. Dalam masyarakat, perubahan kompleks ini berlangsung sangat cepat dan mengakibatkan ketimpangan. Di sanalah hukum menjadi relevan, terutama karena hukum menjadi semakin mengatur hubungan antar manusia yang berubah sebagai akibat dari pergeseran peranan yang tidak saja lintas-bagian (cross-sectional), melainkan juga multikompleks.

Perubahan individual dan kelompok ini mengimplikasikan perubahan hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga (pemilik mesin). Bisa dibayangkan bahwa perubahan ini akan pada status yang bersilangan. Jika perubahan yang kompleks itu tidak terjadi menurut suatu prosedur sosial yang dipahami oleh masing-masing anggota masyarakat secara konvensional, kelanjutan dari pelaksanaan masing-masing hak dan kewajiban itu sangat terganggu dan hubungan antarwarga masyarakat menjadi rawan konflik.

Jika buruh tani kehilangan mata pencahariannya, hingga tidak berhasil mendapatkan sumber nafkah lain yang cocok dengan kemampuan mereka, maka mereka tidak akan mampu menjalankan peranan sosial yang produktif. Mereka tidak saja akan menjadi beban pemerintah dan masyarakat, mereka bahkan bisa dengan mudah terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan pintas. Belum lagi jika mereka tergoda oleh media massa yang menampilkan aneka ‘produk modern’ yang konsumtif.

Keberpihakan hukum yang bermuara kepada modernisasi harus menyisihkan masyarakat. Erick Hobsbawm menegaskan bahwa orang-orang tidak bisa berpaling kepada hukum selain hanya kepada kekuatan mereka sendiri—dan di dalam masyarakat kapitalis, siapa yang lebih kuat daripada kaum kaya?

Passangki telah menjadi hubungan eksistensial manusia dengan alam. Kerja itu semacam jembatan antara potensi, baik yang ada dalam diri manusia maupun yang ada di alam, dan aktualisasinya di dalam kehidupan manusia. Di dalam perekonomian masyarakat, kerja merupakan titik awal sekaligus motor pelanggengnya. Jika kerja sudah terberangus oleh modernisasi, maka eksistensi dan aktualisasi ikut terberangus.

LEAVE A REPLY