Belajar dari Sejarah Perpecahan Kiri di Indonesia

rapat raksasa ikada
Ilustrasi rapat raksasa ikada, foto: ist

Di tengah semakin agresifnya penetrasi neoliberalisme yang ditopang oleh kekuatan militerisme, fundamentalisme agama dan sektarianisme, politik Kiri belum mampu menjadi kekuatan politik alternatif di Indonesia. Ketidakmampuan ini dilatarbelakangi oleh, mulai dari jumlah anggota, daya pengaruh, hingga kapasitas organisasi yang ‘kecil’. Kecilnya kekuatan kiri ini sebagian disebabkan oleh tradisi perpecahan di antara kelompok Kiri itu sendiri—selain kondisi objektif seperti semakin fleksibelnya rezim kapital.

Salah satu momen yang menandai perpecahan kelompok Kiri di Indonesia adalah perselisihan antara Tan Malaka dengan PKI pada peristiwa pemberontakan PKI terhadap pemerintahan kolonial Belanda tahun 1926. Singkatnya, Tan Malaka ketika itu menilai ketidaksiapan PKI pimpinan Alimin dalam melakukan pemberontakan. Perselisihan ini melatari pembentukan Pengikut Partai Republik Indonesia (PARI) oleh Tan Malaka.

Perpecahan antara kelompok Kiri tidak berhenti pada momen tersebut. Mulai dari perpecahan dalam peristiwa Pemberontakan Madiun 1948, perselisihan antara PKI, PSI dan Murba, yang terus terwarisi hingga pasca Orde Baru yang ditandai oleh perpecahan dalam tubuh PRD. Hingga kini, tercatat sejumlah kelompok Kiri yang tersebar dan bergerilya sepanjang periode pasca Orde Baru.

Tidak ingin mewarisi tradisi konflik dan perpecahan di antara sesama Kiri, Partai Rakyat Pekerja bersama Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) mengadakan diskusi membahas ‘Sejarah Perpecahan Tan Malaka dan PKI’. Diskusi yang diadakan pada Senin, 28 Februari 2017, di Kedai Kape RI ini berupaya untuk membangun dialog antar dua kelompok Kiri tersebut. Harapannya, hasil diskusi tersebut dapat memberikan pelajaran untuk mengantisipasi perpecahan dan mendorong unifikasi antar kelompok Kiri.

Wilson Obrigados (sejarawan dan eks aktivis PRD) dan Olisias Gultom (gerakan mahasiswa ’98) hadir sebagai pembicara diskusi. Keduanya secara bergantian membagikan pengetahuannya tentang sejarah perpecahan kelompok Kiri kepada punggawa muda PRP dan PPI. Meskipun mengambil topik tentang perpecahan PKI dan Tan Malaka, proses diskusi sedikit melebar namun justru menjadikannya lebih menarik. Bagian berikut reportase ini akan mengulas catatan-catatan penting hasil diskusi.

Dialektika Fragmentasi dan Unifikasi Kelompok Kiri

Fragmentasi antara kelompok Kiri di Indonesia telah berlangsung sejak awal kebangkitan Kiri yang ditandai oleh pembentukan ISDV di bawah kepemimpinan Henk Sneevliet. Selang 3 tahun sejak ISDV berdiri, pada 1917 terjadi perpecahan pertama dalam tubuh ISDV antara faksi Leninis dengan faksi Sosial-Demokrat. Dengan terpengaruh oleh gelombang Revolusi Bolshevik, faksi Leninis di bawah kepemimpinan Sneevliet mendorong radikalisasi, sementara faksi Sosdem menganggap belum saatnya radikalisasi di Indonesia. Perbedaan ini kemudian berujung pada pembentukan Partai Sosdem Hindia Belanda yang diinisiasi oleh faksi Sosdem.

Menariknya, fragmentasi tersebut berdialektika dengan proses konsolidasi kekuatan. Dalam interaksinya, ISDV berhasil membangun konsolidasi bersama VSTP (serikat buruh kereta api dan trem) pimpinan Semaun dan SI Merah yang di dalamnya terdapat Haji Misbach. Hasil konsolidasi ketiga kelompok ini (konfigurasi antara partai, serikat buruh dan organisasi gerakan rakyat melawan penjajahan) kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920.

Latar belakang lahirnya PKI ini berada pada konteks rekomendasi Komintern (Internasionale IV) tahun 1919 untuk mengatribusi “Komunis” sebagai nama partai. Rekomendasi ini kemudian direspon oleh faksi Leninis yang mendorong pembentukan PKI pada Kongres VII ISDV tahun 1920. Pada momen ini, perbedaan strategi tersebut melahirkan perpecahan kembali di tubuh ISDV seiring dengan keluarnya faksi yang tidak setuju dengan garis Komintern.

Momen pertama perpecahan dalam tubuh PKI terjadi pada peristiwa Pemberontakan PKI tahun 1926. Pemberontakan tersebut dilatarbelakangi oleh hasil Kongres PKI di Prambanan tahun 1925. Dipengaruhi oleh nuansa revolusioner sejak Revolusi Bolshevik, kongres terebut memutuskan bahwa sudah saatnya revolusi di Hindia-Belanda. Terkait keputusan tersebut, Tan Malaka menilai bahwa PKI belum siap untuk melakukan pemberontakan.

Dalam analisanya, Tan melihat bahwa revolusi Bolshevik tidak dapat serta merta diadopsi karena perbedaan kondisi objektif. Jika di Rusia revolusi dipimpin oleh kelas buruh, basis massa di Hindia Belanda masih didominasi oleh masyarakat pedesaan (kaum tani). Perbedaan analisa ini tidak terpecahkan hingga akhirnya pimpinan PKI ketika itu, Alimin, tetap memutuskan melakukan pemberontakan. Hasilnya, sebagaimana diketahui, pemberontakan tersebut menemui kegagalan dan ribuan tokoh dan aktivis PKI ditangkap dan dibuang pemerintahan kolonial ke Boven Digul, Papua. Kegagalan ini sekaligus menandai kehancuran pertama PKI.

Pasca kehancuran PKI ini, gerakan rakyat ditandai oleh kekosongan kepemimpinan politik Kiri. Di tengah kekosongan ini, kekuatan politik Kiri baru mulai bermunculan. Salah satunya adalah PARI. Meskipun demikian, PARI yang dibentuk oleh Tan Malaka ini tidak mengalami perkembangan lantaran berhadapan dengan pembatasan ruang demokrasi oleh pemerintahan kolonial pasca Pemberontakan PKI sebelumnya.

Menariknya, kemunculan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) memberikan warna dan karakter baru dalam kelompok Kiri di Indonesia pasca generasi pertama PKI. Melalui figur Sukarno, PNI dengan garis nasionalis-revolusioner menekankan analisa nasionalisme (kemerdekaan). Karakter ini berbeda dengan kelompok Kiri pra-1926 yang menjangkarkan pada analisa kelas, bahwa perubahan sosial tidak melalui fase kemerdekaan, melainkan kediktatoran proletariat. PNI kemudian menjadi panggung politik yang memikat bagi survivor aktivis PKI pasca 1926 karena juga mengusung taktik Aksi Massa.

Kekosongan kekuatan politik Kiri terjadi lagi pasca PNI dibubarkan pada tahun 1932. Kekosongan kemudian segera terisi ketika Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dibentuk tahun 1935. Di bawah kepemimpinan Amir Sjarifuddin, Gerindo dibentuk dalam latar belakang penguatan fasisme di dunia (Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia). Konteks ini kemudian mendorong Komintern mengeluarkan resolusi pembentukan Aliansi Popular dalam melawan fasisme.

Terdapat banyak pelajaran penting yang dapat dipetik dalam kepemimpinan politik Gerindo di bawah Amir Sjarifuddin. Sebagai organisasi, Gerindo berhasil menjadi wadah konsolidasi dan unifikasi antara aktivis eks-PKI, eks-PNI dan eks-PARI yang kehilangan panggung. Dalam pemetaan Wilson, keberhasilan ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor.

Pertama, Amir Sjarifuddin memainkan peranan sentral sebagai figur pemersatu. Peranan ini dimungkinkan melihat latar belakang Amir Sjarifuddin yang berada di luar bagian perpecahan 1926. Atas latar belakangnya, Amir Sjarifuddin berhasil mendapatkan kepercayaan di antara kelompok Kiri lainnya.

Kedua, Gerindo berhasil menyusun program dan platform minimal yang disepakati bersama. Program dan platform minimal yang dimaksud adalah taktik parlementer dan pembentukan milisi rakyat dalam konsep Tentara Rakyat. Ketiga, Gerindo juga berhasil membuka ruang demokrasi bagi front yang tergabung di dalamnya. Sayangnya, proses konsolidasi dan unifikasi ini terhenti ketika Jepang melakukan invasi pada tahun 1942.

Di akhir diskusi, Gerindo memberikan pelajaran penting bagi proses konsolidasi dan unifikasi kelompok Kiri, khususnya pasca Orde Baru saat ini. Di akhir, Olisiasi menambahkan bahwa selain memperhatikan ketiga faktor pemersatu di atas, konsolidasi dan unifikasi kelompok Kiri juga perlu dibangun lewat program-program yang membangun interaksi kader antar kelompok Kiri dan juga basis massa di bawahnya. Program yang dimaksud dapat berupa aksi-aksi dan pendidikan bersama.

Sebagai kesimpulan, untuk menghentikan tradisi perpecahan di antara kelompok Kiri, perlu untuk segera membangun interaksi dan dialog bersama. Lewat proses interaksi dan dialog, diharapkan perselisihan yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh perbedaan pilihan taktik—yang berujung pada konflik personal—dapat dikikis secara perlahan. Proses konsolidasi dan unifikasi harus dapat mengatasi tendensi menonjolkan figur-figur pimpinan yang berasal dari kelompok tertentu dengan lebih menekankan program yang disepakati bersama. Sejarah membuktikan, bahwa unifikasi di antara kelompok Kiri tidaklah mustahil selama prasyarat-prasyarat di atas dapat dipenuhi.

 

* Artikel ini adalah hasil diskusi kolaborasi antara Partai Rakyat Pekerja dengan Persatuan Perjuangan Indonesia

LEAVE A REPLY