Perusahaan Negara Melakukan Praktek Perampasan Tanah Petani di Desa Lee

perampasan tanah
@ariyurino

Press Release Bersama

Solidaritas Perjuangan Untuk Petani Lee

(WALHI-Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka (YTM), IP2MMU, SMIP-Sulteng, Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS), Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAN) dan Partai Rakyat Pekerja (PRP) Komkot Palu)

Cerita tentang perampasan tanah petani di Sulawesi Tengah masih terus berlangsung. Kali ini terjadi di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. Perampasan tanah petani tersebut dilakukan oleh PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN), anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara VI dan XIV, sebuah perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 2009 dengan nomor 20-HGU-BPN RI-2009 (27.01.09) seluas 1.895 hektare (ha). Dari luas tersebut, 800 ha masuk di Desa Lee. Pemberian HGU tersebutmengambil tanah petani sekitar 128 Kepala Keluarga (KK).

Seperti biasa, modus pemberian HGU tersebut tidak pernah diketahui oleh petani. Padahal dalam aturannya, perusahaan wajib untuk mensosialisasikan kehadirannya sebelum mendapatkan HGU. Dalam kasus petani Lee, mereka mengetahuinya pada tahun 2014, saat perusahaan memobilisasi kendaraan alat berat miliknya untuk melakukan penggusuran.

Setelah mengetahui kabar itu, petani beserta pemerintah Desa Lee melakukan klarifikasi ke pemerintah kabupaten. Para petani dan Pemerintah Desa Lee menolak pemberian izin HGU tersebut. Pasalnya, mereka tidak pernah mendapatkan konfirmasi/sosialisasi jika sebagian wilayah Desa Lee masuk dalam HGU PT SPN. Menurut kepala Desa Lee, Almida Batulapa, HGU PT SPN yang terbit pada tahun 2009 dikeluarkan oleh BPN tanpa melalui prosedur yang jelas. Karena proses penerbitannya tidak melibatkan pemerintah desa dan petani. Padahal, konsesi tersebut mencakup wilayah strategis desa seperti kandang ternak, sumber air bersih, pemakaman, dan lahan pertanian para petani.

Sementara Pemerintah Morowali Utara membenarkan keberadaan izin tersebut yang telah sesuai prosedur. Dokumen HGU secara resmi ditandatangani serta diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Artinya, menurut Pemda Morowali Utara, izin tersebut sah dikeluarkan oleh BPN dan telah melalui mekanisme yang ada.

Beberapa kali para petani melakukan protes, lewat aksi-aksi dengan mendatangi kantor BPN dan sejumlah instansi terkait. Bahkan Komisioner Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada tanggal 30 September 2015 melakukan mediasi lewat pertemuan bersama pemerintah daerah, BPN, instansi terkait dan kepala desa, juga para petani. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan rekomendasi: pertama, meminta agar pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di areal petani Lee yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat/SKPT/SPPT/SKT dan bukti fisik. Kedua, meminta tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Camat Mori Atas, Kepala Desa Lee, dan Penyidik Polres Morowali untuk menyelesaikan masalah perampasan tanah tersebut, lewat pengukuran tanah petani berdasarkan kepemilikan sertifikat/SKPT/SKT/SPPT dan bukti fisik lapangan. Ketiga, meminta agar Bupati Morowali Utara mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk melakukan peninjauan kembali HGU PT PN XIV.

Prinsipnya, petani dan Pemerintah Desa Lee menolak keberadaan izin HGU yang terbit di wilayahnya tersebut. Pertama, karena proses penerbitannya tidak melalui prosedur yang berlaku dan merasa tidak pernah memberikan wilayahnya kepada PT SPN. Selain itu, PT SPN tidak pernah melakukan sosialisasi kepada petani Lee terkait terbitnya izin HGU itu. Kedua, wilayah yang masuk areal HGU merupakan lokasi strategis yang digunakan petani sebagai lahan pertanian, peternakan, sumber air dan pemakaman umum serta ketiga, karena petani Desa Lee tidak menginginkan wilayahnya dijadikan perkebunan sawit, baik melalui skema plasma maupun inti.

Dengan demikian kami, Solidaritas Perjuangan untuk Petani Lee mendesak kepada:

  1. BPN untuk mengeluarkan HGU PT SPN dari wilayah administrasi Desa Lee.
  2. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara untuk meninjau kembali seluruh izin HGU PT SPN dan menghentikan aktivitas perusahaan selama tumpang tindih izin belum terselesaikan.
  3. Pihak kepolisian agar tidak melakukan intimidasi terhadap petani Lee yang menolak HGU PT SPN.

Rabu, 17 Februari 2016
Manager Kampanye dan Jaringan YTM

Adriansa Manu

LEAVE A REPLY