Perjuangan Rakyat Pekerja Adalah Perjuangan Kelas, Bukan Perjuangan Berdasarakan atas SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

PIDATO POLITIK

PIMPINAN PARTAI RAKYAT PEKERJA

Nomor: 054/KP-PRP/PP/e/XI/16

Perjuangan Rakyat Pekerja Adalah Perjuangan Kelas, Bukan Perjuangan Berdasarakan atas SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)

Kawan-kawan seperjuangan,

Dua bulan terakhir ini kita diguncang oleh kegaduhan politik dalam rangka Pemilukada yang akan berlangsung serentak di Indonesia pada 15 Februari 2017, di 7 (tujuh) Provinsi, 18 (delapan belas) Kota, dan 76 (tujuh puluh enam) Kabupaten. Namun kegaduhan seperti hanya berlangsung di Provinsi DKI sehubungan dengan naiknya gerakan protes atas nama identitas agama tertentu yang mayoritas di Indonesia. Protes itu dialamatkan kepada salah seorang kandidat dalam Pemilukada DKI Jakarta. Namun demikian gema protes itu tak berhenti pada gerakan di jalan, lebih jauh telah meninggalkan pecah belah di dalam pikiran sebagian masyarakat berdasarkan identitas keagamaan. Di satu pihak, sebagian masyarakat merasa terciderai dengan adanya penistaan terhadap agamanya, dan di lain pihak, sebagian masyarakat mencurigai adanya tangan-tangan tak kelihatan yang sengaja mengarahkan emosi massa ke perihal penistaan agama. Apa yang kemudian kita saksikan adalah massa berduyun-duyun memenuhi Jakarta pada 4 November 2016 guna melakukan protes atas nama penistaan agama. Sebagian pengamat bahkan mengklaim kerumunan massa pada 4 November adalah kekuatan massa (people’s power) dengan agenda yang bukan lagi mengarah pada Pemilukada DKI.

Kawan-kawan seperjuangan,

Mari kita saksikan: mereka yang berkerumun di jalan pada 4 November 2016 itu adalah wajah-wajah rakyat pekerja. Seperti kita ketahui persoalan rakyat pekerja yang paling utama berhubungan dengan pekerjaan, pendapatan (penghasilan), yang hal itu berdampak pada masalah ekonomi rumah tangga. Bahasa umum rakyat pekerja adalah “kita kekurangan uang untuk biaya rumah tangga, sementara kerja keras kita tidak menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Apakah Anda buruh, petani, nelayan, miskin kota, pedagang eceran, sopir, tukang ojek, guru, peneliti, dan lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya telah bekerja keras namun menghasilkan pendapatan yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga. Urusan kerja dan kebutuhan rumah tangga adalah ruang lingkup kehidupan rakyat pekerja yang pelik dan membuat stres. Masing-masing personal rakyat pekerja setiap harinya, di satu pihak, memikul tanggung jawab kebutuhan rumah tangga dan di lain pihak, seperti kuda beban yang menarik segunung batu penindasan. Situasi seperti itu ditanggapi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan mengalihkan masalah penindasan yang disebabkan oleh struktur ekonomi dan politik yang kapitalis menjadi masalah agama. Fakta penindasan ekonomi-politik diselewengkan menjadi masalah kemungkaran personal, yaitu masalah seseorang, dan bukan masalah struktur. Rakyat pekerja disesatkan pikirannya untuk menutup mata terhadap struktur ekonomi-politik kapitalis yang dijalankan penganut-penganutnya dengan takjim dan setia, serta seringkali menggunakan dalih agama untuk membenarkan tindakan penindasannya. Cara berpolitik untuk membenarkan tindakan ini disebut “politik identitas”. Politik identitas dapat diartikan sebagai paham dan gerakan politik yang berbasiskan pada agama, etnisitas, dan kategori-kategori identitas lainnya.

Politik identitas yang berkembang dewasa ini di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan gerakan politik identitas global. Sejatinya politik identitas di dalam negara yang dihuni oleh kemajemukan identitas bukanlah sesuatu yang keliru. Namun menjadi masalah ketika gerakan politik identitas itu (1) berusaha untuk menghilangkan perbedaan identitas dan hendak menggantikannya dengan satu identitas yang menurutnya paling benar, dan (2) berusaha untuk melenyapkan problem pokok yang dihadapi rakyat pekerja, yaitu problem dalam posisinya sebagai kelas pekerja yang berhadap-hadapan dengan struktur ekonomi-politik yang kapitalistik. Pollitik identitas di Indonesia populer disebut SARA (singkatan dari Suku, Agama, Ras. dan Antargolongan).

Kawan-kawan seperjuangan,

Gerakan politik identitas yang berkembang di Indonesia saat ini tersusun dari berbagai macam kepentingan ekonomi-politik dan ideologi. Bagi gerakan yang ideologis bersifat jangka panjang, yaitu darigerakan politik keagamaan yang berupaya untuk mengubah Indonesia menjadi “negara agama”.Gerakan ini acapkali menggunakan cara-cara yang intoleran dan kekerasan. Ada pula gerakan untuk kepentingan praktis jangka pendek, yaitu memenangkan kompetisisi dalam Pemilu (pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden). Tak perlu disangkal, ada banyak elite politik di Indonesia yang menggunakan isu SARA guna kepentingan dirinya, keluarganya, maupun kelompoknya untuk memenangkan kompetisi dalamPemilu. Runyamnya, gerakan politik identitas ini turut disuburkan oleh kelompok intelektual yang mengaku moderat dan penjunjung demokrasi, dan bahkan pula oleh aktifis organisasi yang selama ini memperjuangkan perubahan bagi rakyat pekerja.

Apa yang membuat elite politisi, intelektual, dan aktifis organisasi rakyat pekerja menggunakan isu SARA untuk mengartikulasikan gagasan politiknya? Apakah mereka telah menjadi bagian dari gerakan intoleransi, baik sebagai simpatisan atau unsur di dalam gerakan itu sendiri? Ada banyak tafsiran, tetapi yang fundamen dari berbagai macam tafsiran itu adalah bahwa elite politisi, aktifis rakyat pekerja maupun intelektual pendukung demokrasi telah mengalami krisis ekonomi-politik. Ketidakadilan berbasiskan kelas secara global kian memburuk, karena ekonomi dunia yang kapitalistik terus menerus berada di ambang batas krisis menuju resesi (kebangkrutan). Bagi elite politisi baik di tingkat pusat maupun daerah yang paling mudah adalah menggunakan sentimen SARA guna memperoleh dukungan suara pada saat Pemilu. Penggunaan sentimen SARA lebih murah harganya ketimbang membangun kesadaran demokratis dengan cara pendidikan politik yang benar dan menawarkan program eksekutif yang pro-rakyat. Sedangkan rakyat pekerja mengalami stres tinggi dalam situasi krisis ekonomi global ini berdampak pada perasaan alienasi (keterasingan) terhadap pekerjaannya, bahkan terhadap jati dirinya sebagai rakyat pekerja.

Kondisi itu membuat rakyat pekerja mudah tergoda oleh iming-iming harapan yang diapandangnya memulihkan rasa stres dan jati dirinya yang hilang. Oleh sebab itu rakyat pekerja mudah tergelincir dalam mobilisasi jangka pendek untuk kepentingan elite politisi dalam kontestasi pemilu. Rakyat pekerja juga mudah tercengkeram oleh iming-iming harapan yang non-duniawi (di alam akherat) oleh gerakan politik identitas yang ideologis. Cara pikir rakyat pekerja dengan mudah dibaliknya dari kesadaran kelas menjadi kesadaran identitas. Ingatlah kawan-kawan, kesadaran identitas selalu akan mengalihkan dan membuang jauh-jauh kesadaran kelas. Sementara kaum intelektual pendukung demokrasi di negeri kita juga terkena dampak krisis, dan mereka berusaha untuk mencari rejeki dengan mendukung elite politisi yang mempermainkan politik identitas atau SARA guna kepentingan jangka pendeknya.

Kawan-kawan seperjuangan,

Telah jelas! Bahwa elite-elite politisi di negeri ini telah bermain-main dengan isu SARA dan memeliharanya demi kepentingan kekuasaannya. Mereka hanya sekian kelompok orang tetapi dominan menguasai negeri ini. Mereka turut menyebarkan, memelihara, dan melanggengkan gagasan intoleransi di kalangan rakyat pekerja. Mereka juga memanfaatkan Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965 junto UU no 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Penodaan Agama, kemudian hal itu termaktub pula dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) guna mengklaim kebenaran untuk menyeret pihak lain melakukan penistaan agama. Telah jelas! Elite-elite politisi itu turut serta memecah-belah dan mendidik rakyat pekerja dengan pembodohan demi pembodohan, dan alhasil merekalah yang menghancurkan kebhinekaan Indonesiaan. Mereka berteriak-teriak tentang persatuan Indonesia tetapi merekalah yang menghancurkan persatuan itu. Dengan demikian, kawan-kawan seperjuangan, elite-elite politik dan ditopang oleh sebagian intelektual dan sebagian aktifis rakyat pekerja telah mengonsolidasi gerakan politik identitas yang berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai “negara agama”. Sesungguhnya, para pendiri Republik Indonesia telah mencita-citakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi seluruh penduduk agar dapat memeluk berbagai agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Kawan-kawan seperjuangan,

Organisasi dan politik kita tetap memperjuangkan persoalan kelas yang dihadapi rakyat pekerja. Meski kita menyadari dalam perjuangan kelas seringkali berkait-kelindan dengan unsur identitas, seperti masalah gender, masalah ras/etnik dan masalah pluralitas agama. Namun demikian masalah-masalah identitas itu bukanlah masalah pokok yang menjadi perjuangan pokok rakyat pekerja. Masalah identitas kita, selesaikan dalam skema perjuangan kelas, dalam urusan kita memperjuangkan hak normatif perburuhan, reformasi agraria dan produksi pertanian, reformasi kelautan, hak-hak perempuan, serta problem minoritas lainnya. Termasuk yang terpenting kita memperhatikan faktor perbedaan identitas dalam memperjuangkan program perlindungan sosial transformatif, seperti perbedaan hak perempuan dengan yang umum, perbedaan kondisi difabel dengan yang umum, perbedaan kondisi daerah tertinggal dengan yang umum.

Maka apa yang harus kita lakukan dalam gerakan rakyat pekerja saat ini adalah memperkuat solidaritas terhadap kelompok-kelompok yang mengalami ancaman intoleransi dan membangun soliditas (keutuhan) di dalam gerakan rakyat pekerja yang mengalami ancaman pecah belah. Lakukan propaganda dan pendidikan terus menerus terhadap posisi kelas rakyat pekerja yang mengalami ancaman perampasan hak, perampasan tenaga dan upah, perampasan alat-alat produksi dan juga ancaman dari kekerasan seksual. Dan, jangan lupa kawan-kawan seperjuangan, lakukan konsolidasi dengan organisasi-organisasi yang masih waras berpikir untuk mempraktikkan demokrasi secara benar, merawat perbedaan (pluralitas) dan memperjuangkan posisi kelas rakyat pekerja. Lakukan cek dan ricek terhadap berbagai macam informasi yang sekiranya menyesatkan soliditas kita semua.

Akhirul kalam. Jangan pernah lelah memperjuangkan Sosialisme, karena Sosialisme memperjuangkan dan mengakui perbedaan identitas dalam perjuangan kelas.

Jakarta, 28 November 2016

Komite Pusat – Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

Anwar “Sastro” Ma’ruf

Sekretaris Jenderal

Rendro Prayogo

Nara hubung:
Anwar “Sastro” Ma’ruf (0812-1059-0010)

LEAVE A REPLY