Komodifikasi Politik SARA Jelang Pilkada 2017 adalah Rahim Kelahiran Fasisme Religius

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

KOMITE KOTA JAKARTA RAYA

Nomor: 01/PRPJKT/PS/e/IX/16

 

Komodifikasi Politik SARA Jelang Pilkada 2017 adalah Rahim Kelahiran Fasisme Religius

Salam Rakyat Pekerja,

Pilkada DKI Jakarta saat ini menjadi sorotan luas baik secara nasional maupun internasional. Hal ini terlihat dalam intensitas pemberitaan di media nasional dan mancanegara belakangan ini. Mengingat bahwa Pilkada DKI merupakan episentrum politik Indonesia, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama, calon gubernur petahana yang mengucapkan “… jangan mau dibohongi pakai soal Surat Al Maidah” saat melakukan kunjungan di Pulau Seribu, Jakarta akhir September 2016 kian meningkatkan eskalasi pertarungan politik antar faksi oligarki lama dan baru yang sudah dimulai jauh sebelumnya. Analisa lain menyatakan bahwa “munculnya video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa lain, seperti kampanye kontinyu tentang haramnya memimpin pemilih kafir, pembentukan gubernur muslim tandingan dan demonstrasi-demonstrasi lain yang melawan kebijakan Ahok. Ada pula kenyataan lain, yakni meluasnya kebencian terhadap Gubernur Jakarta karena menjadi korban ‘penataan’ kota serta ketidaksukaan dengan gaya bahasa dan diksi Ahok ketika berbicara di media massa. Karena sudah menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, tidak lupa untuk disertakan adalah sejumlah organisasi yang terlibat secara sadar sebagai pendukung salah satu kandidat yang turun dalam aksi tersebut.”

Eskalasi politik tersebut terus dipercepat oleh peran media sosial dari banyak kubu yang kemudian menimbulkan aksi unjuk rasa di Jakarta pada tanggal 4 November 2016. Hal-hal di atas menjadi faktor penjelas untuk mengatakan bahwa Aksi 4 November merupakan pertemuan sejumlah kepentingan yang saling bersaing; antara pihak yang tersinggung keyakinannya, pihak yang dirampas kepentingan sosial-ekonominya, pihak yang merasa kehilangan lapak bisnisnya, pihak yang berkehendak menurunkan elektabilitas Ahok sebagai calon gubernur hingga pihak yang menolak demokrasi dan perlunya mendirikan Khilafah Islamiyah. Semuanya diwadahi dalam satu kerjasama politik Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, dengan judul Aksi Bela Islam I.

Eskalasi gerakan yang menamakan “Aksi Bela Islam” tidak berhenti setelah dinamika politik elit oligarki menghasilkan putusan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka. GNPF MUI kembali merencanakan unjuk rasa pada tanggal 2 Desember 2016 untuk menuntut penahanan Ahok. Keributan saling dukung dan penolakan di media sosial kembali dilancarkan dan berdampak menimbulkan kepanikan di sebagian kalangan etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari kelas pekerja dan kaum miskin kota. Dampak dari polarisasi isu berbasis identitas kultural ini membuat kondisi di rakyat pekerja menjadi lebih rentan menimbulkan konflik horizontal ke depannya.

Padahal sebagian besar massa yang ikut dalam Aksi Bela Islam adalah rakyat pekerja. Jika kita lihat secara seksama, ekspresi seperti yang tampak di Penjaringan, Pluit dan Kapuk pada dasarnya adalah respon dari kondisi hidup rakyat pekerja yang semakin terhimpit. Kebijakan yang terus memusuhi lapisan terbawah rakyat pekerja di Jakarta menempatkan kita semua ke dalam kondisi yang semakin rentan: reklamasi Teluk Jakarta, pemberian prioritas perumahan yang lebih layak untuk aparat kekerasan negara, pengekalan politik upah murah  melalui PP 78/ 2015, pilih kasih ruang publik untuk unjuk rasa, tebang pilih penanganan aparat terhadap aksi unjuk rasa, hingga kebijakan yang pro kapitalis-pengembang.

Sayangnya, ekspresi kemarahan terhadap kondisi tersebut justru diartikulasikan oleh kelompok reaksioner yang mengatasnamakan agama tertentu dan mengekspresikan kebencian etnisitas. Artikulasi tersebut mengaburkan kenyataan tentang kontradiksi pokok yang terjadi saat ini, yaitu krisis yang tercipta dalam rezim kapitalisme-neoliberal. Dampaknya, rakyat pekerja menjadi terilusi dan teralih dari perjuangan kelas. Pengalihan ini pada akhirnya memelihara sistem penindasan kapitalisme-neoliberal yang struktural. Bahwa kelas borjuasi besar Indonesia didominasi oleh warga keturunan Tionghoa adalah kenyataan sejarah pembentukan formasi kelas di Indonesia. Namun menentang kekuasaan borjuasi dengan prasangka rasialis bukan cuma sikap primitif tapi justru menghancurkan kekuatan perjuangan kelas pekerja itu sendiri. Rasialisme adalah selubung kontradiksi kelas.

Ilusi yang menggunakan SARA ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial horizontal yang mengancam kelompok minoritas. Selain itu, alih-alih membangun perasaan satu kepentingan sebagai kelas pekerja, komodifikasi isu SARA juga menyeret perpecahan di antara rakyat pekerja yang tersekat ke dalam politik identitas. Tentu, perpecahan ini amat dikehendaki oleh elite penguasa melihat bagaimana aktor-aktor politik yang ikut bermain di balik kampanye SARA.

Berdasarkan hal-hal di muka, kami dari Partai Rakyat Pekerja (PRP) Komite Kota Khusus Jakarta Raya menyatakan sikap:

  1. Mengecam segala pihak yang melakukan komodifikasi SARA, menyebarkan kebencian dan menghasut kekerasan terhadap kelompok tertentu.
  2. Mengajak rakyat pekerja untuk merapatkan barisan melawan segala tendensi reaksioner yang memecah belah persatuan dan mengantisipasi konflik horizontal.
  3. Mengajak rakyat pekerja untuk memaknai Pilkada 2017 sebagai momen pendidikan politik membangun kesadaran kelas rakyat pekerja berdasarkan kepentingan bersama, bukan berdasarkan identitas SARA.

Jakarta, 3 Desember 2016

Partai Rakyat Pekerja

Komite Kota Khusus Jakarta

 

 

 

 

Rio Apinino

Ketua

 

Rizal Assalam

Sekretaris


 

LEAVE A REPLY