Diferensiasi Kelas dan Watak Petani

watak petani
@aips

Di kalangan gerakan sosial Indonesia saat ini, petani pada umumnya dianggap sebagai kategori kelas sosial yang homogen. Status dan watak kelasnya dianggap tidak berbeda dengan buruh, karena sama-sama ditindas dan melawan kapitalisme. Yang berbeda hanyalah sektor dan isunya.

Pandangan seperti itu sebenarnya sudah dikritik sejak lama. Pada 1899, Lenin dalam Perkembangan Kapitalisme di Rusia menyumbang satu bab khusus untuk membahas diferensiasi kelas dalam petani.[1] Yang lebih kontemporer, Henry Bernstein dalam Dinamika Kelas Perubahan Agraria juga membahas diferensiasi kelas dalam petani.[2]

Dalam pandangan yang terakhir ini, petani bukanlah sebuah kelas sosial yang homogen. Tetapi, petani adalah sebuah kelompok sosial yang terbagi ke dalam kelas-kelas. Henry Bernstein, misalnya, membagi petani ke dalam: (1) petani kapitalis atau kaya, yang usaha taninya mengalami reproduksi yang meluas (expanded reproduction); (2) petani menengah, yang usaha taninya mengalami reproduksi sederhana (simple reproduction), dan (3) petani miskin, yang usaha taninya mengalami reproduksi sederhana yang terhimpit (simple reproduction squeeze).[3]

Pertanyaannya, pandangan mana yang lebih relevan untuk kondisi petani di Indonesia? Apakah pandangan arus utama yang menganggap petani sebagai sebuah kelas yang homogen? Atau pandangan yang menganggap petani adalah sebuah kelompok sosial yang terbagi ke dalam kelas-kelas? Persoalan ini menjadi topik diskusi di antara kader-kader PRP di Sulawesi Tengah. Mereka menemukan terjadinya diferensiasi kelas dalam petani di Sulawesi Tengah.

Di Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, misalnya, terdapat kecenderungan konsentrasi kepemilikan tanah di segelintir petani kaya. “Dari sekitar 200 petani yang menjadi sampel penelitianku, hanya ada 3 orang petani yang menguasai tanah lebih dari 5 hektar. Bahkan diantara 3 orang petani ini, hanya 1 yang menguasai tanah di atas 10 hektar,” ungkap Kadi Katu, kader PRP Komite Kota Palu yang sedang melakukan riset di Desa Katu yang juga merupakan kampung halamannya.

Konsentrasi kepemilikan tanah ini sebagian disebabkan penjualan tanah oleh petani kecil kepada mereka yang kemudian menjadi petani kaya. “Dia dapat tanah dari petani-petani kecil ini. Karena di masa lalu, para petani ini suka matok-matok tanah, sebagian dari tanah mereka itu dijual,” kata Kadi.

Konsentrasi kepemilikan ini berdampak pada bentuk relasi produksi di Desa Katu. “Petani yang saya kategorikan kaya ini dalam proses kerjanya tidak saja menggunakan tenaga kerja berbasis keluarga, tetapi lebih dominan berbasis pada tenaga kerja upahan. Sementara petani-petani miskin, karena tidak memiki modal mereka lebih sering menggunakan model pertukaran kerja dan berbasis keluarga. Jika ada kelebihan uang, sekali-sekali juga menggunakan praktek kerja upahan,” tandas Kadi.

Namun, ini bukan berarti terbentuk kelas buruh-tani tak bertanah (proletariat) dalam jumlah besar. Yang masuk ke dalam relasi kerja-upahan dengan petani kaya kebanyakan adalah petani miskin yang masih memiliki tanah kecil. Hanya saja, tanah kecilnya tidak mencukupi untuk hidup, sehingga mereka juga harus bekerja di tanah petani kaya. Petani pemilik tanah kecil yang membagi waktunya untuk bekerja di tanah petani kaya ini, mungkin bisa disebut “semi-proletariat.” Dan petani “semi-proletariat” inilah yang jumlahnya banyak di Desa Katu.

Apa yang terjadi di Desa Katu tampaknya juga terjadi di daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah. Di daerah Sulawesi Tengah bagian timur, lapisan kaya di petani kelapa dalam, palawija dan nelayan, ada yang bertransformasi menjadi pengumpul-pedagang hasil produksi petani kecil dan lintah darat atau rentenir. Mereka juga mempekerjakan buruh-tani tak bertanah dalam jumlah kecil di lahannya.

“Mereka yang punya sarana produksi sekaligus menjadi pengumpul-penjual hasil-hasil produksi dalam skala menengah-besar. Yang sebelumnya menjadi kapital di pedesaan, setelah itu mengambil peran pengumpul-penjual hasil produksi petani-petani kecil,” ungkap Doni Moidady, kader PRP Komite Kota Palu. Kemudian, ia juga mengatakan, “Mereka juga mengolah lahan yang mempekerjakan petani tak bertanah (landless) dalam jumlah kecil.”

Menurut Anchu Juliana Cahya, kader PRP Komite Kabupaten Banggai, secara umum petani di Sulawesi Tengah, terutama Sulawesi Tengah bagian timur, terbagi ke dalam tiga jenis. Pertama, petani kaya yang rata-rata menguasai tanah lebih dari 5 ha sampai 30 ha, bahkan bisa mencapai 50 ha. Komoditi yang ditanam mereka 90%-nya adalah komoditi yang bersifat tahunan, seperti kakao, cengkeh, kelapa dalam, pala, atau padi sawah.

Petani kaya ini menggunakan buruh upahan, meskipun penggunaan buruh upahan tersebut hanya berlangsung sementara, seperti di saat penanaman dan panen. “Sekitar 60% buruh upahan yang digunakan berasal dari pengangguran dan sisanya dari petani miskin,” ungkap Anchu. Mayoritas petani kaya juga memiliki pekerjaan lain seperti menjadi peternak, pedagang, pejabat Negara, tengkulak, dlsb.

Kedua, jenis petani miskin yang rata-rata menguasai tanah 1 ha sampai 5 ha. Mayoritas petani miskin ini menanam komoditi bulanan seperti sayur, padi ladang, ubi-ubian, jagung. “Kadang kala ada tanaman tahunan, seperti kelapa dalam, cengkeh, dan kakao, tetapi tanaman tahunan tersebut ditanam hanya untuk tabungan pendidikan anak, perluasan lahan dan kebutuhan hidup lainnya,” tandas Anchu. Ia melanjutkan, “semua jenis petani seperti ini yang saya temui sama sekali tidak menggunakan buruh upahan, melainkan menggunakan tenaga kerja rumah tangga, seperti adik, sepupu dan kerabat dekat.”

Ketiga, petani hutan yang sebagian besar menguasai tanah hanya 0 ha sampai 2 ha. “Petani jenis ini sebenarnya masuk dalam kategori petani miskin juga, hanya untuk lebih membedakan, saya menggunakan istilah petani hutan,” tandas Anchu. Lahan yang dikuasai petani hutan hampir tidak ada bukti kepemilikannya secara legal. Bukti kepemilikannya bersifat simbolik, seperti tanaman, kuburan atau peninggalan tradisi leluhur. Contoh petani hutan adalah masyarakat adat Loinang di Banggai dan Sea-Sea di Banggai Kepulauan.

Karena mayoritas lahan yang dikuasai petani hutan berada di kawasan hutan, maka komoditi yang ditanam juga merupakan tanaman hutan, seperti kemiri, padi ladang, atau buah-buahan. Selama menunggu panen, petani hutan memanfaatkan hasil hutan, seperti damar, madu, ramuan rumah dan hewan liar, untuk ditukarkan dengan kebutuhan hidup yang lain. “Jenis petani ini tidak menggunakan buruh upahan, kebanyakan menggunakan kolektivitas komunitas di tingkat desa,” kata Anchu.

Dalam distribusi, petani kaya posisinya juga lebih baik karena mereka bisa langsung mendistribusikan komoditinya ke pabrik dalam negeri (swasta atau BUMN/BUMD) dan pasar lokal untuk tanaman padi serta hortikultura. “Bahkan ada yang langsung melakukan ekspor,” ungkap Anchu. Sementara, akibat tidak mempunyai modal, petani miskin dan petani hutan menjual hasil pertanian mereka ke tengkulak desa atau kota.

Kemudian, yang juga penting untuk dicatat, lahan luas tidak serta-merta membuat petani yang memilikinya menjadi petani kaya. Karena ada juga petani yang menguasai lahan relatif luas, seperti 5-10 ha, namun karena minimnya modal, teknologi dan infrastruktur, mereka tetap menjadi petani miskin.

Apakah diferensiasi ini sampai menimbulkan konflik antara petani kaya dan petani miskin? “Belum ada, hanya saja keluhan-keluhan itu ada,” kata Kadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik itu tidak terjadi. Pertama, peralihan tanah dari petani miskin ke petani kaya terjadi melalui mekanisme ekonomi, seperti karena petani miskin memiliki utang yang tidak terbayarkan kepada petani kaya atau melalui proses jual-beli. Sebagian terpaksa menjual tanahnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, rumah, alat transportasi, dlsb. Artinya, peralihan tanah itu tidak terjadi melalui perampasan, sehingga tidak terjadi konflik.

Kedua, masih banyak lahan tidur yang tersisa, sehingga petani kaya tidak merasa perlu mencaplok habis tanah petani miskin. Ketiga, petani kaya tidak menjalankan usaha taninya secara ekspansif-agresif seperti kapitalis tulen. Mungkin karena mereka juga memiliki pekerjaan lain seperti beternak, pejabat negara, pedagang, dlsb. “Mereka lebih suka menjadi tengkulak, pejabat negara dan tokoh agama,” ungkap Anchu.

Lalu, apa implikasi dari adanya diferensiasi kelas dalam petani ini? Implikasinya, watak atau kepentingan petani itu juga terdiferensiasi, tidak homogen. Tidak semua gerakan tani mengartikulasikan kepentingan petani miskin atau “semi-proletariat.” Seperti yang dicontohkan Henry Bernstein, Karnataka Rajya Ryota Sangha (Asosiasi Petani Negara Bagian Karnataka), sebuah organisasi petani di India yang merupakan anggota jaringan La Via Campesina, adalah organisasi petani kaya dan menengah yang menindas pekerja pedesaan.[4]

Tradisi Marxis sendiri sudah lama bersikap kritis terhadap petani. Manifesto Komunis, misalnya, menganggap petani sebagai bagian dari “kelas menengah” yang cenderung berwatak konservatif, bahkan reaksioner dalam hubungannya dengan kapitalisme. Ketika mereka melawan kapitalisme, mereka tidak melawan kapitalisme untuk menuju kepada kepemilikan sosial atas alat-alat produksi, melainkan untuk mempertahankan kepemilikan kecil mereka yang sedang dihancurkan oleh kapitalisme. Alih-alih menuju sosialisme, mereka hendak “memutar balik roda sejarah” untuk kembali ke relasi kepemilikan kecil seperti pada masa pra-kapitalis.[5]

Ini berbeda dengan proletariat atau buruh yang dianggap berwatak revolusioner dalam hubungannya dengan kapitalisme. Pasalnya, proletariat tidak memiliki alat produksi apapun, sehingga tidak memiliki kepentingan apapun terhadap kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Dengan kata lain, proletariat dianggap sebagai kelas yang akan konsisten dalam mewujudkan relasi kepemilikan sosial.

Apa yang dikatakan Manifesto Komunis mungkin ada benarnya. “Saya belum pernah dengar cerita perjuangan petani di Indonesia, khususnya Sulawesi, sampai pada tahap perencanaan kolektif pertanian. Atau industrialisasi pedesaan yang direncanakan secara kolektif. Yang ada hanya sebatas perjuangan pengakuan atas tanah dan setelah itu habis,” kata Lala Tirto, Sekretaris Kota PRP Palu.

Kisah reclaiming atau okupasi yang berakhir dengan bagi-bagi tanah dan bukannya pengelolaan kolektif atas tanah memang cukup marak terjadi. “Petani Dongi-Dongi, One Pute Jaya dan kampungku, Katu, serta beberapa daerah di Sulteng, itu punya sejarah pengorganisasian panjang di masa-masa PRD lalu. Setelah mereka berhasil mendapatkan hak atas tanah, para petani kemudian saling mengklaim tanah kepemilikannya dan bahkan jual-beli tanah terjadi. Tanah kemudian semakin terkonsentrasi pada segelintir petani yang punya modal,” ungkap Kadi.

Watak konservatif juga bisa dilihat di mayoritas petani kaya yang tidak mau berkonflik dengan perusahaan. “Mereka lebih cenderung bekerjasama dengan perusahaan dalam bentuk jual beli tanah, sewa menyewa tanah, dan bahkan di lingkar perkebunan skala besar seperti sawit, mereka justru menanam sawit juga dan menjual ke perusahaan tersebut,” ungkap Anchu.

Tetapi, apakah semua petani itu konservatif atau bahkan reaksioner? Manifesto Komunis terbuka dengan kemungkinan petani bisa berwatak revolusioner. Namun, watak revolusioner petani bisa muncul jika mereka menyadari bahwa masa depan mereka tidak lagi terletak pada sistem kepemilikan kecil mereka, melainkan pada kepindahan mereka menjadi proletariat. Dalam hal ini, mereka bisa merasa satu kepentingan dengan proletariat dalam memperjuangkan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi.[6]

Petani miskin atau petani hutan memiliki potensi untuk berwatak revolusioner. Mereka sering berkonflik dengan perusahaan, kebanyakan karena lahan mereka dirampas oleh perkebunan berskala besar, pertambangan dan Negara. “Kemudian setelah kalah dalam konflik tersebut dan lahan mereka berhasil dicaplok, mayoritas mereka menjadi buruh upahan di perusahaan atau urbanisasi ke kota untuk menjadi buruh dan kaum miskin kota,” ungkap Anchu. Petani “semi-proletariat” seperti ini mungkin bisa didorong menjadi revolusioner dan membangun persekutuan dengan kaum buruh.

Selain itu, minimnya watak revolusioner petani di Indonesia bisa jadi juga disebabkan oleh karena kelompok sosialis di Indonesia saat ini belum memiliki perspektif yang solid untuk persoalan agraria. Pengalaman Udin, kader PRP Komite Kota Palu, ketika terlibat dalam okupasi lahan di Dongi-Dongi penting untuk menjadi pelajaran. Saat itu, pengorganisiran petani di Dongi-Dongi dilakukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) yang sebagian isinya adalah orang-orang dari Perhimpunan Demokratik Sosialis (PDS), pecahannya PRD.

Pasca-okupasi lahan, para petani meminta kepada mereka yang mengorganisir untuk mengatur kepemilikan tanah dan sistem produksinya. Terjadi perdebatan yang kencang antara mereka yang ingin mendorong pengelolaan kolektif dengan mereka yang mau menyerahkan keputusan pengelolaan kepada petani tanpa intervensi dari manapun. “Nah, kawan-kawan diliputi oleh semangat partisipatif, trauma dengan instruksi partai zaman PRD yang sangat sentralistik dan tidak lagi sendem,” ungkap Udin.

Akhirnya, yang menang adalah mereka yang mau menyerahkan sepenuhnya kepada petani. “Maka kawan-kawan yang mengorganisir waktu itu menyerahkan keputusan pengelolaan kepada petani untuk masing-masing membuka lahan sendiri-sendiri, dan sampai sekarang itulah yang masih berlangsung,” tandas Udin. Artinya, tidak terjadinya pengelolaan yang kolektif di kasus Dongi-Dongi bukan disebabkan oleh karena resistensi petani, tetapi lebih karena unsur kiri yang ada dalam PBHR tidak solid perspektifnya. Kehendak untuk partisipatif malah terjatuh ke dalam membuntuti kesadaran massa—biasa disebut problem “buntutisme” (tailism).

Minimnya intervensi pengetahuan Marxis dalam berbagai isu atau persoalan rakyat, termasuk persoalan agraria, memang merupakan salah satu problem gerakan Marxis di Indonesia saat ini. Hasilnya, banyak aktivis kiri yang kebingungan dan terombang-ambing oleh berbagai macam wacana yang beredar di gerakan, yang belum tentu membawa kemajuan bagi gerakan dan perubahan sosial. Namun, ini bukan berarti kita perlu mengambil sikap “ultra-kiri” yang membuat gerakan Marxis susah diterima massa. Yang diperlukan adalah mengambil sikap teguh dalam prinsip dan tujuan jangka panjang, namun fleksibel dalam taktik.

(MZH)

Catatan:

[1] Lihat Vladimir Ilyich Lenin, The Development of Capitalism in Russia, khususnya Bab II tentang “The Differentiation of the Peasantry,” dalam “Marxists Internet Archive,” 2000, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1899/devel/index.htm.

[2] Henry Bernstein, Dinamika Kelas Perubahan Agraria, khususnya hlm. 125-133.

[3] Ibid., hlm. 126.

[4] Ibid., hlm. 145-146.

[5] Lihat Marx dan Engels, Manifesto of the Communist Party, dalam “Marxists Internet Archive,” 1987, 2000, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm. Kalimat persisnya:

“The lower middle class, the small manufacturer, the shopkeeper, the artisan, the peasant, all these fight against the bourgeoisie, to save from extinction their existence as fractions of the middle class. They are therefore not revolutionary, but conservative. Nay more, they are reactionary, for they try to roll back the wheel of history.

Terjemahan bahasa Indonesianya:

“Kelas menengah ke bawah, pengusaha pabrik kecil, pemilik toko, artisan, petani, semua ini berjuang melawan kaum borjuis, untuk menyelamatkan dari kepunahan, keberadaan mereka sebagai bagian dari kelas menengah. Mereka, dengan demikian, tidak revolusioner, tetapi konservatif. Bahkan lebih dari itu, mereka reaksioner, karena mereka mencoba memutar balik roda sejarah.”

[6] Ibid. Kalimat persisnya:

“If by chance, they are revolutionary, they are only so in view of their impending transfer into the proletariat; they thus defend not their present, but their future interests, they desert their own standpoint to place themselves at that of the proletariat.”

Terjemahan bahasa Indonesianya:

“Jika kebetulan mereka revolusioner, mereka berlaku demikian karena melihat akan bahaya mendekat berupa kepindahan mereka ke dalam proletariat; jadi mereka bukan membela kepentingan-kepentingan mereka yang sekarang, tetapi kepentingan-kepentingan mereka di masa depan, mereka meninggalkan sudut pandang mereka sendiri untuk menempatkan diri mereka pada sudut pandang proletariat.”

LEAVE A REPLY