Dampak Kehadiran Perusahaan Tambang Terhadap Kehidupan Petani di Morowali

perubahan budaya
@aips

Marianto Sabintoe
Kader PRP Komite Kota Palu

Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam, seperti kandungan mineral berupa Nikel. Tidak heran jika kemudian kita berkunjung ke “negeri nikel” ini, bahan perbincangan yang akan kita temukan di kalangan petani dan buruh maupun masyarakat yang tinggal di sekitar areal tambang adalah tentang kehadiran perusahaan tambang di Kabupaten Morowali.

Apa yang hari ini menjadi perbincangan banyak kalangan sebetulnya juga telah menjadi topik populer pada tahun-tahun sebelumnya.Yayasan Tanah Merdeka pernah menerbitkan satu kertas posisi No. 02/YTM/2001 yang berjudul “INCO Rahmat atau Petaka?” Ketika itu, perusahaan tambang yang melakukan operasi produksi di Kabupaten Morowali adalah Kontrak Karya (KK) PT. Inco, yang kini berubah nama menjadi PT Vale Indonesia Tbk.

Setelah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terbit maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) meledak di Indonesia. Di Morowali, proses perizinan melalui kewenangan bupati terus berlanjut. Hadirnya perusahaan tambang ini kemudian sering menjadi topik perbincangan semua pihak.

Misalnya, 1) petani yang kini beralih profesi sebagai pekerja (buruh) tambang, hal ini terjadi karena problem kesuburan tanah yang berdampak pada kurangnya hasil pertanian. Begitu pula, terdapat persoalan minimnya perhatian pemerintah dalam hal peningkatan mutu pertanian seperti dengan pembuatan akses jalan tani, irigasi penunjang persawahan serta introduksi teknologi pertanian. Harga pasca panen juga menjadi bagian problem mendasar. Setelah musim panen tiba, harga turun, namun ketika musim tanam, penawaran harga naik. Sehingga dengan hasil panen rendah dan harga hasil panen murah, petani terus mengalami kekurangan.

Topik lain yang menjadi perbincangan adalah 2) petani yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pekerja di perusahaan tambang; 3) upah yang tidak layak bagi para pekerja; 4) perekrutan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia (lokal), dll. Selain apa yang telah disebutkan di atas, ada topik reklamasi pasca tambang yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Reklamasi pasca tambang pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki kondisi tanah setelah aktivitas pertambangan selesai.

Reklamasi pasca tambang penting menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Selain hal ini sudah pasti merusak lingkungan, ada hal-hal penting lainnya yang perlu dilihat lebih dalam. Misalnya, areal-areal bekas eksploitasi ketika kandungan mineralnya telah habis dikeruk, harus segera dilakukan kegiatan reklamasi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang berdampak pada bencana lingkungan, banjir dan longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat di lingkar tambang.

Hadirnya perusahaan tambang di Kabupaten Morowali mungkin di satu sisi berdampak pada meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor sumber daya alam mineral. Namun, di sisi lain, juga perlu dilihat apakah kehadiran industri ekstraktif berbasis tambang ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang atau justru merugikan mereka.

Pada 2010, dari sektor pertambangan nikel, PAD Kabupaten Morowali mendapatkan Rp 4 milyar.[1] Namun menjamurnya perusahaan tambang telah berdampak pada perubahan kehidupan dan kesejahteraan petani di daerah itu.

Sebelumnya, petani secara umum mengusahakan pertanian padi sawah basah, perkebunan merica dan pala. Hal ini terjadi, misalnya, di Desa Transmigrasi One Pute Jaya, Kec. Bungku Timur. Setelah hadir dan beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang, sebagian lahan yang tadinya merupakan sumber ekonomi petani kini telah menjadi areal eksploitasi perusahaan tambang. Hal ini terjadi karena sebelumya petani (pemilik tanah) telah melakukan proses jual beli tanah dengan perusahaan tambang, yang dikenal dengan istilah “ganti rugi lahan.”

Setelah petani kehilangan tanah dan mendapatkan harga ganti rugi lahan, hasilnya pun digunakan untuk membuat usaha-usaha kecil, misalnya pembangunan rumah kos-kosan, yang pada saat itu memang memenuhi kebutuhan tempat tinggal banyak para pekerja (buruh) tambang yang datang dari daerah lain. Selain itu, ada juga sebagian petani yang menggunakan hasil ganti rugi lahannya sebagai “uang muka” pembelian kendaraan berupa mobil serta kendaraan roda dua (sepeda motor), bahkan ada yang sampai memiliki dua kendaraan mobil dengan status angsuran setiap bulan berjalan. Pasca kehilangan tanah dan tidak lagi mengusahakan pertanian, banyak petani yang kemudian terintegrasi sebagai pekerja (buruh) tambang. Singkatnya, kehidupan mereka menjadi bergantung pada perusahaan tambang.

Regulasi pemerintah tentang pertambangan juga ikut menambah masalah yang ada. Di Kabupaten Morowali, terdapat 57 IUP (Izin Usaha Pertambangan) dengan 21 IUP berada dalam tahapan kegiatan Eksplorasi dan 36 IUP pada tahapan Operasi Produksi yang tersebar di beberapa Kecamatan, seperti; 1) Kec. Bahodopi, 2) Kec. Witaponda, 3) Bungku Selatan, 4) Bungku Pesisir, 5) Bungku Barat, 6) Bungku Tengah, 7) Bungku Timur, 8) Menui Kepulauan, dan 9) Bumi Raya. Total luas keseluruhan wilayahnya adalah 155.627 Ha.

Namun, setelah keluarnya PP-RI (Peraturan Pemerintah Republik Indonsesia) No. 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang intinya adalah larangan bagi perusahaan untuk melakukan ekspor bahan baku dalam bentuk mineral mentah ke luar Indonesia, melainkan diharapkan untuk membangun pabrik smelter (pengolahan dan pemurnian mineral), banyak perusahaan-perusahaan tambang kecil yang memiliki IUP berhenti beroperasi. Karena tidak mampu memenuhi memenuhi amanat regulasi tersebut.

Perusahaan-perusahaan ini meninggalkan tumpukan ore yang telah dikeruk, namun belum sempat diangkut. Selain itu, bekas-bekas areal eksploitasi yang seharusnya diperbaiki (reklamasi pasca tambang) ditinggalkan “menganga” begitu saja tanpa mengikuti aturan main yang telah disediakan oleh Negara.[2] Hal ini berimplikasi pada kerusakan lingkungan.

Selain itu, PP-RI ini juga secara tidak langsung mematikan usaha kecil penduduk setempat. Pasalnya, bukan hanya perusahaan saja yang angkat kaki, tetapi juga para pekerja yang datang ikut meninggalkan kos-kosan yang ditempati. Kendaraan-kendaraan yang sempat dimiliki pun ikut pergi, karena banyak yang menunggak cicilan/angsuran bulanan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa kehadiran industri ekstraktif di Kabupaten Morowali menimbulkan banyak masalah, seperti kerusakan lingkungan, ketergantungan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang terhadap perusahaan, juga kondisi kehidupan petani dan buruh yang tidak serta merta menjadi layak. Apa yang terjadi di Kabupaten Morowali juga terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Banggai. Sehingga sudah saatnya Negara dalam hal ini instansi-instansi terkait melakukan pengawasan, bahkan tindakan serius untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

Catatan:

[1] Lihat http://www.antarasulsel.com/berita/23921/pertambangan-nikel-sumbang-pad-morowali-rp5-miliar.

[2] Lihat Peraturan Mentri ESDM Repoblik Indonesia No. 07 Tahun 2014.

LEAVE A REPLY