Ricuh Antara Oligarki Politik, Rakyat Hanya Menjadi Penonton

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

No : 045/KP-PRP/PS/e/I/205

Ricuh Antara Oligarki Politik, Rakyat Hanya Menjadi Penonton

Salam rakyat pekerja,

Pada 23 Januari 2015, rakyat Indonesia dikejutkan dengan penangkapan Bambang Widjojanto oleh pihak kepolisian. Tuduhan yang dikenakan kepada Bambang Widjojanto adalah mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Bambang Widjojanto pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Penangkapan tersebut disinyalir merupakan kelanjutan dari penetapan status tersangka pada Komjen Budi Gunawan, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Kepala Kepolisian RI pada 15 Januari lalu. Sembilan fraksi di DPR pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, walaupun KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Sudah beberapa kali KPK dan Polri terlibat dalam perseteruan. Tentu kita masih ingat mengenai Cicak vs Buaya, yang pada awalnya dimulai dari perseteruan KPK-Polri pada 2008-2009 silam. Namun Cicak vs Buaya ataupun kasus terbaru antara KPK versus Polri di 2015 ini sebenarnya menunjukkan bahwa kedua institusi tersebut digunakan untuk kepentingan politik penguasa dan partai politik.

Walaupun Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena memiliki rekening gendut, namun partai-partai politik memiliki suara yang sama untuk menyetujui pengangkatannya sebagai Kapolri. Hal ini juga menunjukkan watak partai-partai politik di Indonesia yang pro terhadap praktek korupsi. Tidak aneh memang mengingat tingkat korupsi yang dilakukan oleh partai-partai politik juga tinggi. Selama 11 tahun keberadaan KPK di republik ini, telah beberapa anggota dan petinggi partai politik terjerat dalam kasus korupsi.

Namun di sisi lain, KPK sebagai lembaga yang menangani pemberantasan korupsi juga memiliki catatan hitam. Hingga akhir tahun 2014, menurut catatan ICW, masih ada 11 tersangka yang tidak ditahan oleh KPK, seperti Sutan Bhatoegana, Suryadharma Ali, Jero Wacik dan beberapa nama lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa KPK lemah dalam menindak tersangka korupsi, dan kemungkinan besar dilatarbelakangi faktor politik. Pelemahan pemberantasan korupsi tersebut juga ditunjukkan melalui Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International yang mendapuk Indonesia di peringkat 107 dari 174 negara yang diperiksa.

Menariknya dalam kasus yang menimpa Bambang Widjojanto, masyarakat berbondong-bondong datang ke gedung KPK untuk memberikan dukungannya kepada lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Sebagai lembaga yang menangani pemberantasan korupsi, KPK memang tidak boleh dilemahkan atau bahkan dikebiri oleh kepentingan politik apapun, termasuk kepentingan penguasa. Namun menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada lembaga ini pun sepertinya juga bukan jalan yang terbaik.

Selama ini pemahaman publik mengenai korupsi dikonstruksikan oleh penguasa sebagai masalah moral dalam berpolitik. Untuk itu, rakyat selalu memahami untuk memilih orang baik atau orang bersih untuk memimpin. Namun jelas hal tersebut tidak cukup ketika kita bicara mengenai pemberantasan korupsi. Dalam perkembangan kapitalisme saat ini, korupsi menjadi salah satu cara bagi pemilik modal dan penguasa untuk melancarkan atau menumpuk keuntungan (akumulasi kapital). Hal ini secara sederhana dapat kita lihat dari penyuapan terhadap pejabat publik untuk menelurkan suatu kebijakan yang menguntungkan bagi pemilik modal. Sudah banyak praktek ini dilakukan oleh pejabat publik dan pemilik modal, sehingga kebijakan-kebijakan yang dimunculkan hanya merugikan rakyat.

Langkah rakyat untuk mendukung pemberantasan korupsi seharusnya dipertajam bukan hanya mendukung KPK. Namun perebutan alat-alat kekuasaan untuk menjamin agenda pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Selama agenda-agenda Neoliberalisme dijalankan oleh pemerintah, maka praktek-praktek korupsi pun dapat dipastikan masih akan berjalan, atau bahkan semakin meningkat.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Mendukung agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemilik modal;
  2. Rebut kekuasaan politik dan alat produksi untuk memastikan agenda pemberantasan korupsi dan kebijakan yang menyejahterakan rakyat dapat terwujud;
  3. Bangun kekuatan politik alternatif dengan membangun partai politik untuk memastikan perebutan kekuasaan politik tersebut dapat berjalan.
  4. Kapitalisme-Neoliberalisme terbukti gagal menyejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 24 Januari 2015
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Sekretaris Jenderal

Rendro Prayogo
HP: 0855 1015 346

Ketua Nasional

Anwar Ma’ruf
HP: 0812 1059 0010

LEAVE A REPLY