Mendukung Perjuangan Petani, Wujudkan Reforma Agraria Sejati untuk Petani Indonesia

demo petani
@aips

Nomor : 03/01/290915
Perihal : Pernyataan Solidaritas KPRI Jakarta untuk Hari Tani Nasional 2015
Lampiran : –

“Mendukung Perjuangan Petani, Wujudkan Reforma Agraria Sejati untuk Petani Indonesia”

Logo KPRIPada hari ini, Selasa (29/09), ribuan petani dari berbagai daerah yang tergabung dalam Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I) akan melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara Jakarta dalam rangka Hari Tani Nasional 2015. Sebagai bagian dari Konfederasi yang memayungi Federasi Organisasi Petani tersebut, kami Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Wilayah Jakarta menyambut dengan gembira dan mendukung secara penuh langkah dan gerak petani Indonesia dalam memperjuangkan kesejahteraannya.

Situasi petani saat ini tak ubahnya dengan sektor lain dalam masyarakat Indonesia, yaitu semakin terpinggirkan dan menjadi bagian dari kelompok yang dimiskinkan. Sebagai negara yang agraris, harusnya petani menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang sejahtera. Namun kenyataannya, petani saat ini menjadi salah satu sektor masyarakat yang paling banyak masuk sebagai kategori miskin di Indonesia. Data dari BPS menunjukan bahwa 51,67 persen penduduk dalam kategori miskin bekerja sebagai petani (BPS, 2014). Faktor kunci dari hilangnya kesejahteraan pada petani atau pemiskinan petani, salah satunya disebabkan oleh semakin banyaknya petani yang tidak memiliki tanah. Menurut BPS, sebagian besar petani (56 persen) hanya menjadi buruh tani atau petani kecil dengan kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 0,5 Hektar. Di sisi lain, kepemilikan tanah semakin terkonsentrasi pada korporasi besar dan tuan-tuan tanah di daerah. Ketimpangan kepemilikan tanah saat ini dalam indeks koefisien gini agraria mencapai 0,72 (BPS, 2013). Data-data tersebut menunjukan bahwa ketimpangan kepemilikan tanah berkaitan dengan kemiskinan pada petani. Langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah tersebut hanya bisa dilakukan dengan program reforma agraria yang sejati untuk seluruh massa rakyat petani Indonesia.

Selain itu, peminggiran terhadap petani Indonesia sering terjadi dengan konflik agraria yang disebabkan oleh perampasan tanah. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa selama periode tahun 2014, terdapat 472 kasus konflik agraria dengan luas areal mencapai 2.860.977,07 hektar, yang itu melibatkan 105.887 kepala keluarga. Data itu menunjukan peningkatan jumlah konflik agraria hingga mencapai 127 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya luas areal konflik yang mencapai 123 persen. Selain itu, pada tahun 2014 jumlah kepala keluarga yang terlibat konflik juga meningkat hingga 1.396% dibanding tahun 2009. Konflik agraria tersebut selalu melibatkan aparat keamanan negara, baik TNI maupun Kepolisian, juga preman-preman daerah dalam melakukan kekerasan terhadap petani (KPA, 2014).

Berbagai fakta di atas, umumnya terjadi karena kebijakan negara yang tidak berpihak pada petani. Sejak Orde Baru berkuasa, Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UU PA) yang memiliki semangat dalam mewujudkan reforma agraria dimandulkan untuk memuluskan pergerakan modal di dalam negeri. Kemudian, diikuti dengan berbagai kebijakan yang memiliki semangat liberalisasi di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, misalnya dengan UU PMA, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan. Negara dalam hal tersebut cenderung memilih untuk berpihak pada pemodal dan menjadikan prakondisi yang memungkinkan untuk menggusur dan memiskinkan petani. Kenyataan negara yang berpihak pada segelintir pemodal dan memiskinkan sebagian besar petani tersebut, dikarenakan para pembuat kebijakan negara sendiri bukan dari kelompok atau kelas petani, melainkan dari kelompok pemodal. Sehingga, mereka akan membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan kelompoknya.

Untuk merebut kembali kesejahteraan petani, bisa dilakukan melalui jalan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tersebut hanya bisa tercapai dengan persatuan rakyat lintas sektoral yang dirugikan oleh hal yang sama, yaitu kebijakan negara yang bernafas Kapitalisme-Neoliberal. Karena kelompok yang dirugikan oleh kebijakan tersebut tidak hanya pada sektor petani saja, melainkan juga pada sektor buruh, nelayan, pelajar dan mahasiswa, kaum miskin kota, perempuan dan masyarakat marjinal lainnya, maka persatuan diantara sektor tersebut merupakan kunci kemenangan sejati. Untuk merebut kemenangan itu, tidak bisa lagi rakyat menggantungkan dirinya, kecuali pada diri sendiri. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan politik alternatif yang lahir dari gerak langkah persatuan rakyat lintas sektoral harus menjadi sebuah keniscayaan untuk merebut kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, kami KPRI Wilayah Jakarta menyatakan sikap:

  1. Mendukung penuh aksi petani Indonesia dalam Hari Tani Nasional 2015.
  2. Menuntut Jokowi-JK untuk segera melakukan Reforma Agraria yang menyeluruh di Indonesia.
  3. Perkuat kapasitas produksi dan politik kaum tani melalui kebijakan Negara yang berpihak.
  4. Menyerukan persatuan gerakan rakyat lintas sektoral di seluruh Indonesia.
  5. Bangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

Jakarta, 29 September 2015
Pengurus KPRI Wilayah Jakarta

Rio Putra
Ketua Wilayah

Muhammad Ridha
Sekretaris Wilayah

Contact person: Rio Putra (081210501595)

LEAVE A REPLY