Kaum Reaksioner (Atau, Pekatnya Kabut Diskusi Kita)

Jafar Suryomenggolo

Kelompok kiri memang paling jitu kasih analisa sosial.[1] Mereka punya segudang teori yang bisa menjelaskan ketimpangan sosial dan ketidak-adilan ekonomi. Cakupan teoritis mereka juga sangat meluas. Mereka juga bikin banyak kosakata yang mumpuni. Misalnya saja: kader, berorganisasi, proletar, anarkisme, aksi-massa, yang masih kita pakai sampai sekarang.

Tapi itu dulu. Memasuki akhir tahun 1960-an, mulai dirasakan kebangkrutan teori-teori kiri. Mulainya di Eropa Barat. Justru saat kelompok kiri (atau, simpatisannya) berkuasa di pemerintahan. Dirasakan bahwa kelas buruh yang dianggap sebagai garda terdepan revolusi sosial, mulai menjadi satu bagian dalam kapitalisme. Perjuangan kelas bukan lagi merebut kekuasaan, tapi memperbaiki kesejahteraan belaka. Palu besi yang menjadi simbol kelas buruh sudah tergadaikan lewat program-program sosial-demokrat. Kebangkrutan teori-teori sosial ala intelektual kiri memang tidak dapat dilepaskan dari fenomena ini. Meski demikian, beberapa kosakata yang dihasilkannya masih tertinggal. Gaungnya masih bisa dipergunakan untuk menilik satu-dua hal. Gerakan “Kiri Baru” memang mencoba menyelamatkan ini semua. Mereka beralasan bahwa banyak nilai positif yang masih bisa dipergunakan dalam memahami perubahan-perubahan besar zaman sekarang.

Di Indonesia, kebangkrutan ini tidak dirasakan betul. Ini memang karena dalam kungkungan Orde Ba(r)u, teori-teori Marxisme dan varian-variannya diharamkan. Tabu dibahas di meja perguruan tinggi sekalipun. Selain itu juga, hanya sebagian kecil intelektual kita yang benar-benar khatam. “Materialisme-historis” yang menjadi dasar analisa Marxisme memang kerap didengungkan. Tapi siapa yang mampu memberikan ulasan mendalam dengan pemahaman historis ketika cabang ilmu sejarah dibuat mandul? Pemahaman sejarah ala Orde Ba(r)u tidak membebaskan anak-didik, tapi mendikte. Jelas, ada ketimpangan pengetahuan. Akibatnya bagi kita, sering kosakata yang muncul dari khazanah perdebatan teori sosial ala intelektual kiri mengalami pergeseran makna. Terutama, bila dipergunakan untuk mengerti kondisi zaman sekarang, yang katanya sudah “neo-liberal”.

Multi-makna

Ada banyak yang bisa dijadikan contoh, tapi ada satu yang paling mencolok, yaitu istilah “kaum reaksioner”. Kata ini memang seringnya muncul di kalangan “intelektual kiri” di Indonesia (siapapun mereka itu). Umumnya ditujukan kepada pihak seberang (siapapun juga mereka ini).

Beberapa tulisan di Indoprogress juga memuat lontaran demikian. Misalnya, tulisan Coen tentang apa yang disebutnya sebagai “nasionalisme reaksioner.”[2] Menurutnya, nasionalisme jenis ini “tak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan rakyat pekerja (buruh, tani, kaum miskin kota, dan pegawai negeri golongan rendah) keseluruhan.” Meski tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang arti istilah itu sendiri, nampak jelas ia diletakkan bersebrangan dengan apa yang disebutnya “progresif” – istilah ini juga tidak ada penjelasan tersendiri. Kedua posisi ini diandaikan dapat dimengerti oleh pembaca (yang kebanyakan pastinya merasa perlu mengidentifikasikan diri sebagai “progresif”).

Di lain tempat, istilah “reaksioner” juga punya arti yang sedikit berbeda. Meski sama-sama berfungsi sebagai kata sifat, di dalam satu tulisan Iqra Anugrah, ia tidak lagi dipertentangkan dengan “progresif”, tapi disandingkan dengan “konservatisme.”[3] Jika boleh dikutip sebagian:

“Dapat kita lihat bahwa diskursus dan imajinasi politik publik pada kenyataannya seringkali masih didominasi oleh diskursus-diskursus yang reaksioner, sebagaimana dapat kita lihat dari bentuk-bentuk konservatisme keagamaan yang cukup vulgar kali-kali ini… “

Lebih jauh, Iqra Anugrah bahkan berani menyodorkan satu fenomena khas kelompok urban di Indonesia (atau, di Jawa?). Yaitu, bahwa mereka yang “maju” (alias, “progresif”!) bisa juga punya pandangan yang “reaksioner”:

“banyak warga kelas menengah dengan pandangan hidup yang senantiasa ambivalen, kadang maju tapi lebih sering reaksioner… “

Tidak disertakan data-data apa yang dimilikinya untuk menyodorkan fenomena ini. Apa itu dipungutnya dari laporan jurnalis, atau penelitian lapangan (yang mungkin juga partisipatoris?).

Jargon politik

Lepas dari definisi apa yang dipakai Coen ataupun sahih-tidaknya pengamatan Iqra tentang “reaksioner” ini, perlu ditegaskan kata ini bukan monopoli milik “intelektual kiri” belaka. Misalnya, Rizal Mallaranggeng pernah juga menggunakan istilah ini di dalam beberapa tulisannya di tahun 1990-an. Rizal juga tidak pernah memberikan penjelaskan definisi “reaksioner”, seperti dapat kita baca lewat rangkaian kalimat ini:

“Di negeri-negeri pasca komunis pada dekada 1990 ini, misalnya justru kaum sosialis dan komunis yang menganjurkan langkah-langkah “regresif”. Mereka menjadi pembela status quo dan pelindung dominasi kaum birokrat yang tersebar di berbagai industri milik negara. Kelompok ini, dengan kata lain, menjadi kaum reaksioner dalam arti kata sesungguhnya.”[4]

Apakah ada di situ pengertian “reaksioner”? Jujur, saya juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang Rizal hendak sampaikan. Apa logika yang dipergunakannya juga tidak jelas. Terselubung jargon-jargon politik. Terlebih, akhir kesimpulannya cukup membingungkan.

Jauh sebelum Rizal, “kaum reaksioner” juga punya tempat di dalam alam pikiran Mohammad Hatta. Di dalam otobiografinya, Hatta menulis demikian:

“Daulat Ra’jat no. 10, tanggal 20 Agustus 1933, dibuka dengan karanganku berjudul “Djalan Sempit” yang menyatakan bahwa zaman sekarang adalah zaman konjungtur naik bagi kaum reaksioner… Malahan di sini sikap kaum reaksioner itu lebih tegas dan sombong karena mereka sendiri kaum penjajah, sebangsa dengan pemerintah yang berkuasa di sini.”[5]

Hatta menulis karangan pendek itu untuk menjelaskan situasi politik Eropa tahun 1930-an. Juga, utamanya untuk diperbandingkan dengan kondisi Hindia-Belanda. Hatta belajar ilmu ekonomi, terutama ekonomi ala sosialisme. Terlihat baginya, “reaksioner” bukan sekedar kata sifat tapi terlebih, sebagai kesatuan ide (dengan para pendukungnya) yang mengambil fisik “kaum penjajah” dan mereka yang dianggap sama dengannya. Karena statusnya itu pula, kaum reaksioner menjadi “lebih tegas dan sombong”.

Kiranya pengertian yang dianut Hatta memang sejalan dengan suasana zamannya. Yaitu, alam perjuangan kemerdekaan. Di dalam alam demikian, “kaum reaksioner” disandingkan dengan para penjajah (alias, si kulit putih). Ini juga misalnya dapat kita baca dari tulisan Slamet Muljana, sejarahwan yang hidup dan mengalami zaman demikian. Di dalam satu buku-teks karyanya, “kaum reaksioner” mesti tidak punya tempat di dalam “kesadaran nasional” kita sebagai bangsa yang merdeka:

Di negara-negara jajahan di Asia, kaum imperialis mengadakan kerja sama dengan kaum borjuis nasional dan kaum reaksioner yang bersikap kompromistis terhadap imperialisme… Oleh karena itu, tugas yang dihadapinya adalah mengikis habis kerja sama antara kaum imperialis di satu pihak dan kaum borjuis nasional serta kaum reaksioner di lain pihak.[6]

Meski bangsa telah merdeka, ternyata apa yang Mohammad Hatta dan Slamet Muljana inginkan tidak terwujud. Nyatanya, “kaum reaksioner” bukan saja “kaum penjajah” dan para konconya, tapi hidup bersama kita. Bertetangga, berdampingan dengan kita. Malah, ia adalah diri kita sendiri (sebagaimana dilontarkan oleh lawan kita). Setidaknya inilah yang bisa kita baca dari beberapa tulisan sesudah kemerdekaan dan di tahun 1950-an.

Memojokkan lawan debat

Istilah “kaum reaksioner” punya arti tersendiri di dekade tahun 1950-an. Satu buku kecil yang merupakan “Program Partai Komunis Indonesia” (terbitan tahun 1954) memuat jelas istilah “kaum reaksioner”. Di situ memuat penjelasan bahwa persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan “perbuatan chianat dari fihak kaum reaksioner Indonesia.”[7] Disebutkan bahwa kaum reaksioner ini menguasai pemerintahan dan akibatnya pula, negara Indonesia belum merupakan hasil yang sempurna dari revolusi rakyat.

Apa yang tertera di dalam Program tersebut sesungguhnya tidak bisa lepas dari apa yang dilontarkan oleh D.N. Aidit dua tahun sebelumnya (1952). Di dalam pidatonya, Aidit menyampaikan bahwa dari keseluruhan penduduk Indonesia terdapat:

“kurang dari 10% ini ialah kaum reaksioner jang terdiri dari kaum imperialis, kaum tuan tanah besar, dan kaum komprador atau agen-agen imperialis jang terdiri dari orang-orang asing maupun orang-orang Indonesia sendiri.”[8]

Apabila di zaman pra-kemerdekaan “kaum reaksioner” lebih merupakan kesatuan ide dan para pendukungnya dari kaum penjajah, maka di zaman sesudah kemerdekaan, mereka adalah juga orang-orang bangsa Indonesia yang menguasai pemerintahan negara. Jumlahnya, menurut Aidit, bahkan tidak sedikit: kurang dari 10 persen. Bagaimana (atau, dari mana) Aidit memperoleh angka demikian, masih misteri.

Nampaknya, Aidit pula yang mempopulerkan penggunaan istilah “kaum reaksioner” di kalangan kiri (atau mereka yang merasa “kiri” di zaman itu). Sampai tahun 1960-an, Aidit masih tetap asyik menggunakannya. Misalnya:

“…kaum reaksioner dari pusat, propinsi, kabupaten, ketjamatan sampai ke desa… kaum reaksioner memperalat agama dengan menggunakan langgar-langgar dan masdjid-masdjid…”[9]

Meski jumlahnya “kurang dari 10 persen”, “kaum reaksioner” ternyata sungguh menggurita di dalam sistem. Juga terdapat di kalangan buruh – yang merupakan garda terdepan revolusi sosialisme, sehingga SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) lantang menuntut di tahun 1964:

“bubarkan organisasi reaksioner jang berkedok “karjawan” dan basmi tiap kontra-revolusi.”[10]

Demikianlah, “kaum reaksioner” tidak hanya bercokol dalam sistem kenegaraan hingga di tingkat desa, tapi juga menguasai sendi-sendi kehidupan kita pada saat itu. Apakah mereka bangkit dan hidup kembali di zaman Reformasi ini? Jika banyak intelektual muda kita sekarang gandrung mempergunakan kata itu, sesungguhnya apa (dan juga, siapa) yang mereka maksudkan itu?

Pekatnya kabut diskusi kita

Nampaknya, selain hantu “budaya laten komunisme” yang dihembuskan Orde Ba(r)u, ada pula bergentayangan hantu “kaum reaksioner”. Mereka tidak punya bentuk. Bisa berupa penyertaan sifat belaka. Bisa juga merupakan satu gejala urban. Dan jika kita boleh percaya Aidit, jumlahnya “kurang dari 10 persen”. Siapakah “kaum reaksioner”itu sesungguhnya? Jika “kaum reaksioner” bisa ditemui (baik fisik ataupun idenya), apakah ada kesamaan-kesamaan di antara mereka yang bisa kita rangkum?

Atau, mungkinkah diskusi kita ternyata belum maju-maju juga sehingga masih gagal memberikan definisi atasnya? Ini bukan soal mencari asal-usul atau arti kata “kaum reaksioner” di dalam kamus. Karena sebagaimana kita baca, kata itu mengalami perubahan sesuai zaman – atau tepatnya: ditafsirkan sesuai konteks, dipergunakan sesuai kepentingan (oleh si penulis yang “progresif”), dan dibaca-ulang sesuai kehendak (oleh pembaca yang haus jargon baru). Ataukah sesungguhnya, “kaum reaksioner” adalah sebuah lubang hitam di dalam jagad diskusi kita? Sehingga kita semua terperangkap di dalam kosakata yang sudah “bangkrut”?

Yang nyata terjadi, kosakata “kaum reaksioner” tidak memberikan penjelasan apapun. Terlebih lagi bila ia dipergunakan hanya untuk membungkam atau memojokkan lawan debat (atau, lawan politik). Alih-alih memperjelas apa yang sesungguhnya menjadi realita sosial, ia hanya menjadi akrobatik permainan kata. Seandainya kosakata itu dipergunakan hanya sebagai retorika sekalipun, ia tidak juga memperindah tulisan dan menjadikannya terlihat lebih “progresif”. Sebaliknya, ia hanya mempertebal kabut diskusi ekopol kita tanpa menawarkan analisa mendalam berdasarkan data dan berakar pada pemahaman historis perjalanan bangsa kita. Dalam konteks demikian, “kaum reaksioner” menjadi cermin tumpulnya pisau analisa ala “materialisme-historis” para intelektual kita masa kini.

Boleh saja, diusulkan agar kosakata “kaum reaksioner” dipergunakan secara hati-hati, tidak serampangan. Atau mungkin lebih jauh, dibuang sama sekali. Ini mengingat juga, sebagai kosakata yang “usang” dan multi-tasfir, ia dipergunakan tergantung dari sudut mana dan lekang-waktu. Tulisan ini tidak bermaksud pula untuk mengedepankan soal penggunaan istilah yang santun-politik, ala “political correctness” yang berkembang di literatur kritik di Inggris dan Amerika Serikat. Melainkan justru, mendorong agar intelektual kita bisa mengembangkan penjelasan yang mumpuni jika menggunakan kosakata tersebut. Secara khusus, kosakata-kosakata yang lazim dipergunakan tapi minus penjelasan. Terlebih, bila menyangkut analisa atas realitas ekopol yang berdasarkan materialisme-historis.

Ah, atau jangan-jangan tulisan pendek ini juga hanya sebuah pledooi dari seorang reaksioner! Silahkan, boleh pembaca timbang sendiri.

Catatan:

[1] Terima kasih kepada Yerry Wirawan, Joss Wibisono, dan Danial Indrakusuma atas komentar dan provokasinya.

[2] Tautan: http://indoprogress.com/2010/09/nasionalisme-progresif-vs-nasionalisme-reaksioner/

[3] Tautan: http://indoprogress.com/2015/05/universalitas-praksis-perjuangan/

[4] Rizal Mallaranggeng, Dari langit: kumpulan esai tentang manusia, masyarakat, dan kekuasaan (“Liberal kiri, Sosialis kanan”) (KPG: 2008), hal. 29.

[5] Mohammad Hatta, Untuk negeriku: sebuah otobiografi, jilid 2: berjuang dan dibuang (Penerbit Kompas, 2011), hal. 103-104.

[6] Slamet Muljana, Kesadaran Nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan (Idayu, 1986), hal. 159-160.

[7] Program Partai Komunis Indonesia (disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai Komunis Indonesia, Maret 1954). Djakarta: Departemen Agitprop, 1954.

[8] D.N. Aidit, Menempuh Djalan Rakjat. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1952.

[9] D.N. Aidit, Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1964.

[10] Program tuntutan lima fasal SOBSI, disjahkan oleh Kongres Nasional ke IV SOBSI 17-26 September 1964 di Djakarta.

LEAVE A REPLY