Dukung Mogok Nasional Buruh Menolak PP Pengupahan

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

Dukung Mogok Nasional Buruh Menolak PP Pengupahan
Hentikan Intimidasi dan Upaya Menghalangi Pelaksanaan Mogok Nasional!

Salam Rakyat Pekerja,

Berbagai kelompok buruh berencana melangsungkan aksi mogok nasional pada 24-27 November 2015 untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. PP Pengupahan mengatur tentang formula baru dalam penghitungan upah bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Ada beberapa hal yang sangat berbeda dalam formula penghitungan kenaikan upah di PP Pengupahan, jika dibandingkan dengan formula penghitungan kenaikan upah pada tahun-tahun sebelumnya. Formula penghitungan upah minimum sebelumnya selalu ditetapkan berdasarkan item komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Harga-harga kebutuhan pokok yang riil setiap tahunnya disurvei di pasar dan kemudian harganya dirundingkan dengan Dewan Pengupahan untuk menetapkan nilai upah minimum. Sementara formula penghitungan upah minimum provinsi yang baru hanya mengandalkan upah di tahun berjalan serta disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. PP Pengupahan ini menghilangkan Dewan Pengupahan serta penghitungan upah minimum melalui komponen KHL dihitung setiap 5 tahun sekali.

Dengan formula pengupahan yang tercantum dalam PP Pengupahan artinya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hendak menghilangkan keterlibatan serikat buruh/pekerja dalam Dewan Pengupahan untuk ikut serta menentukan kenaikan upah setiap tahunnya. Formula pengupahan melalui PP Pengupahan ini juga akan menghilangkan biaya berbagai kebutuhan hidup para buruh/pekerja yang biasanya diperjuangkan melalui penghitungan KHL setiap tahunnya. Biaya kehidupan keluarga buruh/pekerja yang riil setiap tahunnya akhirnya tidak pernah dijadikan acuan penghitungan upah minimum oleh pemerintahan saat ini.

Pemerintahan Jokowi, melalui PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, hanya mengandalkan penghitungan upah minimum berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jelas bahwa penghitungan upah minimum dalam PP Pengupahan ini hanya untuk memberikan jaminan bagi para pemilik modal untuk membayar upah murah kepada para buruhnya. Di sisi lain, melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi, pemerintahan Jokowi memberikan kemudahan bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia. Serangkaian paket kebijakan ekonomi itu diupayakan untuk mempercepat izin investasi, deregulasi, kemudahan layanan investasi selama 3 jam, tax allowance, tax holiday lebih cepat, hingga penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Perlakuan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bagi pemilik modal dan buruh/pekerja memang berbeda jika berkaca pada rangkaian paket kebijakan ekonomi. Bahkan penolakan terhadap PP Pengupahan yang dilakukan oleh buruh/pekerja pun dihadapi dengan berbagai intimidasi dan tindakan represif aparat keamanan terhadap rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan oleh berbagai kelompok buruh. Aksi long march buruh dari Bandung ke Jakarta sempat dihentikan oleh Polres Kabupaten Bekasi. Bahkan TNI sempat dikerahkan untuk mengamankan pabrik dan mogok nasional. Bupati Kabupaten Bekasi juga sempat mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 20 November 2015 untuk tidak membayarkan upah kepada buruh/pekerja yang melaksanakan mogok nasional. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menghimbau kepada pengusaha untuk tidak mengizinkan pekerja/buruh di perusahaan untuk ikut dalam aksi mogok nasional. Inilah berbagai bentuk teror dan intimidasi terhadap pelaksanaan mogok nasional yang akan digelar oleh berbagai kelompok buruh.

Berbagai tindakan oleh aparat keamanan, pejabat publik dan pengusaha tersebut jelas melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Unjuk rasa dan mogok nasional oleh berbagai kelompok buruh telah dijamin melalui UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta peraturan lainnya.

Untuk itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Mendukung sepenuhnya aksi mogok nasional yang akan dilaksanakan oleh berbagai kelompok buruh untuk menolak Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;
  2. Hentikan berbagai upaya teror dan intimidasi terhadap kelompok buruh yang akan melaksanakan aksi mogok nasional untuk menolak PP Pengupahan;
  3. Bangun persatuan berbagai elemen gerakan rakyat untuk membentuk kekuatan politik alternatif melalui pembangunan partai politik alternatif;
  4. Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera

Jakarta, 23 November 2015
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

Anwar Ma’ruf

Sekretaris Jenderal

Rendro Prayogo

LEAVE A REPLY