Belajar Solidaritas Buruh Antar-Bangsa dari MTU-KCTU

politik kiri
@aips_ s'pore bookstore

Rini Kusnadi
Kader Partai Rakyat Pekerja (PRP)

Tulisan ini adalah tentang pengalaman Serikat Buruh Migran di Korea (Migrant Trade Union, disingkat MTU) yang bernaung di bawah Konfederasi Serikat Buruh Korea (Korean Confederation of Trade Unions, disingkat KCTU). Di tengah isu penolakan tenaga kerja asing yang belakangan ini marak di Indonesia, pengalaman MTU-KCTU memberikan teladan bagaimana buruh dari berbagai negara, alih-alih bersaing memperebutkan pekerjaan, bisa mengembangkan solidaritas buruh antar-bangsa.

Masih teringat jelas dalam ingatan saya ketika pertama kali bertemu dengan Udaya Rai, Ketua MTU di Seoul, Korea Selatan. Saat itu pertengahan musim dingin, sekitar awal Januari, 2015. Bung Udaya Rai menerima saya dengan ramah meskipun beliau terlihat lelah dengan padatnya aktivitas di MTU.

Setelah menyuguhkan saya dengan minuman yang cukup untuk menghangatkan tubuh dari terjangan udara dingin, Bung Udaya Rai mulai bercerita pengalamannya ketika datang pertama kali ke Korea sebagai buruh migran dari Nepal. Tak lupa pula beliau bertutur tentang jatuh bangun MTU selama 10 tahun untuk mendapatkan pengakuan sebagai serikat yang legal untuk para buruh migran (baik yang legal maupun ilegal) di Korea Selatan.

Setelah menghirup napas panjang, Bung Udaya bertutur, ÔÇťOrang sering mengira bahwa saya adalah orang Korea, karena kulit saya putih dan mata saya yang sipit. Padahal saya berasal dari Nepal.” Saya manggut-manggut sambil mendengarkan dengan serius. Setelah itu, saya meminta Bung Udaya untuk menceritakan pengalamannya seputar jatuh bangunnya MTU untuk mendapatkan pengakuan legal dari pemerintah Korea Selatan dan juga pengalamannya dalam mengorganisir para buruh migran yang berasal dari berbagai negara di Korea Selatan.

Dari apa yang disampaikan oleh Bung Udaya, tahun 1990 merupakan fase awal dimana para buruh migran yang berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan mulai datang ke Korea Selatan. Saat itu, Korea Selatan tidak memiliki hukum aturan kerja yang jelas untuk para buruh migran tersebut. Secara de facto buruh migran yang datang kala itu tidaklah memiliki dokumen legal sebagai pekerja sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.

Bung Udaya juga menambahkan, “adalah hal yang lumrah bagi buruh migran kala itu untuk bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, mendapatkan upah yang murah, paspor dan buku banknya disita oleh majikan, tidak/telat digaji. Banyak buruh migran yang akhirnya memilih untuk melarikan diri dari tempat bekerja, kemudian menjadi buruh migran ilegal karena upahnya lebih tinggi. Sebagai perbandingan, upah buruh migran yang legal per bulan sekitar 300.000 atau 400.000 Won (sesuai dengan kurs mata uang saat itu) dan upah sebagai buruh migran yang ilegal bisa tiga kali lipatnya.”

Bung Udaya kembali bercerita bahwa buruh migran yang datang kala itu mulai protes atas kondisi yang tidak manusiawi tersebut. Saat itu, mereka menuntut agar pemerintah Korea Selatan mengakui: hak-hak mereka sebagai buruh, stop melakukan tindakan kekerasan, pemerintah Korea Selatan harus melindungi tiga dasar hak pekerja, dan menerapkan sistem izin bekerja. Naas, pemerintah Korea Selatan tidak bergeming sama sekali atas tuntutan mereka.

Akhirnya, terlepas dari protes yang dilakukan oleh para buruh migran, pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan program Training dan Industri pada tahun 1994. Tujuannya ialah untuk mendeportasi semua buruh migran yang telah datang sebelumnya dan merekrut buruh migran baru dengan status sebagai pemagang, bukan karyawan. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengakui buruh-buruh migran yang datang sebelumnya dan masih berada di Korea Selatan sebagai buruh legal, tapi sebagai buruh migran dengan status ilegal. Berbagai tindakan kekerasan dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mendeportasi para buruh migran tersebut. Sambil menghela nafas Ia berkata bahwa pada tahun 1994, ketika program magang ini diterapkan, para buruh migran yang pernah mengalami kecelakaan kerja (misalnya, kehilangan anggota tubuh) melakukan unjuk rasa untuk meminta kompensasi. Lagi-lagi, tidak ada respon yang memuaskan dari pihak pemerintah dan perusahaan.

Unjuk rasa untuk menuntut para majikan agar tidak memukuli para buruh dan berjanji untuk memberikan kompensasi bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mulai dilakukan oleh para buruh migran yang berasal dari Nepal pada tahun 1995. Sembilan tahun kemudian, akhirnya pemerintah Korsel mulai menghapuskan program magang dan menggantinya dengan sistem yang baru, yaitu Sistem Izin Bekerja.

Setelah merasakan kebuntuan, para buruh migran tersebut akhirnya mendirikan Serikat Buruh Migran Setara di bawah KCTU pada tahun 2001. Kemudian Serikat Buruh Migran sendiri mulai didirikan setelah mereka melakukan unjuk rasa selama 381 hari.

Saat itu, Bung Udaya mengatakan bahwa MTU sudah sepuluh tahun berjuang untuk diakui sebagai serikat buruh migran yang sah bagi para buruh migran yang legal maupun ilegal di Korea Selatan. Salah satu alasan penolakan yang selalu dikemukakan oleh pemerintah Korea Selatan ialah sebagian besar anggota serikat adalah buruh migran yang sudah tidak memiliki dokumen legal untuk tinggal dan bekerja di Korea Selatan. Pihak imigrasi Korsel bahkan tercatat beberapa kali mendeportasi beberapa pimpinan MTU ke negaranya masing-masing.

Bung Udaya mengisahkan bahwa semua buruh migran, baik yang legal maupun ilegal, dapat menjadi anggota dan pimpinan di MTU. Saat ini MTU memiliki banyak anggota dari 15 negara yang menandantangi perjanjian dengan Korsel: Bangladesh, Kamboja, Cina, Indonesia, Kyrgystan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Uzbekistan, dan Vietnam. Ketika Bung Udaya menyebut Indonesia, Ia sedikit berkelakar bahwa sulit sekali mengajak buruh migran asal Indonesia untuk bergabung kedalam MTU. Saya bertanya, “Kenapa kira-kira, Bung?” “Tidak tahu persis alasannya. Mungkin takut saja, ya,” ujar Bung Udaya sambil cengar-cengir.

Bung Udaya melanjutkan kisahnya tentang aktivitas MTU sejauh ini. Beliau mengatakan bahwa saat ini MTU memiliki 6 cabang, Ketua dipilih melalui Kongres setahun sekali, dan operasional organisasi dibiayai sepenuhnya oleh iuran anggota. MTU juga menyediakan layanan konseling untuk para buruh migran, kursus bahasa Korea, newsletter (tersedia dalam tiga bahasa: Inggris, Korea, dan Nepal), kampanye tentang isu-isu yang aktual, rutin mengadakan rapat regional cabang, unjuk rasa May Day dan momentum lainnya. Tak lupa pula pendidikan untuk anggota baru, anggota secara umum, dan pimpinan serikat tentang aturan kerja, upah minimum, kecelakaan industrial, dan diskusi tentang situasi serikat-serikat di seluruh dunia.

Sejauh ini MTU memiliki anggota sebanyak 700 orang. Bung Udaya mengakui bahwa sangat sulit bagi buruh migran untuk bertahan dalam waktu lama bersama serikat buruh setelah mereka bergabung menjadi anggota. Hal ini dikarenakan mereka memiliki jam kerja yang sangat panjang, sedikit hari libur, dan lebih memilih untuk bekerja dan menghasilkan uang yang banyak selama mereka di sini. Hal lain yang mempersulit ialah majikan dan pemerintah Korsel selalu mentarget para anggota serikat buruh, sulit untuk menjaga komunikasi ketika mereka pindah tempat kerja dan khususnya ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing. Metode yang digunakan sejauh ini untuk mengorganisir ialah diskusi dan rapat.

MTU memiliki visi untuk memperluas keanggotaan, tidak hanya dalam angka tetapi juga kapasitas, melalui media pendidikan dan pelatihan,melibatkan serikat-serikat lain yang menjadi anggota KCTU untuk menjangkau buruh migran di tempat mereka bekerja. Terakhir ialah membangun solidaritas dengan buruh migran yang telah kembali ke negaranya masing-masing. KCTU sudah memiliki MOU dengan Nepali TU Federation GEFONT untuk memfasilitasi ini. Banyak buruh migran yang sudah kembali, tapi masih melanjutkan aktivitasnya di serikat buruh migran setelah mereka kembali.

Secara umum MTU juga bertujuan untuk menghentikan tindakan kekerasan dan deportasi dan legalisasi buruh migran ilegal. Mengimplementasikan sistem izin bekerja yang membebaskan buruh migran untuk pindah tempat bekerja, izin tinggal lebih lama dan izin berkunjung keluarga. Juga perlindungan menyeluruh bagi hak-hak buruh migran, khususnya hak untuk berserikat, perjanjian kerja bersama dan collective action. Terakhir ialah perlindungan untuk buruh migran perempuan.

LEAVE A REPLY