Melawan Rejim Populis

Ken Ndaru
Kader Partai Rakyat Pekerja (PRP)

Kini kita berhadapan dengan rejim populis. Tentu kita memilih untuk berhadapan dengan rejim populis ketimbang dengan rejim militeristik. Sebagaimana yang aku tulis dalam “Jokowow dan Komidi Putar Gerakan Kiri”, pilihan kita dalam pilpres kemarin adalah Daendels, dengan Politik Tangan Besi, atau van Deventer dengan Politik Etis. Sebagaimana sudah terbukti dalam sejarah, Politik Tangan Besi Daendels memberi jalan bagi pembulatan negeri jajahan Hindia Belanda—karena seluruh elan perlawanan rakyat ditindas habis. Sebaliknya, Politik Etis memberi ruang bagi terbentuknya identitas Indonesia, munculnya tuntutan Kemerdekaan Indonesia. Ruang seperti inilah yang kita cari dan perjuangkan dengan menyingkirkan Prabowo dari ambisinya menjadi presiden.

Namun, sebagaimana semua peristiwa atau keadaan di dunia ini, rejim populis juga memiliki banyak kerugian dan tantangan yang harus diatasi, jika kita ingin menaklukkannya. Tantangan yang pertama adalah dekadensi atau pembusukan dalam gerakan. Rejim populis membuka lebar pintu partisipasi, pintu kritik, pintu aktivisme. Bahkan ketika rejim populis harus menjalankan fungsi represifnya, fungsi itu dijalankan dengan ringan. [Di bawah rejim Politik Etis, Soekarno hanya dihukum pembuangan selama empat tahun. Vonis yang diterima Soekarno karena menuntut Indonesia Merdeka sama besar dengan vonis hukuman penjara yang aku terima karena membantu pemogokan buruh di tahun 1996.] Suasana “enak” ini bisa membuat para aktivis terbuai, dan ujungnya terserap menjadi bagian dari rejim.

Tantangan kedua adalah munculnya pengharapan palsu di tengah rakyat pekerja, dan menguatnya ilusi bahwa mereka bisa “menitipkan nasib” pada pemerintahan kapitalis. Rakyat pekerja bisa terbuai dengan sogokan-sogokan yang diumpankan oleh rejim populis, dan upaya perlawanan terhadap rejim akan ditentang justru oleh rakyat pekerja sendiri.

Baik rejim militeristik maupun populis memiliki ruang dan tantangannya sendiri; dan kita harus belajar mengatasi tantangan yang disediakan oleh rejim populis—karena generasi kita ini belum pernah berhadapan dengan sebuah rejim populis. Namun barangkali kita perlu menjawab dulu pertanyaan berikut ini:

Mengapa Rejim Populis Perlu Dilawan?

Dalam analogi (perbandingan) yang kubuat, van Deventer maupun Daendels adalah sama-sama penjajah. Mereka berbeda jauh dalam hal memperlakukan rakyat jajahan, pendekatan mereka terhadap keinginan untuk merdeka juga sangat berlainan. Namun, mereka tetaplah berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Kerajaan Belanda atas Indonesia—yang saat itu bernama Hindia Belanda.

Kiranya demikianlah halnya dengan Jokowi dan Prabowo. Keduanya adalah sama-sama kapitalis, yang akan mempertahankan kapitalisme dengan taktik dan strategi masing-masing. Di bawah rejim populis, kehidupan rakyat pekerja akan menjadi lebih mudah, tapi akar kesengsaraannya tidak hilang. Rakyat pekerja akan tetap tergantung pada “kemurahan hati” para penguasanya; betapapun populisnya seorang pemimpin kapitalis, rakyat pekerja tetap tidak akan mendapat tempat berarti dalam pembuatan kebijakan. Konsesi (sikap mengalah) akan dberikan oleh rejim populis, tapi kepentingan kapitalisme tidak akan dikorbankan demi kepentingan rakyat pekerja.

Para pejuang kemerdekaan kita memanfaatkan ruang yang terbuka oleh politik etis untuk membangun organisasi, belajar ilmu-ilmu modern, dan berparlemen untuk memperjuangkan secara terbuka tuntutan bagi “Indonesia Merdeka”. Demikian pula kita, ruang yang dibuka oleh rejim populis ini haruslah kita manfaatkan: belajar, membangun organisasi dan terus mengumandangkan pekik kekuasaan bagi rakyat pekerja.

Bagaimana Rejim Populis Bisa Dilawan?

Tidak akan mudah—terutama ketika proyek-proyek “pro-rakyat” mulai dijalankan. Tapi, sebagaimana yang kita pahami dari filsafat perlawanan kita, semua hal mengandung potensi kebalikannya. Dalam hal yang positif terdapat benih-benih hal negatif, dalam setiap kekuatan terdapat pangkal kelemahan. Yang perlu kita lakukan adalah mencermati proyek-proyek “pro-rakyat” unggulan rejim populis dan menjungkirkannya menjadi urat Achilles, titik mati, rejim ini.

Bagaimana mungkin sebuah proyek “pro-rakyat” mengandung pangkal kelemahan rejim populis? Proyek “pro rakyat” adalah batas “kemurahan hati” rejim kapitalis. Jika rakyat tidak punya pengharapan, “kemurahan hati” ini akan ditelan bulat-bulat. Tapi, jika kita berhasil membuat rakyat bermimpi lebih besar, memiliki visi dan cita-cita yang lebih tinggi, akan jauh lebih mudah bagi rakyat pekerja untuk melihat bahwa kapitalisme tidak akan memberi ruang bagi cita-cita mereka.

Ketika berhadapan dengan rejim militeristik, kita harus membangkitkan kebencian. Kita menghasut, mengompori, meneriakkan perlawanan karena kita tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Sebagaimana pengalaman perlawanan di bawah rejim Suharto, hanya itulah kesempatan kita untuk membangkitkan perlawanan. Di bawah rejim populis, kita membangun harapan, menumbuhkan cita-cita, membuka wawasan. Sekedar “bebas” tidak lagi memadai bagi rakyat agar mulai berlawan—yang dibutuhkan adalah sebuah tekad untuk bertanggung jawab atas nasib sendiri.

Maka, mari kita mulai membangun sebuah masyarakat yang akan lebih besar dan sejahtera daripada yang bisa ditawarkan oleh kapitalisme Indonesia—seberapapun populis pemerintahannya.

I. Partisipasi Rakyat Pekerja dalam Seluruh Sendi Kehidupan Bernegara

Hal terpenting yang tidak akan diberikan oleh rejim populis pada rakyat pekerja adalah kendali atas keputusan ekonomi-politik-sosial. Paling jauh, konsesi akan diberikan untuk borjuasi kecil (yang lantas berlagak sebagai pahlawan pembela rakyat tertindas) atau para pemimpin serikat rakyat yang bersedia menjadi kaki-tangan rejim untuk meredam pemogokan atau bentuk-bentuk perlawanan lainnya. Penguncian kendali pengambilan keputusan ini sangat vital bagi borjuasi, karena mereka harus berjaga-jaga terhadap krisis ekonomi yang niscaya menimpa kapitalisme. Dan di saat krisis, mereka akan kembali berpaling pada kekuatan represif untuk memuluskan program penyelamatan ekonomi mereka. Jika rejim populis memberikan tempat bagi rakyat pekerja untuk turut berkuasa, tentu rakyat pekerja tidak akan membiarkan begitu saja upaya perampasan kembali kuasa itu oleh kapitalisme.

Karena itu, kita harus bongkar mitos “pro-rakyat” dan “kesejahteraan” yang diusung rejim populis. Bagi kita, kesejahteraan rakyat hanyalah alat menuju tujuan sesungguhnya: penciptaan satu kondisi di mana masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri—memiliki sumber daya yang perlu agar mampu berkuasa atas nasibnya sendiri.

Pertanyaan kita adalah: kondisi seperti apa yang dibutuhkan agar individu dalam masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri? Aku mengajukan jawaban ini: kita butuh individu yang kritis, yang mampu berpikir rasional dan ilmiah, yang mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, independen namun mampu bekerja kolektif, punya ambisi sehat untuk diri sendiri namun juga memiliki kepedulian sosial. Manusia sempurna? Tidak kurang dari itu yang kita butuhkan untuk membangun sebuah masyarakat yang berdaulat atas dirinya sendiri.

Dalam hal ini jelas, satu tingkat kesejahteraan tertentu dibutuhkan agar individu bisa punya ruang untuk berkembang. Namun, triknya adalah bagaimana perkembangan individu tetap berada di bawah kondisi bekerja bagi komunitas. Untuk inilah konsepsi mobilisasi Partisipasi Rakyat Pekerja diajukan. Partisipasi rakyat pekerja inilah yang aku harap menjadi kunci kemenangan kita berhadapan dengan kekuatan reaksioner, yang niscaya akan berusaha menggulingkan pemerintah anti-kapitalis, melalui kekerasan atau sabotase. Partisipasi ini pula yang diharapkan menjadi sandaran untuk memperluas jangkauan pembangunan untuk mencapai daerah-daerah terpencil, serta membangun kemampuan rakyat pekerja untuk melakukan pengorganisasian diri.

(Daftar di bawah ini, terutama rincian programnya, tidaklah dimaksudkan sebagai daftar yang ekstensif—melainkan hanya sebagai contoh penerapan.)

Program yang ditawarkan

  1. Pembangunan serikat-serikat rakyat: Inilah tulang punggung mobilisasi partisipasi rakyat. Pemerintah memfasilitasi, melatih dan mempelopori pendirian organisasi-organisasi sekerja maupun kewilayahan, yang ditujukan khusus untuk membela kepentingan komunitas dalam merumuskan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan negara bagi mereka. Serikat-serikat ini harus independen, tidak berada di bawah birokrasi negara, juga tidak boleh mengalami diskriminasi berdasarkan ideologi. Karena syarat tanpa diskriminasi ini, pemerintah juga harus menjadi wasit yang adil bagi pertarungan ideologis antar serikat. Serikat-serikat inilah yang diharapkan aktif dalam

    1. Perumusan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan rakyat;
    2. Pemberantasan korupsi;
    3. Menjamin keterbukaan dan akuntabilitas layanan publik;
    4. Penguasaan atas sumber daya alam dan penjaminan akan perawatan dan keberlangsungannya;
    5. Penciptaan teknologi terjangkau rakyat yang ramah lingkungan dan tidak bersandar pada lisensi asing;
  2. Pendidikan yang membangun sikap kritis, demokratis dan berorientasi kesejahteraan rakyat: Pendidikan adalah kunci pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kelak akan mampu mewujudkan Masyarakat Tanpa Negara. Untuk ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

    1. Prosedur pendidikan harus dirombak dan dibangun ulang untuk memastikan tumbuhnya sikap kritis dan demokratis pada para siswa;
    2. Mobilisasi serikat mahasiswa untuk menjadi tenaga pengajar di daerah-daerah miskin dan terpencil;
    3. Pengadaan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk menyediakan tenaga trampil untuk membangun daerah tertinggal, salah satunya adalah dengan skema ikatan dinas;
    4. Revitalisasi ilmu-ilmu sosial, terutama sejarah, arkeologi dan politik;
    5. Pembangunan ulang mata pelajaran ekonomi, agar pelaku ekonomi lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat banyak ketimbang mencari profit sebesar-besarnya bagi diri sendiri;
    6. Penyediaan fasilitas kreatif bagi rakyat, dengan syarat bahwa hasil dari penggunaannya harus dilepas dengan lisensi Creative Common agar dapat dimanfaatkan oleh orang banyak;
    7. Integrasi nilai-nilai pelestarian lingkungan, toleransi beragama dan penghapusan patriarki dalam setiap mata pelajaran;
  3. Pembangunan masyarakat yang sehat secara fisik dan mental: Orientasi kita adalah membangun kesehatan, bukan mengobati penyakit. Dengan demikian, upaya-upaya medis yang mahal hanya disediakan untuk keperluan darurat. Beberapa upaya yang minimum harus dilakukan adalah:

    1. Penyediaan sarana olahraga, termasuk para pelatihnya, bagi serikat-serikat rakyat (sebagaimana disebut dalam point 1 di atas);
    2. Pelatihan tenaga medis lingkungan, baik dari warga maupun dari hasil ikatan dinas, untuk membantu mengubah perilaku warga agar hidup lebih sehat;
    3. Pembangunan industri obat-obatan tradisional yang melibatkan warga dalam penyediaan bahan baku dan pengolahan obat tradisional tersebut;
    4. Pembangunan ilmu kedokteran timur, yang mengandalkan penyeimbangan kondisi tubuh—bukan bahan kimia;
    5. Pembangunan lembaga Penjamin Kesejahteraan Anak-Remaja, serta Pendampingan Kesejahteraan Rumah-tangga, sebagai upaya untuk membantu individu dan keluarga agar mendapatkan keseimbangan mental yang dibutuhkan untuk perkembangan individu dan kehidupan kolektif;
    6. Menggairahkan kehidupan beragama yang bebas, serta mendorong interpretasi agama yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal;
    7. Pelibatan serikat-serikat rakyat dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, termasuk dalam penangangan yang manusiawi atas pelaku kejahatan dan daur ulang sampah;
  4. Penghapusan patriarki: Konsepsi emansipasi atau kesetaraan bagi perempuan telah dibajak oleh kaum liberal, di mana kesetaraan yang dinikmati dalam partisipasi ekonomi ternyata tidak lantas diikuti kesetaraan dalam bidang sosial politik. Oleh karenanya, kita harus lebih tegas menyatakan bahwa untuk membangun partisipasi masyarakat secara utuh, patriarki haruslah dihapuskan. Untuk keperluan itu perlulah diadakan hal-hal sebagai berikut:

    1. Perhatian khusus bagi organisasi-organisasi perempuan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perempua—secara pribadi maupun kolektif—untuk menyediakan syarat objektif bagi kesetaraan perempuan: kapasitas kepemimpinan, kemandirian ekonomi, kapasitas intelektual, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi, dll.;
    2. Perhatian khusus dalam upaya mencegah dan menghukum kekerasan ekonomi, sosial, psikologis dan fisik terhadap perempuan, termasuk pembangunan unit penegakan hukum yang dikhususkan untuk keperluan ini;
    3. Pelibatan laki-laki, serta organisasi-organisasi yang selama ini didominasi oleh kepemimpinan laki-laki, dalam upaya penghapusan patriarki;
  5. Doktrin Keamanan yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pertahanan dan keamanan: Menggubah ulang doktrin HANKAMRATA sehingga partisipasi rakyat terletak pada jantung upaya pertahanan nasional. Beberapa hal yang dapat dilakukan:

    1. Pembangunan sistem wajib militer menyeluruh, di mana sejak dini warga negara Indonesia diperkenalkan dengan upaya mempertahankan cita-cita Konstitusi, yang membutuhkan upaya sipil maupun militer untuk pencapaiannya. Sejak pendidikan menengah, latihan militer telah mulai diperkenalkan dalam kurikulum. Personil yang terlatih dalam wajib militer tetap berada di bawah komando sipil dan hanya dapat digerakkan dalam keadaan darurat yang diputuskan oleh sipil. Pendidikan wajib militer bagi sipil menyertakan pendidikan-pendidikan teori dan praktek pembelaan Hak Asasi Manusia terhadap rakyat pekerja;
    2. Peleburan sistem komando ketiga cabang angkatan bersenjata ke dalam Komando Wilayah Militer, di bawah kepemimpinan Panglima dan Kepala Staf Gabungan, dengan Kementrian yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat sebagai konsultan;
    3. Mobilisasi kemampuan teknis, strategis dan gerak cepat militer dalam upaya gabungan dengan serikat-serikat rakyat dalam pembangunan proyek-proyek kesejahteraan rakyat—sebagaimana yang telah dirancang oleh serikat bersama pemerintah setempat. Upaya gabungan ini dilakukan dengan prinsip benefit-sharing, sehingga para personil militer yang terlibat dalam proyek-proyek ini dapat pula memperoleh manfaat kesejahteraan dari proyek-proyek lokal ini;
    4. Merombak cara penanganan aksi-aksi demonstrasi dan bentuk-bentuk penyampaian aspirasi massal lainnya—dengan mengedepankan penggunaan peralatan non-lethal (tak mematikan) dan pendekatan persuasif, mengecualikan para penyampai aspirasi publik dari penggunaan pasal-pasal penghinaan atau sejenisnya, serta mediasi imparsial atas pihak-pihak yang bertentangan kepentingannya dalam aksi massa. Perlu pula dirancang UU Perlindungan Kepentingan Rakyat dan UU Perlindungan atas Sarana dan Prasarana Publik;
    5. Penguatan pada Angkatan Laut sebagai wujud wawasan kelautan nasional, dalam kerja sama dengan serikat-serikat warga pesisir.

II. Penghapusan Kesenjangan Desa-Kota

Hal kedua yang akan selalu dijaga oleh rejim populis ini adalah kesenjangan desa-kota. Dengan adanya kesenjangan ini, kapitalisme akan memperoleh pasokan tenaga kerja yang tak terlatih dan kurang berwawasan—yang akan mudah “dijinakkan.” Oleh karena itu, kesenjangan ini harus kita lawan sekuat tenaga.

Praktek industrialisasi yang terjadi di pedesaan saat ini juga tidak membuka lapangan pekerjaan buat penduduk desa, dan secara umum mencerabut tenaga produktif desa dari kehidupan bertani. Sebagai akibatnya, ketahanan pangan nasional pun terancam dan impor bahan pangan menjadi bisnis besar baru bagi para pemodal perkotaan.

Konsumerisme yang merajalela di perkotaan ternyata juga merambah sampai ke desa-desa. Jika kita perhatikan, banyak petani atau nelayan yang tidak memiliki budaya menabung atau melakukan reinvestasi. Hasil panen (baik tanaman maupun tangkapan ikan) banyak dipakai untuk membeli barang-barang konsumtif—bukannya dipakai untuk memperbesar kekuatan produksi lewat investasi pada permesinan atau teknologi perbenihan. Bahkan benih dan pupuk pun harus didatangkan dari kota. Ketergantungan desa pada barang-barang kota inilah yang pada akhirnya melambungkan harga barang kebutuhan pokok di daerah-daerah pedesaan atau terpencil.

Ketertinggalan desa (dan daerah terpencil lainnya) bukan hanya pada masalah ekonomi namun, terutama, justru pada wawasan pemikirannya. Imaji tentang warga desa yang lugu dan sederhana merupakan tabir yang menutupi kenyataan bahwa desa sangat tertinggal dalam hal informasi—baik ilmu pengetahuan maupun pembangunan, tapi terutama dalam wawasan. Wawasan penduduk pedesaan terbatasi pada lokalitasnya sendiri, dan seringkali hanya dipasok oleh pemangku otoritas, baik otoritas pemerintahan maupun otoritas agama. Pada gilirannya, keterbatasan pasokan informasi dan sarana kehidupan ini melahirkan ikatan patron-klien yang teramat kuat di pedesaan.

Oleh karena itu, pembangunan pedesaan haruslah ditujukan untuk membuka isolasi pedesaan; baik secara geografis maupun secara ekonomi-politik. Pembangunan pedesaan haruslah menjadi sebuah proses industrialisasi, bukan yang dicangkok dengan mendatangkan modal “asing” dari kota, melainkan yang dibangun berdasarkan kekuatan pedesaan itu sendiri. Industrialisasi pedesaan ini haruslah mengembangkan kemampuan kreatif, kritis dan konstruktif rakyat pekerja pedesaan; mendayagunakan sumberdaya yang terdapat di pedesaan dan mendekatkan masyarakat pedesaan pada sumberdaya yang selama ini secara eksklusif dinikmati warga kota.

Program yang ditawarkan

  1. Menjadikan pembangunan pedesaan sebagai sebuah upaya nasional yang terintegrasi: harus ada badan atau satuan tugas nasional yang mengkoordinasikan pekerjaan semua departemen dan pemerintah daerah terkait, serta menggairahkan dan mendorong partisipasi serikat tani dan serikat warga pedesaan lainnya, demi pembangunan pedesaan. Beberapa faktor kunci dari pembangunan pedesaan (seperti jalur transportasi, perencanaan industri dan pemanfaatan lahan) harus menjadi kewenangan nasional—tidak boleh diserahkan pada pemerintahan lokal agar meminimalkan peluang terjadinya ketidakcocokan antara skema nasional dengan keinginan pemerintah lokal;
  2. Pembangunan transportasi massal multi-moda berbasis perkeretaapian: Kereta api adalah sarana transportasi massal yang paling murah dan cepat jika menyangkut pengangkutan massal. Penyediaan sarana kereta api yang murah, cepat, dan nyaman sampai ke wilayah pedesaan merupakan tulang punggung pembukaan isolasi desa. Dalam hal ini, pembangunan sistem rel ganda sampai ke ibukota kabupaten dan rel tunggal (atau trem) sampai tingkat kecamatan akan merupakan kunci bagi pergerakan orang, barang dan ide yang cepat dari desa ke kota, dan sebaliknya. Untuk daerah-daerah di mana pembangunan transportasi berbasis rel tidak dimungkinkan, transportasi harus dibasiskan pada pengangkutan udara ringan dan angkutan berbasis sungai;
  3. Kerja sama dengan pihak universitas untuk mengembangkan teknologi terjangkau rakyat yang ramah lingkungan, ramah perempuan dan berkelanjutan–untuk perumahan, peningkatan produksi pertanian serta penyediaan energi bagi pedesaan: Inilah syarat yang harus dipenuhi apabila kita ingin rakyat pedesaan mandiri, bebas dari keharusan “mengimpor” barang kebutuhan dan teknologi dari perkotaan. Sarana teknologi inilah yang akan juga dipergunakan untuk meringankan beban perempuan pedesaan dalam kerja-kerja domestik dan reproduksi sosialnya. Teknologi terjangkau rakyat ini juga harus diarahkan pada teknologi lokomosi—mencari sumber energi terbarukan untuk transportasi lokal pedesaan seperti sepeda kayuh bermesin, dengan bahan bakar terbarukan;
  4. Kerja sama dengan pihak ulama pedesaan untuk mengembangkan sistem pendidikan massal, terutama untuk memperluas wawasan rakyat pekerja pedesaan: Memenangkan keberpihakan kaum ulama (dari agama manapun) merupakan salah satu hal yang penting untuk membongkar sistem patron-klien di pedesaan. Perjuangan ini juga seiring dengan perjuangan memenangkan kaum agamawan agar bersedia ikut dalam upaya menghapuskan patriarki;
  5. Penyediaan sarana hiburan yang sehat secara fisik dan mental, partisipatif dan mencerdaskan sampai ke tingkat kecamatan: Salah satu kebutuhan rakyat yang selama ini terabaikan adalah hak untuk mendapatkan rekreasi. Dengan menyediakan sarana rekreasi yang menyehatkan warga pedesaan secara fisik dan mental, masyarakat akan terhindar dari konsumsi atas sinetron dan hiburan tak mendidik lainnya. Hiburan rakyat yang sekarang ada harus ditransformasi menjadi hiburan yang membebaskan wawasan, bukan lagi hiburan seronok dan konservatif sebagaimana kenyataannya saat ini. Pameran-pameran sains harus sampai gaungnya ke wilayah pedesaan;
  6. Pembangunan industri yang partisipatif, ramah lingkungan, ramah perempuan dan membuka lapangan kerja bagi tenaga produktif pedesaan: Industrialisasi di pedesaan selama ini berlangsung dengan cara mencangkokkan kapital besar, dengan mengabaikan kebutuhan rakyat pedesaan. Ini telah menimbulkan banyak kerugian bagi pedesaan; termasuk pencemaran lingkungan, tetap tidak terbukanya lapangan kerja bagi warga setempat, bahkan juga kehancuran pada pola hidup perempuan pedesaan. Maka dari itu, pembangunan industri harus dilakukan dari bawah, melibatkan warga desa sejak dari perencanaan, persiapan dan pelaksaan proses industrialisasi tersebut—dengan perhatian khusus bagi kebutuhan perempuan dan anak-anak.

III. Semangat Kebangsaan Berlandaskan Keadilan, Kesetaraan dan Solidaritas

Para pendiri republik ini baru berhasil meraih kemerdekaan setelah menyatukan beragam bangsa yang tersebar di Nusantara menjadi satu bangsa: Indonesia. Ini sebuah langkah yang tepat mengingat bahwa Nusantara memang telah berada di jalan menuju penyatuan bangsa-bangsa, dengan meluasnya penggunaan bahasa Melayu; serta luasnya jaringan perdagangan, yang praktis membuat semua negeri di Nusantara menjadi satu kesatuan ekonomi-politik. Kemenangan Belanda dalam Perang Pembulatan Negeri Jajahan mendorong kecenderungan ini menjadi satu kenyataan.

Namun demikian, pandangan rakyat pekerja Indonesia terhadap semangat kebangsaannya telah dirusak oleh Orde Baru. Dua cara yang ditempuh Orde Baru untuk meruntuhkan semangat kebangsaan rakyat pekerja Indonesia: (1) Dengan menjadikan “kebangsaan” sebagai alasan untuk melakukan represi dan membungkam semua perlawanan terhadap ketidakadilan; dan (2) Dengan menjadi kaki-tangan imperialisme, Orde Baru telah menanamkan pandangan bahwa buah dari akal-budi rakyat pekerja Indonesia bersifat inferior (kalah kelas) dari pemikiran asing.

Oleh karenanya, kita harus membangun kembali rasa kebangsaan rakyat pekerja Indonesia; agar dapat menyatukan kekuatannya dalam melawan imperialisme, penjajahan oleh modal asing serta kapitalis nasional yang mengabdi pada modal asing itu. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membalik kerusakan yang ditimbulkan Orde Baru: membangun semangat kebangsaan yang berlandaskan perjuangan menegakkan keadilan, kesetaraan dan solidaritas; baik antar rakyat pekerja Indonesia sendiri maupun dengan rakyat pekerja di seluruh dunia.

Program yang ditawarkan:

  1. Revitalisasi sejarah Indonesia: Sejarah Indonesia tidak lagi dijadikan bahan hapalan bagi rakyat pekerja; melainkan menjadi sesuatu yang hidup, berwujud, dan hadir dalam kehidupan rakyat pekerja. Beberapa hal yang dapat dilakukan:

    1. Reka ulang peristiwa-peristiwa sejarah penting yang menyangkut kemerdekaan Indonesia, menjadikannya acara publik, dengan menekankan pada aspek perlawanannya terhadap kolonialisme serta pemberontakan terhadap ketidakadilan—bukan semata kepahlawanannya;
    2. Pembangunan museum-museum lokal dan nasional untuk menangkap semangat perjuangan rakyat pekerja dalam memperjuangkan kemajuan bangsa—serta mendorong kunjungan generasi muda ke museum-museum ini;
    3. Menggairahkan para pekerja seni untuk mengungkap sejarah perjuangan rakyat pekerja Indonesia melawan kolonialisme dalam media seni seperti lagu, film, mural, dan lain-lain;
    4. Pemugaran situs-situs sejarah dengan partisipasi warga lokal dalam perawatan dan pemanfaatannya;
  2. Politik Luar Negeri yang menekankan pada Kerjasama Selatan-Selatan: mendorong pertukaran teknologi, tenaga ahli dan pengalaman budaya antar negeri-negeri berkembang—agar dapat mengembangkan teknologi secara mandiri, tak lagi tergantung pada pasokan teknologi dari Barat;
  3. Integrasi budaya lokal pada sistem Pendidikan Nasional: sebagaimana kata pepatah “tak kenal maka tak sayang”; sistem Pendidikan Nasional harus memperkenalkan keragaman budaya, adat-istiadat, perkembangan pemikiran dan pencapaian rakyat pekerja Indonesia dalam bentuk yang hidup dan hadir nyata;
  4. Pembentukan Badan Nasional Warisan Bangsa: badan yang akan bertugas menjaga warisan bangsa ini untuk dinikmati generasi mendatang. Beberapa hal yang harus dilakukannya adalah, antara lain

    1. Membangun dan merawat komunitas-komunitas pelestarian alam, pecinta situs sejarah, penggemar dan pelestari kesenian nasional;
    2. Membangun dan merawat Taman Nasional serta Hutan Kota, serta mengembangkan industri pariwisata ekologis agar kelestarian alam ini dapat dinikmati oleh seantero rakyat pekerja Indonesia.

Penutup: Bangun Harapan Rakyat Pekerja Indonesia!

Apa yang disampaikan di atas adalah satu ilustrasi, satu pembangkit selera untuk memicu perdebatan lebih mendalam, mengenai apa yang dibutuhkan rakyat pekerja Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Kita boleh yakin bahwa sepopulis apapun pemerintah kapitalis Republik Indonesia, hal-hal tersebut tidak akan dipenuhi. Hanya sebuah pemerintahan yang dibangun oleh rakyat pekerja sendirilah yang akan punya niat baik untuk mewujudkan harapan ini.

Selamat membangun harapan dan cita-cita rakyat pekerja!

Jakarta, Akhir Agustus 2014

LEAVE A REPLY