Jakarta (20/2). Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI melakukan aksi dengan menghadiri sidang Judicial Review (JR) UU Pendidikan Tinggi (UU PT) di Mahkamah Konstitusi pagi tadi pukul 11.00 WIB. Korlap aksi, Yudhi, menyatakan bahwa aksi kali ini ditujukan untuk mendukung JR mahasiswa Universitas Andalas atas UU PT. Menurut Agnia dan Nana, dua mahasiswi UI yg mengikuti aksi ini, UU PT merupakan UU yang melegalkan komersialisasi dan privatisasi pendidikan.

Agenda JR siang hari ini adalah mendengarkan saksi ahli dari pemerintah. Saksi ahli dari pemerintah, Prof. Sofyan Efendi, mengakui bahwa pembuatan UU PT ini mengikuti globalisasi pendidikan tinggi dimana pendidikan merupakan bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal.

Prof. Sofyan menyatakan bahwa pembuatan UU PT ini sangat terkait dengan pembuatan UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang akan disahkan bulan April dimana PNS nantinya akan diangkat dengan perjanjian kerja. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pendidikan sebagai public goods hanya sampai pendidikan dasar.

Ia juga menyatakan bahwa perubahan kurikulum pendidikan tinggi harus dilakukan dimana bukan lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi untuk memenuhi kebutuhan bidang usaha. Menurut dia, kebutuhan masyarakat akan teknokrat lebih tinggi daripada akademisi, yakni 75% : 25%. Pembuatan UU PT ini pun didasarkan pada peraturan World Trade Organization (WTO). Dengan status PTN Badan Hukum, maka perguruan tinggi dimungkinkan untuk pailit.

Saksi ahli lainnya, Prof. Anwar Arifin menyatakan bahwa politik pendidikan tinggi di Indonesia harus mengikuti standar perguruan tinggi terbaik dan terpopuler di Asia. Student loan atau pinjaman mahasiswa dalam pasal 76 ayat 2 c juga dibenarkan oleh pemerintah.

Saksi ahli berikutnya, yakni Prof. Nizam, menyatakan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan tinggi pada tahun 2011 sebesar 27,1%. Dalam sidang ini, semua saksi ahli dari pihak pemerintah termasuk saksi ahli keempat (Prof. Fasih) menggunakan data-data peringkat universitas dan standar inernasional dalam pembelaan mereka.

Dalam sidang ini, majelis hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak pemerintah (termohon), yaitu 1). Mengenai ketidakseimbangan rasio jumlah mahasiswa dan dosen 2). Terkait Perguruan Tinggi Badan Hukum publik, aspek publiknya ada di mana? 3). Terkait pendidikan, hubungan dosen dengan universitas seperti hubungan di pabrik. Bagaimana menjaga Tri Dharma Perguruan Tinggi? 4). Otonomi ke rektor atau Badan Hukum? 5). Apakah dosen dan mahasiswa dilibatkan dalam pembuatan UU PT?

Sidang yang berakhir sekitar pukul 12.50 kemudian dilanjutkan dengan aksi mahasiswa UI ke bundaran HI. Hujan deras tak menyurutkan semangat puluhan mahasiswa UI ini dalam membagikan selebaran kepada pengguna jalan yang melintas di HI. Beberapa mahasiswa IPB pun kemudian bergabung dalam aksi ini. (FFI)

 | Ditampilkan 21/02/2013